Pangkalan Bun – Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan, Selasa (14/07/2022).

Arfan Faiz Muhlizi selalu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah didampingi oleh Agustina Dayaleluni selaku Kepala Bidang Hukum serta Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik dann Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan,kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muhammad Sum, dan Aldrin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi vertikal serta Akademisi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Focus Grup Discussion (FGD) ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan suatu produk hukum daerah. Melalui kegiatan FGD ini diharapkan terdapat masukan saran dan aspirasi masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah maupun akademisi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Barat, melalaui kegiatan FGD tersebut diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat serasi dan selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta dapat memenuhi kebutuhan Hukum diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan) pimpin rapat internal bersama jajaran Divisi Pemasyarakatan. Rapat ini di hadiri oleh Pejabat Pengawas jajaran Divisi Pemasyarakatan, Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Pemasyarakatan , JFT dan JFU jajaran divisi Pemasyarakatan. Rabu (15/06/2022).

Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan bahwa rencana-rencana kerja yang telah Divisi Pemasyarakatan susun untuk disesuaikan kembali dengan Target Kinerja, agar dalam tahun 2022 ini kinerja dapat dilakukan dengan optimal.

Dalam kesempatan ini pula Kepala Divisi Pemasyarakatan menjelaskan mengenai 5 pilar roadmap Divisi Pemasyarakatan menuju 100 hari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dimana kegiatan Divisi Pemasyarakatan meliputi 5 (Lima) poin penting yaitu, Jamin Pasti Aman, Speed On Track, Publikasi, Inovasi menuju WBK/WBBM pada Satker Pemasyarakatan, dan Peningkatan Kinerja ASN.

Terakhir Kepala Divisi Pemasyarakatan mengatakan semoga pada tahun 2022 ini seluruh target kinerja dapat bersama kita laksanakan dengan lebih baik lagi. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan pungli di Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini Rabu 15 Juni 2022 bertempat di Ruang Aula Rupada Lantai 2 Polda Kalteng dilaksanakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) Satgas Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan rapat tersebut dihadiri tim satgas saber pungli kalimantan tengah yang dalam hal ini Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli (Ady Soeseno).

Ady Soeseno dalam arahannya mengatakan bahwa Raker ini dilaksanakan untuk menjalankan amanat dari Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar.

Dalam sambutan tersebut juga dikatakan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan Rapat saber pungli yaitu pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum. Ia meminta agar tiap-tiap pokja merencanakan dan merumuskan program yang tetap, tegas, terpadu dan juga mampu menimbulkan efek jera.

Menanggapi kegiatan raker yang dilaksanakan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang di wakili oleh JFT Penyuluh Hukum (Herry Permana) dan JFT Analis Hukum (Beni Saputra) bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mendukung sepenuhnya Kinerja Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Tengah agar dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap segala praktek pungutan liar sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

Tim satgas saber pungli/ UPP Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sendiri sudah berjalan dengan baik hal ini tidak lain untuk menjalankan tujuan dari organisasi  yakni menjalankan Tata Nilai Kemenkumham yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transfaran dan Inovatif). (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

 Pangkalan Bun - Dalam rangka Pembentukan dan Evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Daerah, Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat. (Selasa, 14/07/2022)

Arfan Faiz Muhlizi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah didampingi oleh Agustina Dayaleluni selaku Kepala Bidang Hukum, serta tim dari Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH, berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Tengku Alisyahbana selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bambang Wahyusuf selaku Kepala Bagian Hukum melakukan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat dan dihadiri oleh Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum ini dilaksanakan sebagai upaya penegakan dan penyebaran hukum di masyarakat. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kelompok-kelompok sadar hukum di Desa/ Kelurahan yang nantinya menjadi penggerak terciptanya Desa/ Kelurahan Sadar Hukum untuk nantinya diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi: