Palangka Raya-Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan rapat Layanan MPWN terkait pelaksanaan Tugas MPWN serta menindaklanjuti Daftar Isian Masalah terhadap Notaris. Rapat MPWN ini bertujuan untuk menanggapi aduan serta solusi dan tindak lanjut yang belum terselesaikan oleh MPDN terkait. Jumat (27/05/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini dibuka oleh Ketua MPWN yang sekaligus merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) yang menyampaikan juga perkenalan diri beliau sebagai Ketua MPWN yang baru .Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) yang juga merupakan Anggota MPWN serta Anggota MPWN dari Unsur Notaris dan Unsur Akademisi. Kegiatan Rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan terkait evaluasi pelaksanaan tugas MPWN provinsi Kalimantan Tengah. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI. Desk Evaluasi ini dipimpin oleh Tim Penilai yang terdiri dari Pengendali Teknis (Erie Wijaya) dan Ketua Tim Penilai (Eka Setyawati) beserta anggota tim yang dilaksanakan bertempat di Aula Mentaya, Sabtu (28/05).

Pada hari pertama Desk Evaluasi kali ini dimulai dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng yaitu antara lain, Bapas Kelas I Palangka Raya, Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Rutan Kelas IIB Kapuas, dan LPKA Kelas IIA Palangka Raya yang mana dihadiri oleh masing-masing Kepala UPT, Ketua Pokja dan Anggota Pokja untuk berhadapan langsung dengan TPI untuk memaparkan Pembangunan ZI pada satuan kerjanya.

Penilaian tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bagi 16 Satuan Kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng dengan proses penilaian antara lain penampilan yel-yel, video profil, dan paparan 6 area perubahan Pembangunan ZI yang telah dilaksanakan pada masing-masing satuan kerjanya. Kegiatan ini juga dipantau secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), dan Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati).

Hendra Ekaputra menyampaikan bahwa dalam Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal tahun ini diharapkan agar 16 Unit Pelaksana Teknis dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. “Besar harapan kita untuk seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng dapat lolos dalam Desk Evaluasi oleh TPI dan berlanjut penilaian oleh Tim Penilai Nasional sehingga dapat meraih predikat WBK/ WBBM. Untuk proses penilaian kita serahkan kepada seluruh satuan kerja untuk memberikan penampilan yang maksimal dan hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa serta menerima apapun hasil akhir yang didapatkan,” harapnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, Kantor Wilayah diundang sebagai Narasumber dalam rapat penyelarasan dimaksud. Jumat (27/05/2022).

Bertindak sebagai Narasumber yaitu Agustina Dayaleluni (Kepala Bidang Hukum), Benny Yuandrias (Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah) dan Nor Asriadi (Perancang Peraturan PUU Ahli Madya). Dalam rapat penyelarasan ini, dapat simpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kapuas merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga Raperda Kabupaten Kapuas ini nantinya dapat memenuhi nilai-nilai Pancasila serta mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Kapuas. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Narasumber Kegiatan Bimtek Pengiat P4GN dan Prekursor Narkotika bertempat di Hotel Grand Global Palangka Raya yang diwakili oleh Sdr. Yusuf Salamat (Perancang PUU Ahli Madya) dalam menyampaikan materi terkait Aspek Hukum P4GN dan Prekursor Narkotika Berdasarkan Presfektif Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya yang dikuti dari Pengiat Instansi dari perwakilan Pengajar dan Guru di wilayah Kota Palangka Raya. (Reddok, Humas Kalteng, Mei 2022).

Foto Dokumentasi: