Pangkalan Bun - Rombongan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata) melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Barat pada Kamis (02/11/2023) untuk meninjau kegiatan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit di Kota Pangkalan Bun.

Tiba di UKK, Kepala Divisi Keimigrasian melakukan peninjauan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan di UKK Pangkalan Bun. Kemudian Teodorus langsung meninjau ruang pelayanan Paspor dan memberikan imbauan kepada petugas dalam melayani pemohon agar memberikan pelayanan kepada pemohon dengan cepat dan tuntas, jalin komunikasi yang baik kepada pemohon yang datang.

Beliau menegaskan “Tetap jalin komunikasi dengan stakeholder terkait, agar efektivitas pelayanan keimigrasian yang dihasilkan UKK Imigrasi dapat berjalan lebih optimal”, Tutup Teodorus. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, November 2023).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Sub Bidang Penyuluhan, Bantuan Hukum dan JDIH yang terdiri dari Vasco Fernando (Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH), Yuyun Kartinah (Analis Hukum Muda), Anggi Febrina Venifera (Analis Hukum Pertama), dan Musa Ansari Rambe (Pengelola Bantuan Hukum) laksanakan kunjungan ke Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada Kamis, 2 November 2023.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan JDIH pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menjadi anggota JDIH Nasional. Harapannya JDIH Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat tersebar luas sehingga diakses oleh masyarakat luas dan dapat bersaing di kancah nasional. Selain itu, kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dilaksanakan untuk mengajak Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ambil bagian dan bergabung menjadi anggota JDIH Nasional.

Dalam diskusi yang berlangsung di ruang rapat Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rio Jenerio selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda yang didampingi oleh operator JDIH menyampaikan, “Saat ini Biro Hukum sedang merancang aplikasi baru yang nantinya akan terintegrasi dengan harmonisasi Peraturan Daerah dan website JDIH, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat langsung tersedia pada website JDIH Setda Provinsi Kalimantan Tengah”.

Di tempat lain, dalam diskusi yang berlangsung di ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, SH, MH selaku dekan menyampaikan, “Secara pribadi sangat tertarik untuk bergabung menjadi anggota JDIH Nasional dikarenakan fungsinya yang sangat membantu dalam publikasi jurnal hukum di Universitas Palangka Raya dan akan mendiskusikan hal tersebut dengan unit terkait”.

Muara Teweh – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) dan staf (Agus Dwisusanto dan Gani Nugraha) melakukan kunjungan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Pijar Barito yang berlokasi di Kabupaten Barito Utara pada Kamis, 2 November 2023. Dalam kunjungan nya tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM disambut langsung oleh Ketua OBH Pijar Barito (Kotdin Manik) di Sekretariat OBH Pijar Barito.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengarahan dalam pengoptimalisasisasian anggaran pelaksanaan bantuan hukum gratis. OBH Pijar Barito ini merupakan salahsatu dari 9 (sembilan) OBH yang mendapatkan tambahan anggaran pelaksanaan bantuan hukum gratis.

Dalam kunjungannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan terkaiit dengan capaian penyerapan anggaran bantuan hukum gratis OBH Pijar Barito.

"Untuk penyerapan OBH Pijar Barito sudah bagus, hanya saja perlu lebih dioptimalisasikan sisa anggaran yang tersedia". Ujar Mufid.

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ketua OBH Pijar Berito menjelaskan bahwa dirinya selaku ketua akan memaksimalkan sisa anggaran yang ada.

"Untuk memaksimalkan anggaran yg ada pada kegiatan bantuan hukum Non Litigasi, kami akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan di luar pengadilan" Ujarnya.

Selain itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menyampaikan perihal kegiatan bantuan hukum Non Litigasi dari OBH.

"Untuk kegiatan Non Litigasi seperti penyuluhan hukum, OBH Pijar Barito bisa berkolaborasi dengan penyuluh hukum yang ada di Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam penyelenggaraannya " Lanjutnya.

Dengan adanya kunjungan ini diharapkan mampu memberikan mendorong OBH Pijar Barito dalam memaksimalkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang tersisa. (Reddok, Humas Kalteng, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Kuala Kapuas - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng Melaksanakan Sosialisasi UPP/UPG, Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR), Monitoring dan Evaluasi LKE dan RKT RB Periode B12 di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. Kamis (03/11/23).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati) di dampingi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi llBirokrasi dan Teknologi Informasi (Anggun Prasetyo Nugroho) dan di ikuti oleh jajaran pegawai Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Dalam arahannya Diana Soekowati menyampaikan Penguatan UPP dan UPG bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tugas penyelenggaraan pemerintah serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya penguatan UPP dan UPG ini diharapkan dapat meningkatlan pemahaman pegawai mengenai pungli dan gratifikasi sehingga budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada pegawai di jajaran Kemenkumham dapat dihentikan.

Hal yang utama dalam melakukan pengendalian atau menghindarkan diri dari gratifikasi adalah dengan memperkuat integritas diri dan bertekad membangun instansi menjadi lebih PASTI. Beliau juga mengingatkan bahwa kita semua akan mendekati pemenuhan data dukung B12 dan di harapkan Rutan Kuala Kapuas dapat memenuhi B12.

"Jika Bapak - Ibu mengalami kendala dalam pemenuhan data dukung segera lakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng kami siap membantu bapak ibu dalam pemenuhan data dukung" ucap Diana Soekowati.

Tujuan dilaksanakannya Sosialisasi UPP/UPG, Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko (MR), Monitoring dan Evaluasi LKE dan RKT RB Periode B12 di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas adalah memastikan tercapainya tujuan pemerintah dengan mengendalikan risiko, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan serta pelayanan publik, Meningkatkan pemahaman risiko, mengembangkan strategi pengurangan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan pemerintah.

Lanjutnya Anggun Prasetyo juga menyampaikan tentang kehumasan atau pemberitaan sebagai mana kita tau bahwa Rutan Kuala Kapuas sudah baik dalam pemberitaan dan infografis.

"Untuk Pemberitaan pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas sudah optimal dalam pelaksanaannya terkait glorifikasi/menginformasikan berita/layanan unggulan kepada masyarakat luas tentang kinerja yang telah dilaksanakan, saya harap Rutan Kapuas terus mempertahankannya". Ucap Anggun. (Reddok, Humas-RT, Oktober 2023).