Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) menghadiri Puncak Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Tahun 2023 yang digelar di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Palangka Raya, Rabu (08/11).

Acara Puncak Peringatan HKAN dihadiri langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI (Siti Nurbaya Bakar). Dalam arahannya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan fenomena-fenomena alam yang dewasa ini terjadi mempertegas berapa pentingnya alam dengan fungsi utamanya yaitu sebagai sistem penopang kehidupan bagi makhluk hidup sebagai sumber daya bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan ada sejumlah alasan kenapa Kalteng dipilih sebagai tempat pelaksanaan puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2023. Siti Nurbaya menyebut, alasan pertama karena Kalteng telah melakukan kekuatan eksplorasi alamnya, baik oleh daerah maupun oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Langkah tersebut ditopang oleh unsur-unsur dari daerah, para peneliti dan sebagainya, dengan temuan spesies-spesies baru yang sangat penting dan paling berharga di dunia. “Kita juga punya kemajuan-kemajuan di taman nasional,” ungkapnya saat ramah tamah bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Aula Jayang Tingang, Selasa malam, 7 November 2023.

Ia menuturkan, taman nasional paling terkenal di Kalteng ada taman nasional Sebangau dan taman nasional Tanjung Puting. Sebagai informasi, my green leaders hadir sebagai gerakan yang inklusif untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang muda buat peduli dan aksi lingkungan hidup dan Green Movement merupakan gerakan penghijauan atau penerapan gaya hidup hijau untuk lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, Green Movement merupakan gerakan penghijauan atau penerapan gaya hidup hijau untuk lingkungan yang lebih baik.

Kemudian sambutan Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wakil Gubernur (Edy Pratowo) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri LHK yang telah menunjuk Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Palangka Raya sebagai lokasi penyelenggaraan Puncak HKAN Tahun 2023.

Melalui Peringatan HKAN, Wagub mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan aksi nyata dalam melindungi hutan dan ekosistemnya, dan mendukung aksi mitigasi perubahan iklim FOLU NET SINK 2030. Hal ini selaras dengan tema peringatan tahun ini “Hapungkal Himba Kalingu”, yang bermakna “Jiwa Yang Damai dalam Harmoni Rimba Belantara”.

“Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya berkomitmen dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, di samping pengukuhan kawasan konservasi, efektivitas pengelolaan kawasan juga tidak kalah penting. Saat ini dari 1,62 juta hektare kawasan konservasi di Kalteng, seluas 1,34 juta hektare sudah ditetapkan fungsi pokoknya menjadi Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam yang dikelola pemerintah pusat. Selain itu, ada pula Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dikelola empat Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya. (Reddok, Humas Kalteng, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Jakarta - Bertempat di Swiss-Bellresidence Kalibata Jakarta Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah diwakili oleh Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan Kepala Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) menghadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Seperti yang di ketahui Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi pada level meso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 202 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading institution Kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.  Pada tanggal 16-20 Oktober 2023 Tim penilai Nasional IRH telah melaksanakan penilaian terhadap 435 instansi pemerintan yang terdiri dari 71 Kementerian/Lembaga dan 364 Pemerintah Daerah. Untuk wilayah Kalimantan Tengah terdapat 15 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan tersebut di buka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Y. Ambeg Paramarta) dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Asep N Mulyana) Staf Ahli Menteri Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia) dan Kepala Pusat Perencanaan Hukum BPHN (Arfan Faiz Muhlizi). Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan IRH merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan IRH pada Tahun 2023, mengingat dari jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ikut serta dalam penilaian IRH hanya terdapat 41 Kementerian/Lembaga dan 364 Pemerintah Daerah, sedangkan terdapat 15 Kementerian/Lembaga dan 183 Pemerintah Daerah yang tidak dinilai.

Melalui kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang mencakup variabel indikator, peran kantor wilayah serta aplikasi penilaian IRH. Melalui evaluasi pelaksanaan IRH tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Penilaian IRH pada Tahun 2024. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)

Palangka Raya - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-57, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja yang dilakukan sepanjang tahun. Hal ini diwujudkan dengan diselenggarakannya Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara hybrid, Rabu (08/11/2023).

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng, hadir Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), didampingi oleh Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho) serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Kota Palangka Raya.

Inspektur Jenderal Razilu menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini, beliau menyatakan bahwa tahun ini tema yang diusung adalah “Akselerasi Digital, Wujudkan Pengawasan Optimal”.

“Tema ini diangkat untuk memberikan pesan mendalam bahwa insan APIP Kemenkumham mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pengawasan, sekaligus disampaikan bahwa capaian kinerja kemenkumham dapat dielevasikan pelaksanaannya mulai pengawasan optimal berbasis teknologi informasi. ujar Razilu.

Selanjutnya Wakil Menteri Hukum dan HAM RI mengukuhkan Perwakilan Duta Integritas serta memberikan kenang-kenangan kepada 11 Mitra Kerja Inspektorat Jenderal.

Untuk Kanwil Kemenkumham Kalteng, terdapat 9 orang yang telah ditetapkan sebagai duta integritas, yang terdiri dari 3 orang Pimpinan Tinggi dan 6 orang Kepala Satuan Kerja di Jajaran Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Edward O.S. Hiaeriej) memberikan sambutan dan menyatakan bahwa upaya nyata yang dilakukan Inspektorat Jenderal memiliki pengaruh nyata pada prestasi dan capaian kinerja Kemenkumham, yaitu WTP 14 kali, satuan kerja yang meraih predikat WBK/WBBM terus bertambah, serta Penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayaan Publik merupakan peran Itjen dalam perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM. “Lebih lanjut, sebagai Role Model dalam penerapan integritas dan peran aktifnya dalam mengawal integritas di satuan kerja, Inspektorat Jenderal sudah memiliki modal yang cukup kuat,” ujar Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy mengingatkan jajaran bahwa kualitasi kerja merupakan hal yang penting tetapi integritas adalah yang utama. “Untuk memberikan pelayanan yang nyata, saudara harus menambah suatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang dan hal itu adalah ketulusan dan integritas,” tandasnya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng laksanakan gladi persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompentensi Dasar (SKD), bertempat di Kanwil Kemenkumham Kalteng pelaksaan gladi ini di ikuti oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S), Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas serta seluruh panitia SKD, (08/11/23).

Kadivmin bersama Kadivpas melakukan pengecekan lokasi ujian peserta serta pengecekan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka memastikan seluruh persiapan benar-benar telah terpenuhi.

“Jika ada sesuatu kendala dalam persiapan, panitia yang bertanggung jawab di harapkan langsung mengkonfimasi kepada pimpinan agar nanti saat pelaksanaan SKD dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan harapan” ucap Kadivmin.

Kadivpas juga menyampaikan Panitia harus dapat memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai pedoman yang telah ditentukan, Laksanakan seleksi ini secara transparan sesuai yang diharapkan, dan juga untuk para peserta tes agar mempersiapkan diri dengan matang dan jaga kesehatan serta disiplin dan tetap sehat saat ujian dan tahapan seleksi berikutnya,