Palangka Raya – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (POLTEKIM) akan segera berlangsung dalam waktu dekat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti Rapat bersama Biro Kepegawaian Kemenkumham untuk persiapan SKD pada seleksi penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Poltekip dan Poltekim Tahun Anggaran 2022 secara virtual  yang bertempat di Aula Barito, Selasa (07/06).

Pada kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut hadir Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) didampingi Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Khudloifah) dan staf Kepegawaian.

Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD adalah seleksi tahap awal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Taruna-Taruni yang berisi soal-soal pengetahuan dasar, seperti Matematika dasar, Bahasa Indonesia, sinonim, antonim, hal-hal tentang kebangsaan, dan kepribadian diri. Seleksi tersebut juga akan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

SKD ini pun direncanakan akan dimulai pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 nanti, kurang lebih ada sejumlah 1362 peserta yang telah mendaftar baik itu untuk Catar Poltekip maupun Poltekim. Tes ini akan diselenggarakan di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung yang beralamat di Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

Buntok – Dalam rangka peningkatan permohonan KI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, melalui Bidang Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan bertujuan untuk membuka wawasan serta pemahaman terhadap Kekayaan Intelektual kepada para Kepala Sekolah, guru, dan Siswa/i dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan pencatatan/pendaftaran Permohonan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan koordinasi pendampingan permohonan KI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi), Kepala Sub Bidang Pelayanan KI (Vasco Fernando), dan Analis permohonan KI (Deny Dwi Rahmanto). Ditemui langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan (Abadi) di ruang kerjanya.

Pada pertemuan kali ini Kepala Bidang Pelayanan Hukum menyampaikan maksud dan tujuan tim dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, yaitu menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan berupa pelaksanaan Sosialisasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Barito Selatan, dengan menggandeng semua stake holder terkait salah satunya Disperindag, Disbudpar, Diskopumkm Kabupaten Barito Selatan.

Dalam penyampaiannya Kepala Dinas Pendidikan menyambut baik atas keinginan Kanwil Kemenkumham Kalteng dan siap membantu serta bekerjasama dalam pelaksanaan Sosialisasi KI tersebut. Lebih jauh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan bermaksud mengajukan permonan pencatatan sebuah program komputer yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum menanggapi pernyataan Kadisdik Kabupaten Barito Selatan dengan tangan terbuka untuk segera mencatatkan program komputer tersebut sehingga memiliki perlindungan hukum yang jelas, dan penyerahan sertifikat Hak Cipta akan dirangkai dengan pembukaan Kegiatan Sosialisasi KI yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Barito Selatan. (Reddok, Humas Kalteng, Juni 2022).

Foto Dokumentasi:

Muara Teweh – Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Kakanwil Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) ke Lapas/Rutan/Bapas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang mencakup Barito Utara (Muara Teweh), Barito Utara (Tamiang Layang) dan Barito Selatan (Buntok), Kakanwil diundang oleh Bupati Barito Utara (H. Nadalsyah) dalam Ramah Tamah / Makan Malam Bersama yang dilaksanakan pada Senin Malam (6 Juni 2022) bertempat di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara beralamat di jalan Yetro Sinseng, Kota Muara Teweh pada jam 19.30 Waktu Setempat, Senin (6/6/22).

Ramah Tamah ini juga sekaligus dihadiri oleh Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah (Kombes Pol. Suryo Sudarmadi) yang juga melaksanakan kunjungan kerja ke daerah Barito Utara. Hadir dalam acara Wakil Bupati Barut (Sugianto Panala Putra) dan Unsur FKPD Kabupaten Barito Utara, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Acara diawali oleh sambutan Bupati Barito Utara. Beliau menyampaikan terima kasih atas kunjungan pihak kantor wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah dan menjelaskan secara singkat mengenai pembangunan di kabupaten barito utara yang merupakan hasil dari kerjasama seluruh pihak. "Lingkungan yang kondusif serta pesatnya pembangunan di kabupaten Barito Utara salah satunya pembangunan bandara baru yaitu H. Muhammad Sidik merupakan contoh sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memajukan kabupaten Barito Utara, untuk itu mari kita terus menjaga kekompakan agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara tidak berhenti sampai sini saja, melainkan dapat terus berlanjut." ujar Nadalsyah.

Kakanwil yang dalam hal ini juga di dampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) dalam sambutannya mengatakan tentang rencana pembangunan UKK (Unit Kerja Keimigrasian) di wilayah Kabupaten Barito Utara serta siap memberikan bantuan pelayanan hukum kepada masyarakat Barito Utara. Selain itu Kakanwil menjelaskan maksud dari kedatangannya ke Barito Utara sekaligus untuk memantau Unit Kerja Kemenkumham yang berada di wilayah Kabupaten Barito Utara. "Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya izin memperkenalkan diri dan menyampaikan rencana kemenkumham kalteng untuk turut serta membangun dan menjaga kondusivitas kabupaten barito utara". Ujar Hendra Ekaputra. (Red-dok, Humas Kanwil – Holik, Juni 2022).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) bersama Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya (Sri Astiana) melakukan konsultasi dan koordinasi ke Sekretarian Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Senin (06/06/2022).

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ini dilakukan ke Biro BMN, Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan Pusdatin. Pada Biro BMN, koordinasi dilakukan untuk membahas BMN Kanwil serta RKBMN Lapas Perempuan Palangka Raya TA 2022 terkait Revisi Tambahan Pencadangan Anggaran Belanja (Automatic Adjustman) TA 2022. Di Biro Keuangan, konsultasi membahas pelaksanaan Anggaran Pembangunan yg di blokir, mekanisme pengajuan pembayaran, serta mekanisme penyusuan RPD apabila belum ada penetapan status Blokir.

Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro Perencanaan membahas terkait Anggaran Belanja Modal yang termasuk blokir Revisi Tambahan Pencadangan. Terakhir dilakukan ke Pustadin dengan Pembahasan terkait Jaringan internet pada Kanwil yang tidak optimal serta Laman LPP Palangka Raya untuk diupdate berdasarkan Template Pusdatin. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Juni 2022)

Foto Dokumentasi: