Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komjen. Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto kini resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebelumnya, Andap merupakan anggota aktif Kepolisian RI yang melaksanakan tugas di luar struktur Polri yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkumham yang ke-13.

Pelantikan Andap sebagai ASN dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Senin, (04/09/2023) di Gedung Graha Pengayoman.

“Saya baru saja melantik dan mengambil sumpah saudara Andap Budhi Revianto menjadi ASN dalam jabatan tetap yaitu Sekretaris Jenderal di Kemenkumham,” ucap Yasonna.

Andap telah memimpin jajaran Kemenkumham sebagai Sekretaris Jenderal selama 2 tahun dan 6 bulan sejak 1 Maret 2021 lalu. Yasonna berharap Andap tetap fokus untuk menyelesaikan target-target kinerja yang telah ditetapkan.

“Tetap fokus melaksanakan dan menyelesaikan target kinerja Kemenkumham secara cepat khususnya yang menjadi perhatian dan prioritas,” imbuhnya.

Selain dilantik sebagai ASN, Andap juga telah ditunjuk oleh Presiden RI menjadi Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara hingga terpilihnya Gubernur definitif dalam Pemilu nantinya. Dengan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur ini, Andap mengemban dua amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Yasonna mengingatkan Andap dan segenap jajaran berstatus ASN agar tetap netral secara politik, khususnya dalam masa Pemilu dan Pilkada saat ini. Dengan demikian, pelayanan Kemenkumham dan Pemprov Sultra kepada masyarakat tetap berjalan dengan kondusif.

“Baik di lingkungan Kemenkumham maupun di Sultra, Saudara (Andap) harus mampu menjamin netralitas birokrasi dan dinamika politik di daerah agar tetap kondusif sehingga roda pemerintahan tidak terganggu,” pinta Yasonna.

Sementara itu, Andap mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Baginya, kepercayaan ini merupakan amanah dan kesempatan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pelantikan ASN dan penunjukkan sebagai Pj. Gubernur merupakan amanah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan dari Bapak Presiden, serta Menteri Hukum dan HAM. In Syaa Allah akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Andap usai upacara pelantikan.

Pelantikan ini diikuti oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Divisi Pemasyarakatan (RB Danang Yudiawan), dan Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) secara terpisah di Aula Kahayan melalui Zoom Meeting.

Foto Dokumentasi:

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Supervisi RKA-K/L Pagu Anggaran Satuan Kerja TA. 2024 Program Dukungan Manajemen Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Selasa (5/9/2023)

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Subbag Program dan Pelaporan (Hendra) dan Operator RKA-KL Program Dukman Unit Setjen Kanwil Kemenkumham Kalteng (Riko Juliangki).

Kegiatan kali ini dibuka oleh Kasubbag Program dan Anggaran Wilayah II Sekretariat Jenderal (Dewi Ambarwati) yang menjelaskan tujuan pendampingan dan supervisi adalah untuk mengevaluasi dan mengindentifikasikan permasalahan dan kelemahan perencanaan dan penganggaran yang berimplikasi kesalahan/ketidaktepatan pada pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi singkat dan tata cara proses reviu penyusunan Pagu Anggaran TA. 2024 oleh Pengendali Teknis (Andri) yang menjelaskan tujuan reviu adalah upaya mencegah potensi fraud pada tahapan implementasi pelaksanaan anggaran sebagai upaya mempertahankan opini WTP pada Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2024.

Adapun Materi Reviu Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal adalah Ketidakpastian dan ketidaksesuaian pembebanana akun belanja, Narasi komponen/sub komponen/detil yang tidak sesuai Postur Anggaran, Penganggaran tidak sesuai dengan SBM TA 2024, Penganggaran untuk membiayai pengadaan atau pemeliharaan tidak didukung hasil penelahaan RKBMN dan tidak sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), Rencana penganggaran yang tidak didukung KAK/TOR secara memadai dan tidak menjelaskan urgensi serta mekanisme belanja dan Rencana pengadaan tidak didukung dengan referensi harga pasar dan data dukung yang mengambarkan kewajaran harga untuk mendukung konsep Value for Money.

Kegiatan supervisi/reviu dilaksanakan dengan 2 tahap yaitu Satuan Kerja melakukan supervisi pada Biro Perencanaan Setjen, selanjutnya akan dikeluarkan Catatan Hasil Penelahaan (CHP) yang setelahnya dilanjutkan reviu oleh Inspektorat Jenderal.

Reviu hasil Supervisi Satuan Kerja dan Biro Perencanaan Setjen dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang selanjutnya jika ada data yang harus dikoreksi maka Satuan Kerja harus melakukan perbaikan dan perbaikan tersebut akan direviu kembali oleh Itjen, jika RKA-KL dan Dokumen Pendukung sudah memadai makan Itjen akan mengeluarkan Hasil Penelitian sebagai bahan kelengkapan untuk penelaahan antara Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kepala Divisi Administrasi menyapaikan “Hasil dari supervisi Pagu Anggaran ini diharapkan bisa menghasilkan RKA-KL yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel, dan sebagai acuan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk mengkoreksi kembali dan melakukan perbaikan jika ada data yang kurang sesuai dan segera melakukan perbaikan agar saat supervisi Pagu Anggaran TA 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 2 sd 5 Oktober 2024 oleh Tim Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham data sudah lengkap dan sesuai”, ungkap Nur Azizah. (Red-dok, Humas Kalteng, September 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam rangka pemenuhan kebutuhan riil terhadap Barang Milik Negara (BMN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah didampingi Tim Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal melaksanakan Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2025 bertempat di Aula Mentaya.

Dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) serta dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (RB Danang Yudiawan), Kepala Divisi Keimigrasian (Arief Munandar), Kepala Divisi Yankumham (Arfan Faiz Muhlizi), dan Kepala Divisi Administrasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) serta Operator BMN pada Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah.

Perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Siklus pengelolaan BMN yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penghapusan perlu dilaksanakan secara tertib, optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Salah satu upaya konkritnya adalah melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. RKBMN merupakan wujud upaya mengintegrasikan sistem pengelolaan aset dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Hendra Ekaputra menyampaikan bahwa penyusunan RKBMN merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah, selain menjawab permasalahan inefisiensi anggaran dan pemanfaatan aset, serta pengadaan BMN yang tidak efektif.

Kemudian, setelah kegiatan dibuka secara resmi, juga dilaksanakan Sosialisasi Penyusunan RKBMN melalui Aplikasi SIP BMN oleh Kepala Subkoordinator Perencanaan BMN Wilayah I, Euis Priyani Suhendro dan Tim dimana pelaksanaan penyusunan Kebutuhan BMN nantinya Terdapat dua metode Perencanaan Barang Milik Negara yaitu melalui Aplikasi SIMAN yang nantinya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Non Siman (SIP BMN) yang akan disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta Hasil RKBMN yang disampaikan tepat waktu ke Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan turut berkontribusi terhadap capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian Hukum dan HAM. (Reddok, Humas Kalteng – HF, September 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Hukum yakni Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mengikuti kegiatan dengan tajuk "Satu Jam Bersama Menkumham" secara virtual di Aula Kahayan pada hari Jumat, 1 September 2023.

Terpusat di Universitas Udayana Bali kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajak para komunikas pelaku industri kreatif dan akademisi di pulau Bali untuk berdiskusi tentang Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Merek, Paten dan juga terkait Perseroan Perorangan yang merupakan layanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yassona H. Laoly)

Dalam penyampaian informasi terkait Kekayaan Intelektual, materi yang disampaikan pertama terkait Hak Cipta oleh Analis Kekayaan Intelektual (Stevanus Rionaldo), Merek oleh Koordinator Permohonan dan Publikasi (Adel Chandra) , Paten oleh Pemeriksa Paten Ahli Utama (Erlina Susilawati), dan Perseroan Perorangan oleh Direktur Perdata Ditjen AHU (Santum M. Siregar)

Pada materi Hak Cipta disampaikan bahwa Cipta merupakan Hak Eksklusif Pencipta yang terdiri dari Hak Moral yakni yang melekat pada diri pencipta dan Hak Ekonomi yang merupakan hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, kemudian materi Merek yakni berkaitan dengan identitas ataupun tanda pada suatu produk untuk membangun citra agar dapat memiliki reputasi dan kualitas, materi Paten disampaikan untuk menekankan bahwa Paten merupakan invensi di bidang teknologi yang memiliki karakteristik hak eksklusif yang diberikan oleh negara dengan batas waktu perlindungan tertentu berdasarkan teritorial, serta materi Perseroan Perorangan disampaikan agar para pegiat industri kreatif dan UMKM dapat mendaftarkan usahanya untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Pada puncak acara pamungkas dibawakan oleh Menkumham (Yasona H.Laoly), beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah berperan penting dalam mendorong Kekayaan Intelektual menjadi salah satu mesin pertumbuhan Perekonomian Daerah. (Reddok, Humas Kalteng, September 2023).

Foto Dokumentasi: