Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) dalam hal ini Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Subbag Humas, RB dan TI) meraih prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB). Kanwil Kemenkumham Kalteng menjadi satu dari lima Kantor Wilayah Kemenkumham yang menerima penghargaaan ini.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Insektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B12) kepada Kanwil Kemenkumham Kalteng yang dalam hal ini diwakili oleh Pranata Humas Ahli Pertama (Melinda) bertempat di Hotel Harper Malioboro, Selasa (5/12/2023).

Razilu mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi harus dapat menyentuh seluruh sendi kehidupan, terutama dalam hal pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran Kemenkumham bekerja sama untuk dapat meraih Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang ditargetkan mencapai angka 85.

"Untuk mecapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Kemenkumham pasti tidak mudah, tapi jika seluruh jajaran mulai dari pucuk pimpinan sampai ke grass root di UPT punya komitmen yang sama untuk menerapkan nilai-nilai ini, pasti bisa menjadi lebih mudah," ujar Razilu.

"Pemenuhan data dukung harus bersifat living document, artinya setiap kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak langsung kepada masyarakat. Sikap Bapak Ibu terhadap penerima layanan harus berubah menjadi lebih baik," tegasnya.

Kanwil Kemenkumham Kalteng sendiri menerima penghargaan pemenuhan data dukung RKT RB ini bersama Kanwil DIY, Bali, Bangka Belitung dan Papua Barat.

Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) dan Kepala Subbagian, Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo) turut mengukuti kegiatan ini secara virtual ditempat terpisah.

Hendra memberikan apresiasinya atas kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng atas diraihnya prestasi membanggakan ini. Ia berharap prestasi ini bisa menjadi lecutan semangat jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk menjadi lebih baik lagi.

"Tentu kami merasa bangga atas penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, semoga ini menjadi semangat kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Hendra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menkumham Bidang Ekonomi (Lucky Agung Binarto), Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Staf Khusus Menkumham Bidang Pengamanan dan Intelijen (Krismono),  Auditor Utama (Budi), serta Inspektur Wilayah II (Lilik Sujandi) dan Inspektur Wilayah IV (Bambang Setyabudi).  (Reddok, Humas Kalteng – Mel, Desember 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Bertempat di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Mubasirudin), dan Plh. Kepala Divisi Keimigrasian (Hanton Hazali), Selasa (5/12).

Rakor Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 ini akan dilaksanakan pada tanggal 12-14 Desember 2023 bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Rapat ini diawali oleh Kepala Kantor Wilayah yang membahas Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Kepala Divisi dan Plh. Kepala Divisi.

Dalam pelaksanaannya Kepala Kantor Wilayah mengharapkan kepada seluruh jajaran dapat saling berkolaborasi dan berkoordinasi agar isi dari data paparan tersaji dengan rapi dan tepat sasaran.

“Paparan capaian kinerja dari setiap divisi ini menunjukkan komitmen dan kerja keras dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, meskipun beberapa divisi masih menemui kendala yang perlu diatasi untuk mencapai kinerja optimal, diharapkan untuk mengevaluasi, merencanakan, dan memastikan tercapainya sasaran yang ditetapkan untuk mengawali tahun baru dengan prestasi yang lebih baik,” pesan Hendra Ekaputra. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Desember 2023).

Foto Dokumentasi:

Buntok - Pemantauan dan Pengawasan sebagai salah satu aspek dalam mendukung program Kekayaan Intelektual di wilayah, menjadi bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan. (05/12/23).        

Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan pertumbuhan Kekayaan Intelektual, juga mengetahui kendala yang ditemukan dalam menjalankan program kekayaan intelektual termasuk potensi pelanggaran yang ada di wilayah.

Pemantauan dan pengawasan menjadi dasar kantor wilayah, khususnya sub bidang kekayaan intelektual untuk melakukan langkah solutif terhadap berbagai kendala yang ditemukan baik terhadap rendahnya kesadaran pelindungan KI, maupun terhadap teknis pengajuan pendaftaran/pelindungan KI.

Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan, perlu dilakukan langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan Nomor : 510/621/DPKUKM.4/XI/2023 tanggal 24 November 2023 perihal permintaan Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Usaha Mikro Kecil, Kanwil Kalimantan Tengah melalui Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Laila Rahmawati) hadir sebagai Narasumber.

Laila hadir bersama tim yang terdiri atas Analis Permohonan KI (Mariani), Pemroses Permohonan KI (Agus Dwi Susanto), dan Analis Hukum Ahli Pertama (Rakhmad Akbar Sahawung). Pada paparannya, Laila memberikan penguatan Kekayaan Intelektual tentang “Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual bagi UKM” di wilayah Barito Selatan. Tidak lupa Laila menggali data tentang pertumbuhan pendaftaran Merek pada UKM binaan dibawah Dinas Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, didapati cukup rendahnya pendaftaran KI bagi pelaku UKM yang hadir pada kegiatan Sosialisasi. Selanjutnya Tim membuka layanan konsultasi dan pendampingan di tempat untuk pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan sebagai langkah percepatan pelindungan KI, kegiatan ini sendiri mendapat respon yang sangat postif bagi para peserta yang hadir.

Pada laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan (Swita Minarsih) disebutkan bahwa peserta kegiatan yang hadir Berjumlah 20 Pelaku UKM Yang Aktif Berjualan Di CFD, Kelompok AKU Barsel 2023 Dan UKM Wilayah Kota Buntok Dan Sekitarnya. Selain itu hadir pada kegiatan ini Pimpinan Bank Kalteng, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BRI cabang Buntok, Kepala BPN Kabupaten Barito Selatan, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini sendiri dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra (asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Yoga Prasetianto Utomo).

Palangka Raya – Persiapkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM formasi Penjaga Tahanan Panitia Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti arahan tugas Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham RI. Selasa (5/12/2023)

Hadir dalam rapat yang diikuti secara virtual di Aula Kanwil Kemenkumham Kalteng Kepala Divisi Administrasi (Dr. Joko Martanto), Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni), Perwakilan Polda Kalimantan Tengah, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah serta panitia daerah.

Dalam arahannya, Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham (Supartono) menjelaskan bahwa tahapan seleksi tersebut akan diikuti 3.051 peserta yang telah lolos pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan pengumuman Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor SEK-KP.02.01-754 yang ditandatangani pada 22 November 2023.

Supartono menjelaskan “bahwa terdapat mekanisme yang harus dilalui oleh seluruh peserta SKB Kesamaptaan diantaranya registrasi dan pengecekan identitas. Peserta diharapkan membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Identitas Kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga”, ucap Karo Kepegawaian Kemenkumham.

“Kemudian, terdapat pengukuran tinggi badan. Tinggi badan untuk Pelamar jabatan Penjaga Tahanan Pria minimal 165 cm, sedangkan Wanita minimal 160 cm”, tegas Supartono.

Kemudian Kepala Bagian PSIK dan Tata Usaha Biro Kepegawaian (Reza Aditiyas) menegaskan "Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, tidak dapat mengikuti tahapan SKB Kesamaptaan dan tahapan seleksi selanjutnya," ucapnya pada rapat secara daring.

Selanjutnya, bagi peserta yang lolos pengukuran tinggi badan wajib melalui pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani tahapan selanjutnya. Seluruh materi kesamaptaan sesuai Keputusan Kapolri Nomor KEP/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik untuk Penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Polri, pelaksanaan Seleksi Kesamaptaan dibedakan jenis/metode dan sistem penilaiannya berdasarkan jenis kelamin.

SKB Kesamaptaan Kanwil Kemenkumham Wilayah Kalimantan Tengah akan diikuti oleh 57 orang terdiri dari 51 peserta pria dan 6 peserta wanita. Pelaksanaan tes bertempat di Stadion Sanaman Mantikei, Kota Palangka Raya. (Red-dok, Humas Kalteng, Desember 2023)

Foto Dokumentasi :