Palangka Raya - Gelaran serah terima jabatan (sertijab) Kepala Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah kembali terlaksana, kali ini Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) menyaksikan serah terima jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangka Raya. Senin (30/10/2023)

Sartijab pimpinan baru yaitu (Ma’ruf Prasetyo Hadianto) sebagai Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya yang lama menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada (Bambang Widyanto) sebagai Kepala Rutan Kelas IIA yang baru bertempat di Aula Dr. Sahardjo Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Hadir juga dalam serah terima jabatan Kepala Rutan Kelas IIA Palangka Raya Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho), Kepala UPT di Kota Palangka Raya serta pegawai dan Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Melalui sambutannya, Kadiv Pemasyarakatan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ma’ruf Prasetyo Hadianto yang telah membangun UPT Rutan Palangka Raya dengan kerja keras, etos kerja tinggi dan penuh dedikasi.

“Dalam masa jabatan yang telah dilewati, tentunya banyak prestasi dan legacy yang telah anda berikan untuk Kanwil Kemenkumham Kalteng dan Rutan Palangka Raya ini sebagai bentuk kinerja nyata yang anda berikan bagi organisasi ini”, ucap Tri.

Kepada pejabat yang baru, Tri Saptono Sambudji berpesan untuk selalu mempertahankan prestasi dan legacy yang telah diwujudkan oleh pejabat sebelumnya.

“Kami harap saudara dapat meningkatkan prestasi, Tingkatkan kinerja dan terus perbaiki hal-hal yang belum sempurna. Sebab mempertahankan kinerja yang baik bukan suatu hal mudah. Diperlukan etos kerja dan dedikasi tinggi, kemauan yang kuat, serta perilaku terpuji dan jauh dari praktik-praktik yang dilarang”, ungkap Kadivpas.

Tidak lupa juga Kadivpas berpesan “Jaga kekompakan kepada jajaran internal, dukungan dari seluruh petugas dan jajarn Rutan Palangka juga penting dalam memajukan organisasi, serta terus bangun hubungan baik dengan pihak eksternal terutama aparat penegak hukum, rohaniawan, Instansi-instansi terkait agar pembinaan bagi WBP di Rutan Palangka Raya dapat terus berjalan baik seperti yang sudah dijalani sebelumnya”, tutupnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Oktober 2023)

Foto Dokumentasi :

Pangkalan Bun – Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) memimpin pelaksanaan Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Online Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK- IKM) di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun didampingi Kasubbid Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM (Beny Yuandrias) serta 3 orang Staf yang diterima langsung oleh Plh. Kalapas Pangkalan Bun (Hakim Nababan) beserta jajaran, Jumat (27/10).

Budi Haryono menyampaikan bahwa survey IPK-IKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan manfaat hasil survey sebagai salah satu data dukung pengusulan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Dalam pengisian Survei 3AS Kementerian Hukum dan HAM Kalteng telah menyediakan Link yang telah dikirim ke Unit Pelaksana Teknis (UPT), untuk itu UPT harus super aktif dalam memberikan Link kepada Pegawai dan Pengunjung.

Berdasarkan dari hasil Monev yang dilakukan, untuk peningkatan IPK- IKM di Lapas Pangkalan Bun sudah cukup baik dan untuk Pelayanan IPK-IKM tercapai dengan lebih dari 30 Responden. Lapas Pangkalan Bun juga telah berusaha untuk memenuhi standar yang telah ditentukan minimal 30 Responden dengan memberikan link survei. Monitoring Survei IPK-IKM untuk kegiatan pemantauan hasil survei IPK-IKM yang dilakukan setiap bulan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

“Dalam kualitas pelayanan public diharapkan jajaran Lapas Pangkalan Bun dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat lebih aktif lagi dalam pelaksanaan survey IPK-IKM. Sekarang sudah baik, namun harus ditingkatkan lagi. Saya minta minimal setiap bulan ada peningkatan responden yang mengisi survei selain pengunjung termasuk APH yang bersinergi dengan kita. Memang tantangannya kita harus diskusi dan menjelaskan dengan mereka, yang pasti mereka paham,” jelas Budi Haryono. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Oktober 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Tahun 2023, Sabtu (28/10/2023). 

Kepala Divisi Administrasi (Dr. Joko Martanto) bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023 yang mengusung tema "Bersama Majukan Indonesia".

Upacara juga diikuti oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT dan JFU pada Kanwil Kemenkumham Kalteng serta Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se Kota Palangka Raya yang kompak menggunakan seragam kebanggan Korps Pegawai Negeri yakni Batik Korpri.

Melalui peringatan yang mengusung tema “Bersama Majukan Indonesia” ini, Kepala Divisi Administrasi mengungkapkan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai momentum pengingat sejarah perjuangan dan gotong royong seluruh elemen pemuda di Indonesia. 

"Momen ini untuk mengingat sejarah elemen pemuda yang berhasil menebar jiwa patriotik sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928," ucap Dr. Joko Martanto, bertempat di Halaman Kantor Wilayah. 

Pada peringatan ini pula, Pemuda Indonesia diharapkan dapat membangkitkan semangat dan tekad dalam memajukan negeri. 

Tema yang diusung pada Peringatan HSP ke-95 ini mencerminkan semangat kolaborasi dan keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. Logo peringatan ke-95 tahun ini, dengan barisan manusia yang berwarna-warni, adalah simbol dari berbagai suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia semakin kuat dalam upaya memajukan bangsa. 

“Kita juga perlu menyadari perubahan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, yang kadang membuat kesenjangan antara generasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan teknologi, informasi, dan literasi digital adalah hal yang sangat penting,” lanjutnya.

Dalam rangka mencapai pembangunan yang lebih cepat, pemuda perlu memiliki visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang. Kolaborasi lintas generasi dan gotong royong lintas sektor adalah strategi yang ampuh. Ini sejalan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ada.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) mengikuti pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Tahun 2023 di Halaman Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2023)

Palangka Raya - Dalam rangka persiapan Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF), untuk mendukung Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF dan untuk menciptakan kondisi/iklim usaha yang ramah investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021. Jumat. (27/10/2023)

Implementasi penerapan regulasi tersebut  dilaksanakan melalui Audit Kepatuhan (on-site) terhadap Notaris yang berisiko tinggi dalam menerapkan PMPJ dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) terhadap penggunaan jasa Notaris. Dalam hal ini Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Khudloifah (Unsur Pemerintah), Devina Oktalina (Notaris) dan Ni Nyoman Adi Astiti (Akademisi) selaku Anggota, serta pendamping dari Kanwil Kemenkumham Kalteng (Hadi Cahyadi) mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan Notaris dalam menerapkan ketentuan UU TPPU/TPPT yang meliputi 2 (dua) faktor yaitu: Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Pelaporan Transaksi kepada PPATK. Serta Mendorong Notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif dan bedasarkan dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah digunakannya Notaris sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT.

Kegiatan ini merupakan Salah satu target kinerja B10 di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mendukung APU/PPT yaitu Audit Kepatuhan terhadap Notaris dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), untuk mencapai target kinerja tersebut maka seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melakukan audit kepatuhan langsung (on-site) kepada Notaris yang berisiko sangat tinggi dan atau tinggi berdasarkan hasil analisis risiko yang telah diterima. Waktu pelaksanaan audit kepatuhan langsung (on-site) periode 01 Agustus 2022 – 30 September 2023, dilakukan selama 4 (empat) hari kerja dimulai pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan pelaksanaan Entry Meeting dan di Tutup Exit Meeting serta Penyerahan Berita Acara nutuk membahas temuan pengawasan kepatuhan, rekomendasi, dan komitmen terhadap Notaris yang berisiko tinggi, ditandatangani oleh Tim Pengawas audit kepatuhan dan Notaris pada tanggal 27 Oktober 2023. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2023)