Jakarta - Dalam rangka memberikan pembekalan dan pengembangan teknis di bidang Penyuluhan Hukum dan Analisa Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan dan rapat kerja pengembangan kompetensi berkaitan dengan pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum di wilayah, agenda tersebut merupakan salah satu rangkaian dari Rapat Koordinasi Program Pembinaan Hukum Nasional yang diinisiasi oleh BPHN.

Kegiatan diikuti langsung oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkunham Kalteng yakni Khudloifah (Kepala Bidang Hukum), Penyuluh Hulum Ahli Madya dan Ahli Pertama (Erica Susanti dan Muhammad Rafid Zuhdi) yang dibertempat Aula Lt. IV BPHN. Rabu, 28 Februari 2024.

Adanya program kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional juga merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Edaran tentang Ruang Lingkup Kegiatan JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemenuhan ekspektasi pimpinan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Narasumber yang hadir memberi pembekalan materi berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yakni Asesor SDM Aparatur Ahli Muda (Ambar Dwi Utari) dan dari Biro SDM Setjen Kemenkumham RI Analis SDM Aparatur Ahli Muda (Gugun Gundari), kedua pemateri pada persamaannya menyampaikan bahwa sistem kerja Jabatan Fungsional yang semula menggunakan butir-butir kegiatan telah beralih menjadi adanya dialog inter-aktif antara Pejabat Fungsional dengan Atasan Langsung selaku Pejabat Penilai yang akan menghasilkan suatu rumusan rencana kinerja guna mendorong adanya pemenuhan ekspektasi pimpinan sesuai tugas dan fungsi pada suatu jabatan yang diemban, serta peranan lebih luas kinerja yang dilakukan harus mendukung kinerja organisasi.

Setelah sesi materi oleh para Narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) yang di bagi ke menjadi 4 kelompok dengan beberapa sub tema yakni terkait : Kemitraan, Inovasi dan Penghargaan, Kompetensi JF Penyuluh Hukum dan Analis Hukum, serta Kelembagaan

Kedepan Kanwil Kemenkumham Kalteng akan terus meningkatkan dan memaksimalkan peran Penyuluh Hukum dan Analis Hukum diwilayah sebagai garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi dan membudayakan hukum dilingkungan masyarakat serta guna memberikan rekomendasi hasil analisa dan evaluasi hukum terhadap peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan terkait diwilayah.

Palangka Raya - Dalam rangka mewujudkan penataan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kemenkumham Kalteng) menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Kamis (29/02/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Hotel Best Western Batang Garing, dihadiri oleh para pejabat/operator JDIH dari perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum Setda Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah, DPRD Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah, dan perwakilan Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksudkan untuk dapat menciptakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu serta terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya sehingga dapat menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) menjelaskan bahwa keberadaan suatu dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia.

"Sebagaimana diketahui bersama bahwa JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.", tegas Mufid.

Dipertengahan acara dilaksanakan pemberian penghargaan dengan nominasi Pengelolaan JDIH Terbaik se-Kalteng yang diraih oleh Setda Kota Palangka Raya, serta nominasi Perwakilan Terbanyak Paralegal Justice Award se-Kalteng yang diraih oleh Setda Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber yaitu Pranata Komputer Ahli Muda (Diden Priya Utama) serta Analis Hukum (Faizal Yusuf) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.  (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Februari 2024).

Foto Dokumentasi :

Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melalui Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mengikuti kegiatan Pembinaan Kehumasan "What's Up" Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kejasama (Biro Hukerma) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Selasa (27/02/2024).

‘What’s Up’ yang merupakan akronim dari ‘Waktunya Humas Meet Up’ merupakan kegiatan koordinasi dan pembinaan kehumasan Kemenkumham yang melibatkan pranata humas dan pemangku kehumasan unit utama maupun kantor wilayah seluruh Indonesia.

Bertempat di Double Tree by Hilton Hotel Jakarta, kegiatan yang digelar pada tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2024 ini diikuti secara tatap muka oleh Kepala Humas, RB dan TI, Anggun Prasetyo Nugroho, serta Pranata Hubungan Masyarakat Pertama, Melinda Paramitha, sementara para pengampu tugas kehumasan lainnya di jajaran Kemenkumham Kalteng turut mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya sekaligus membuka resmi kegiatan, Kepala Biro Hukerma, Hantor Situmorang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan kehumasan bagi Unit Kerja Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk berbagi pengetahuan.

Hantor berharap bahwa kegiatan "What's Up" ini akan membekali pemangku tugas kehumasan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, sehingga mampu menjaga citra baik Kemenkumham RI di tengah dinamika informasi dan komunikasi yang terus berkembang.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga menawarkan cara mengelola hubungan dengan media, membangun branding, serta bagaimana menghadapi situasi krisis, khususnya di era digital yang menuntut kita untuk selalu belajar dan mengikuti perubahan.

“Di era digital ini, para pranata humas memerlukan pemahaman dan keterampilan kehumasan yang memadai. Agar proses komunikasi publik bisa berjalan searah dengan kebutuhan, juga ekspektasi publik yang kian berkembang,” ucap Hantor.

Usai acara pembukaan, What's Up hari pertama langsung diisi dengan penyampaian materi oleh narasumber. Dalam sesi PR Talks 1 : How to Manage Media Relations, materi disampaikan Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Vice President Content Operations dan Editor in Chief Merdeka.com, Darojatun (Emtek Digital Group). Selanjutnya, Keynote Session “Be an Incredible GPR for Creating Positive Image” dengan pembicara Hermawan Kartajaya. Kegiatan hari pertama ditutup dengan sharing session dengan Biro Hukerma.

Selain tiga narasumber tersebut, What’s Up yang dihelat perdana tahun 2024 ini masih akan menghadirkan sejumlah narasumber andal hingga tiga hari kedepan. Diantaranya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Widiarsi Agustina; Public Figure, Melanie Putria, Arianne Santoso dari Google Indonesia, Niko Atmadja dari Meta Indonesia, serta Rofi Uddarojat dari Tiktok Indonesia. (Red-Dok, Mel, Feb 2024)

Foto Dokumentasi : 

Palangka Raya – Dalam rangka mendorong kualitas pelayanan publik pada Kanwil Kemenkumham Kalteng menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), BRI KC Palangka Raya memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati) menerima dan menyaksikan Serah Terima Bantuan dari Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Palangka Raya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani no. 85. Selasa (27/02/2024).

Kedatangan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Palangka Raya (Sari Wahono) dan rombongan. Momen ini merupakan hasil kerjasama dan kemitraaan yang telah dibangun antara kedua belah pihak yang mana memberikan manfaat yang besar ditandai dengan apresiasi pemberian Bantuan tersebut.

Pimpinan Cabang BRI Kantor Cabang Palangka Raya menyampaikan. "Sesuai dengan visi BRI yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah, BRI berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah dan berupaya memenuhi setiap kebutuhan nasabah dengan menyediakan produk dan fasilitas yang diperlukan," ungkapnya.

Peyerahan Bantuan dari BRI Kantor Cabang Palangka Raya ini merupakan bentuk dari kepedulian BRI kepada Kanwil Kemenkumham Kalteng yang menandakan BRI selalu membuka diri dan setulus hati dalam memberikan pelayanan penuh.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan, “Saya atas nama pribadi dan instansi Kemenkumham mengucapkan terima kasih atas Bantuan yang di berikan oleh BRI Kantor Cabang Palangka Raya, semoga ini dapat di manfaatkan dan dipergunakan dengan baik untuk menunjang setiap kegiatan Pelayanan Publik yang ada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah”, ucap Hendra.

Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat juga menyampaikan “Kami berharap dengan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini, dapat terus berjalan dengan baik dan BRI dapat terus meningkatkan pelayanan dan support kepada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah," ungkap Diana. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)