Sampit - Divisi Keimigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Laksanakan Penguatan Tugas dan Fungsi ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terkait dengan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, kegiatan dipimpin oleh Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) dan didampingi oleh Kabag Program dan Pelaporan (Diana Soekowati), Kasubag Program dan pelaporan (Hendra) beserta staf Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. (15/02/2024).

Bertempat di Aula Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit kegiatan di buka oleh Kabid Inteldakim dan di lanjutkan dengan Penyampaian materi mengenai Pelaksanaan Rencana Aksi Divisi Keimigrasian Tahun 2024 oleh Kabag Program dan Humas bahwa 23 Rencana Aksi UE1 pada Direktorat Jenderal dan Kanwil dalam hal ini Divisi Keimigrasian dilaksanakan sampai ke UPT dan telah disederhanakan menjadi 4 Isu Permasalahan Tusi Rencana Aksi yang wajib dilaksanakan. Dari Divisi Adminitrasi yang berhubungan dengan UPT keimigrasian juga menjadi perhatian dalam Rencana Aksi yang disampaikan oleh Kasubag Program dan Pelaporan untuk di ketahui serta dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Sampit.

Pada kegiatan ini hadir langsung Kepala Kantor Imigrasi (Tedy Anugraha) beserta seluruh jajaran Kantor Imigrasi Sampit dan mengapresiasi kedatangan dari Tim Kanwil. Kegiatan di tutup dengan harapan dapat menjadi percepatan terlaksananya rencana aksi seusai dengan pedoman yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)

Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Razilu) berharap agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas. "Pembangunan zona integritas harus dilakukan secara terus menerus sebagai bagian dari akuntabilitas dan aktualisasi pelayanan kepada masyarakat menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," tutur Razilu kepada tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah di Jakarta (15/2/2024).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah sendiri sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2021, dan saat ini tengah berproses menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Inspektur Jenderal menekankan bahwa membangun Zona Integritas (ZI) jangan hanya ditujukan untuk mengikuti kontestasi WBK/WBBM, melainkan merupakan suatu kewajiban yang harus direalisasikan dalam bentuk pelayanan kepada publik. "Mewujudkan ZI merupakan suatu keharusan bagi ASN dan organisasi pemerintah," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaporkan sejumlah program dan kegiatan di masing-masing divisi. Untuk Divisi Administrasi, Joko Martanto menuturkan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan Unit Peelaksana Teknis (UPT).

Sedangkan di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mufid menjelaskan sejumlah kegiatan dalam waktu dekat seperti promosi dan diseminasi Kekayaan Intelektual, pelayanan pendaftaran perseroan perorangan, harmonisasi Raperda dan sosialisasi Kota/Kabupaten Peduli HAM (KKP HAM). (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melakukan koordinasi ke Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin (12/02/2024).

Tim Divisi YankumHAM Kanwil Kemenkumham Kalteng yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) dan kepala divisi administrasi (Joko), Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM (Gunawan), Kasubbid Pelayanan AHU (Hadi cahyadi) beserta dua orang staf (Beni Saputra dan Gani Nugraha) tersebut bertemu langsung dengan Analis Hukum Madya pada Direktorat Jenderal AHU (Andi Yulia Hartaty).

Dalam pertemuan tersebut Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan program Layanan AHU di wilayah khususnya terkait dengan permasalahan Notaris serta perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu juga disampaikan terkait dengan rencana Kanwil Kemenkumham Kalteng yang akan melaksanakan kegiatan Rakoor Kenotariatan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) menyampaikan harapannya bahwa dalam rakoor kenotariatan tersebut dapat meningkatan Kapasitas Notaris Dalam Memberikan Kepastian Hukum di Wilayah Kalimantan Tengah dan terhindar dari permasalah-permasalahan terkait dengan pemberian layanan kenotariatan kepada Masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah.

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Yulia Hartaty menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung dan akan berkoordinasi dengan Direktur Perdata pada Ditjen AHU terkait dengan kegiatan tersebut yang mana ada kaitannya dengan penunjukan narasumber dari Direktorat Perdata dan MPPN. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) serta Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokasi dan TeknoIogi Informasi (Anggun Prasetyo Nugroho) meninjauan pelaksanaan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Rabu (14/02/2024).

Kunjungan diawali ke Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan disambut oleh Karutan Kelas IIA Palangka Raya (Bambang Widiyanto) dan Jajaran. Kunjungan ini untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar serta proses pelayanan di Rutan tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan dari Kanwil Kemenkumham Kalteng terhadap sejauh mana tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab setiap wilayah dapat berjalan dengan maksimal. Cek Sarpras dan Kelengkapan, semua saya kira sudah cukup baik dan tertata, semoga bisa ditingkatkan lagi,’’ujar Hendra.

Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya disambut Kalapas (Sri Astiana) beserta jajaran. Hendra mengimbau kepada seluruh Kasatker Pemasyarakatan bersama para pegawai yang menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), agar menerapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan Pemilu dengan sebaik-baiknya.

Laksanakan tugas dan terapkan SOP penyelenggaraan Pemilu dengan tepat, komitmen dan integritas kita jadi kunci dari suksesnya Pemilu di 17 TPS Khusus se Kalimantan Tengah. “Warga Binaan aktif memberikan haknya dalam Pemilu, dan memiliki semangat untuk tetap berkontribusi dalam pesta demokrasi di Indonesia, walaupun sedang menjalani hukuman pidana,” ucap Hendra.

“Alhamdulillah, kita melihat perjalanan pemilu di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya ini berjalan dengan baik dan tidak ditemukan suatu persoalan apapun, dan kita berdoa agar tetap berlangsung lancar hingga akhir. Sehingga nantinya mampu melahirkan seorang pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia ini lebih maju, lebih makmur dan bisa menjadi negeri yang lebih sejahtera,” tambahnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan dalam keterangannya menuturkan sebanyak 3.506 warga binaan salurkan hak suara pada Pemilu 2024 di Lapas, Rutan dan LPKA se-Kalimantan Tengah. Mereka menyalurkan hak suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) lokasi khusus yang ada di masing-masing Lapas, Rutan dan LPKA.

“3.506 warga binaan menyalurkan hak suara pada Pemilu 2024, terdiri atas 2.507 mereka yang terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT, 841 mereka yang terdaftar sebagai pemilih tambahan atau DPTb, dan 158 mereka yang terdaftar sebagai pemilih khusus atau DPK” pungkas Tri Saptono.

Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya juga bersinergi dengan aparat Kepolisian Resort Kota Palangka Raya dalam menjaga dan memastikan pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Perempuan Palangka Raya berlangsung aman, kondusif dan lancar. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)