Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), bertempat di Ballroom Hotel Luwansa, Senin (30/05). Kegiatan ini merupakan tahapan awal Pembentukan P2HAM sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Mualimin Abdi) bersama Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia (Sri Kurniati Handayani Pane) yang hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Divisi Admnisitrasi (Nur Azizah Rahmanawati), dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Biroum Bernardianto) serta Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang bertindak sebagai saksi.

Diawali dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan disaksikan oleh  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta Penandatanganan Komitmen bersama oleh 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Pencanangan P2HAM oleh Kepala Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kebijakan dari Ditjen HAM. “Kami sangat mengapresiasi atas dukungan dan kebijakan oleh Ditjen HAM dalam upaya Perlindungan, Pemenuhan, Penghormatan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam pemajuan HAM terkait dengan Kota/Kabupaten berbasis HAM pada tahun 2021, sudah baik dan beberapa masih diperlukan untuk pendampingan, diharapkan capaian Kota/Kabupaten pada Tahun 2022 akan lebih optimal,” pungkasnya.

Kemudian, Mualimin Abdi menyampaikan sambutan bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang cukup strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan beberapa perubahan yang terkait dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022. “Dengan ditetapkannya Permenkumham ini, seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus dapat melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Kepala Kantor Wilayah nantinya untuk melakukan penilaian atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja telah sesuai dengan Nilai Hak Asasi Manusia,” tuturnya.

“Jika pelayanan publik tersebut telah sesuai dengan Nilai Hak Asasi Manusia, sejatinya layanan tersebut memiliki sifat non diskriminasi, bernilai keadilan dan berkepastian hukum sehingga pada akhirnya masyarakat akan memperoleh pelayanan yang memuaskan, terukur dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selamat kepada jajaran Kantor Wilayah Kementarian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dengan cepat melakukan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM, segera lakukan langkah-langkah selanjutnya,” tutup Mualimin Abdi. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar Sosialisasi Pendirian Perseroan Perorangan di Ballroom Hotel Luwansa. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas launching fasilitas pendaftaran Perseroan Perorangan oleh Menteri Hukum dan HAM, sebagai perintah Undang-Undang Cipta Kerja.

Kanwil Kemenkumham Kalteng selaku pelaksana kebijakan di daerah merasa perlu menyampaikan hal ini kepada masyarakat seluas-luasnya.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) mengungkapkan bahwa Perseroan Perorangan memiliki berbagai kelebihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Salah satunya memberikan status badan usaha Berbadan hukum kepada pelaku usaha.
Selanjutnya, disampaikan pula oleh Hendra Ekaputra bahwa pendirian Perseroan Perorangan sangat mudah. Hanya dengan mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak memerlukan akta notaris. Kepala Kantor Wilayah menyatakan, kebijakan tentang regulasi pembentukan Perseroan Perorangan merupakan upaya Pemerintah membangkitkan kembali kondisi perekonomian negara. "Pemerintah saat ini berkeyakinan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat," tambahnya lagi.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Kegiatan dalam hal ini yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) dalam laporannya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan ini. "Tujuan dilaksanakannya adalah untuk menyebarluaskan informasi kepada publik terkait Tata Cara Pendaftaran Perseroan Perorangan dan mendorong Usaha Mikro dan Kecil dalam mendirikan Perseroan Perorangan khususnya di Provinsi Kalteng guna membangkitan perekonomian Negara," ucap Arfan dalam laporannya.
Hadir pada kegiatan pembukaan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi), dan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU (Anggun Prasetyo Nugroho). Sebagai narasumber, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalteng (Otto Fitriandy) dan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Kalteng (Dominikus Sianipar). Sosialisasi diikuti oleh 50 orang peserta yang datang kalangan Notaris, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Palangka Raya, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palangka Raya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2022).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memenuhi undangan sebagai Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Desain Kemasan dan Izin Usaha kepada Industri Kecil Menengah, yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Swiss Bell Hotel Danum Kota Palangka Raya. Senin (30/05/2022).

Kepala Sub Bidang Pelayanan KI (Vasco Fernando) melaksanakan tugas sebagai Narasumber yang didelegasikan langsung oleh pimpinan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dengan penyampaian materi berupa "Syarat dan tatacara pendaftaran serta perlindungan Kekayaan Intelektual". Pada kegiatan kali ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan sebanyak 8 (delapan) Industri Kecil Menengah yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran merek dari dana dekonsentrasi.

Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Desain Kemasan dan Izin Usaha diselenggarakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah melalui dana dekonsentrasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggandeng Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Palangka Raya. Diharapkan target berupa pertumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Tengah dapat tercapai, sehingga produk industri yang dihasilkan mampu bersaing di pasar Nasional maupun Internasional. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Demi meningkatkan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompeten, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memfasilitasi kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas bagi para ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Senin (30/05/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kahayan Kantor Wilayah ini diikuti oleh 36 Peserta, yang mana terdiri dari 18 Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah dan 18 Peserta Ujian Dinas. Kepala Kantor Wilayah (Hendra Eka Putra) yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) turut hadir membuka Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas ini.

Di dalam sambutannya, Kakanwil menjelaskan bahwa kenaikan pangkat bagi PNS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara.

“Kenaikan pangkat bukanlah hak, namun penghargaan yang diberikan oleh pejabat berwenang karena prestasi kerja yang diperolehnya sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku”, Ujar Kakanwil.

Diharapkan pada Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas, para peserta mengikuti ujian ini dengan tertib dan konsentrasi yang tinggi serta dapat menyelesaikannya dengan baik sehingga nantinya saudara-saudara dapat berhasil dan lulus dalam ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas ini. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Mei 2022)

Foto Dokumentasi: