Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM melaksanakan kegiatan Analisis Data dan Informasi Kebijakan dengan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) di Aula Kahayan, Rabu (04/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan membahas permasalahan sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah, yang menjadi isu kompleks dan memerlukan solusi komprehensif serta berkeadilan bagi semua pihak.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Karyadi, dan dimoderatori oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Benny Yuandrias. Dalam sambutannya, Karyadi menyampaikan bahwa aplikasi SIPKUMHAM dirancang untuk memberikan data yang akurat, kredibel, dan relevan terkait permasalahan hukum dan HAM.
“SIPKUMHAM mampu menunjukkan pola, tren, dan isu-isu aktual terkait permasalahan hukum, HAM, serta pelayanan publik, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Karyadi.
Tema kegiatan ini adalah Permasalahan Sengketa Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber kegiatan, Ferdinan Adinoto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, memaparkan tentang tantangan dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa lahan di Kalimantan Tengah.
Ferdinan menjelaskan bahwa sengketa lahan di provinsi ini banyak melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. "Sebagian besar sengketa terjadi karena kurangnya dokumen yang sah, tumpang tindihnya lahan, serta ketidakjelasan batas tanah," ujarnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan yang jelas dan penyelesaian secara dialogis antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut.
Peserta rapat terdiri dari berbagai stakeholder, di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, serta Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh data dan informasi komprehensif dari para stakeholder terkait sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil analisis akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Desember 2024).
Foto Dokumentasi : 
