Kapuas - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR) serta Monitoring dan Evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas sekaligus koordinasi terkait dengan Kehumasan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Jumat (29/12/23).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Anggun Prasetyo Nugroho) didampingi oleh Pranata Komputer Mahir (Andrie F. Natalis). Kedatangan Tim Kantor Wilayah disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas (David Anderson Setiawan) beserta jajaran.

David Anderson menyampaikan bahwa Rutan Kuala Kapuas berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), mendorong jajaran untuk bisa bersinergi, kolaborasi dan kompak sehingga Rutan Kuala Kapuas bisa meraih predikat WBK. “Dengan berbekal pengalaman pada UPT sebelumnya yang telah mendapatkan predikat WBK dan berkaca pada kondisi saat ini di Rutan Kuala Kapuas, kami yakin dan optimis untuk kedapannya bisa meraih predikat WBK” Tutur David.

Selanjutnya Anggun Prasetyo menyampaikan bahwa dokumen data dukung LKE yang dibuat agar disesuaikan dengan permintaan pada Aplikasi E-RB, laporan harus sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang dilampirkan dengan Undangan, Notula, Daftar hadir dan Dokumentasi Kegiatan serta agar masing-masing Pokja tidak berbeda dalam hal format laporan. “Apabila terdapat kendala dalam proses pembuatan data dukung agar bisa berkoordinasi dengan pihak Kantor Wilayah yang akan memberikan asistensi penuh untuk membantu dan mendukung sehingga pemenuhan data dukung LKE bisa terpenuhi dengan baik.” Ucap Anggun.

Tujuan dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko dan Evaluasi LKE Periode B12 di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintah dengan mengendalikan risiko, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan integritas serta pelayanan publik, Meningkatkan pemahaman risiko, mengembangkan strategi pengurangan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko merupakan 2 (dua) hal yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan penyelenggaraan SPIP tidak bisa hanya dari satu pihak, tapi dari seluruh jajaran, demi menanamkan jiwa anti korupsi serta membangun budaya yang bersih dan melayani, SPIP yang efektif bertujuan untuk Good governance dan clean government.

Pada kesempatan ini Anggun Prasetyo juga menyampaikan tentang kehumasan atau pemberitaan yang mana sebagai salah satu sarana dalam pemberitaan dan infografis berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja. "Untuk Pemberitaan pada Rutan Kuala Kapuas sudah optimal dalam pelaksanaannya terkait glorifikasi/menginformasikan berita/layanan unggulan kepada masyarakat luas tentang kinerja yang telah dilaksanakan, saya harap untuk dapat terus dipertahankannya". Pungkasnya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2023)

Palangka Raya - Kepala Dinas Sosial Prov. Kalteng (Eddy Karusman) mewakili Sekretaris Daerah membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Kalteng Tahun 2023, yang diselenggarakan di Aula Aurilla Hotel Palangka Raya, Jumat (29/12/2023). 

Turut Hadir dalam kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Nasional Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Kalteng Tahun 2023 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tegah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni), Ketua NPCI Pusat (Rio Suseno) dan peserta rakerprov.

Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Eddy mengatakan, NPCI adalah satu-satunya wadah keolahragaan penyandang disabilitas Indonesia yang berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi penyandang disabilitas; menggalang dan menjalin persatuan dan kesatuan antar insan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia; meningkatkan prestasi olahraga difabel di Indonesia; memberi perlindungan kepada anggota dan atlet penyandang disabilitas; serta pembinaan kesejahteraan, keadilan dan atau kehormatan olahraga difabel.

"Momentum Rakerprov kali ini diharapkan mampu meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, penajaman dan pemantapan pelaksanaan program kerja; melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja; menggali, menemukan dan merumuskan strategi dan jalan keluar yang baik untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan serta kendala; dan menerima masukan dari peserta Rakerprov, menyusun serta menetapkan program kerja untuk tahun dan masa bhakti yang berjalan pada organisasi NPCI Provinsi Kalimantan Tengah," ujarnya. 

Ia menekankan, olahraga difabel dapat memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya, meningkatkan prestasi, dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung pengembangan olahraga difabel di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana olahraga difabel, serta pemberian beasiswa kepada atlet penyandang disabilitas yang berprestasi," jelasnya. 

Menurutnya, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas atlet difabel, NPCI Prov. Kalteng perlu melakukan pembinaan atlet secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

"Dengan semangat memajukan dunia olahraga bagi penyandang disabilitas, Rakerprov NPCI Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi titik balik bagi peningkatan perhatian dan dukungan terhadap atlet dan pelaku olahraga difabel di Kalimantan Tengah," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua NPCI Kalteng (Deasy Olivia Christy) menyampaikan bahwa Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) ke-17 tahun 2024 akan digelar di Provinsi Sumatera Utara.

"Ujung tombak prestasi atlet dimulai dari pembinaan di NPCI Kabupaten/Kota, untuk itu diharapkan kepada pengurus-pengurus kabupaten/kota bisa melaksanakan kejuaraan-kejuaraan cabang olahraga baik itu single event maupun multi event sehingga kita bisa mendapatkan bibit-bibit atlet berprestasi guna meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di Kalimantan Tengah," ungkapnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Desember 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Bersama Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya melaksanakan kegiatan Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan Operasi “JAGRATARA” berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing secara Serentak pada seluruh Wilayah Kerja UPT Imigrasi di seluruh Indonesia.

Operasi “JAGRATARA” dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 s.d. 28 Desember 2023 dalam rangka rangkaian pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru2023/2024) serta Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Operasi “JAGRATARA” yang dilaksanakan Divisi Keimigrasian dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) dengan target operasi di Bandara Tjilik Riwut yang merupakan lokasi strategis tempat perlintasan orang, tim melakukan koordinasi dengan pos pelayanan yang ada di bandara, pemantauan pos terpadu dan pengamatan terhadap penumpang yang melintas di terminal bandara. Kemudian ditempat terpisah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya melaksanakan operasi ke Komplek Rungan Sari Jl. Tjilik Riwut KM 36 RT.03/RW.01, Kel. Sei Gohong, Kec. Bukit Batu dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit melaksanakan operasi ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan sasaran pengecekan pada perusahaan yang diduga mempekerjakan TKA.

Dari hasil Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak ditemukan pelanggaran orang asing dan kegiatannya. Diharapkan semua Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah selalu aman, kondusif dan tidak ada permasalahan yang muncul terkait orang asing yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, jelas Irham. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Desember 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berikan Penghargaan kepada 2 pegawai pada Apel sore, Jumat (29/12/23).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) menyerahkan langsung penghargaan kepada 2 pegawai teladan yaitu Analis Kepegawaian Muda (Yovie Fabianto) dan Pranata Komputer Ahli Pertama (Lulu’ul Watef) serta Apel sore ini juga di ikuti oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto).

Terpilihnya pegawai tersebut karena telah memenuhi kriteria penilaian tim penilai (Pejabat Struktural) dari beberapa poin yang terdiri dari Kedisiplinan, Kreativitas, Prestasi, Integritas, Akuntabilitas dan Loyalitas.

Pada kesempatan ini Kakanwil juga menyampaikan selamat kepada Pegawai yang telah terpilih dan memberikan pesan kepada jajarannya agar berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.

“Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai yang memiliki kinerja terbaik serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi seluruh pegawai lainnya agar terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam melayani masyarakat” Ucap Kakanwil.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan melewati pergantian tahun dan ini akan menjadi apel sore terakhir di Tahun 2023, Kakanwil berpesan agar selalu menjaga keselamatan saat libur Natal dan Tahun baru. (Reddok, Humas-RT, Desember 2023).