Palangka Raya-Sebagai bentuk tindak lanjut Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilaksanakan antara Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Staf pada Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Agus, Deny) laksanakan pendampingan permohonan Paten. Selasa (28/06/2022).
Setelah terbentuknya Sentra KI dan dilaksanakannya PKS pada kegiatan Mobile IP Clinic, Antusiasme masyarakat khususnya mahasiswa cukup tinggi dalam melakukan konsultasi maupun pendampingan permohonan atas Kekayaan Intelektual. Hal ini terbukti dengan pengajuan permohonan pendaftaran Paten.
Dalam pendampingan kali ini, subbid KI bertemu langsung dengan Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (Muslimah) dan staf (Jaka). Dan dalam kesempatan ini, IAIN mendaftarkan 1 (satu) permohonan Paten sederhana.
Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Bapak Edy Suprianto beserta Kepala Sub Bidang Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan Bapak Galih Putrahirka Masadik menghadiri Penutupan Pelatihan Kemandirian Bersertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan bidang Agribisnis pertanian Tahun anggaran 2022 (28/06/2022)

Dalam sambutannya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya mengatakan pelatihan ini merupakan suatu hal yang positif yang berguna bagi semua pihak, baik dalam hal Penambahan PNBP maupun bekal bagi Warga Binaan Pemasyarakatan disaat telah selesai menjalankan masa pidananya.
Dalam kesempatan ini pula Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mendapatkan sertifikasi diharapkan dapat terus meningkatkan hasil produksinya dan membagikan ilmu kepada teman-temannya. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Bidang Hukum mengikuti sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara virtual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada hari Selasa (28/06/2022).  

Bertindak sebagai narasumber adalah Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Bapak Dhahana Putra). Dalam Paparannya Beliau menyatakan bahwa ada 10 hal yang mendasar terkait perubahan peraturan perundang-undangan ini, yaitu penanganan pengujian peraturan perundang-undangan, metode omnibus, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah, perbaikan kesalahan teknis penulisan rancangan undang-undang, pengundangan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, partisipasi masyarakat, pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik, keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diharapkan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkualitas. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi:

Kasongan -  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan laksanakan Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati Katingan tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja (Senin, 27/6/2022)

Kepala Bidang Hukum Agustina Dayaleluni, didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, melaksanakan Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK). Kegiatan tersebut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan uji publik tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang serta dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hariawan, serta pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Katingan.

Uji Publik rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menerima saran dan masukan terhadap penyusunan rancangan peraturan Bupati Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Balai Latihan Kerja yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Melalui Rapat Uji Publik ini diharapkan terdapat masukan dan saran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan serta kebutuhan hukum Kabupaten Katingan dalam peningkatan pelayanan dalam penyediaan Balai Latihan Kerja di Kabupaten Katingan. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi: