Dalam rangka mendukung program Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memberikan Pembinaan dan Penguatan Kepada Sekretariat Wilayah Indeks Reformasi Hukum dan Pendampingan Assessment dan Pemenuhan Data Dukung. Bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah. Selasa (15/08/23).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi), Kepala Bidang HAM (Budi Haryono), Kepala Bidang Hukum (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembagan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias), Perwakilan dari Bagian Hukum Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah, Perancang Peraturan Perundang-undangan , Analis Hukum dan Penyuluh Hukum Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi). Dalam sambutannya, disampaikan bahwa penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

“Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas,” jelasnya.

Narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Oki Wahyu Budijanto menyampaikan bahwa untuk mencapai sasaran RB perlu dilakukan penilaian indeks reformasi hukum (IRH), IRH merupakan salah satu indikator penilaian reformasi Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan deregulasi kebijakan. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham sebagai pelaksana urusan pemerintah dibidang hukum bertindak sebagai leading sector penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

“Peran Kantor Wilayah Untuk Penilaian IRH di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melakukan sosialisasi terkait Indeks Reformasi Hukum kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayahnya masing-masing serta melakukan pendampingan dan verifikasi dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah,” jelasnya. (Reddok, Humas - Kalteng, Agustus 2023)

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) laksanakan Kegiatan Pengawasan Melekat (Waskat) pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Kelas I Palangkaraya bersama Komandan Korem (Bayu Permana) 102/Panju Panjung, Selasa (15/08/23).

Bersama dengan Kepala Rupbasan Kelas I Palangkaraya (Meldy Putera) Kakanwil dan Danrem 102/PJG lakukan peninjauan dan pengawasan terhadap benda sitaan baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Rupbasan Kelas I Palangkaraya.

Adapun beberapa objek yang ditinjau yaitu kondisi kendaraan yang disita, kondisi kayu hasil tindak pidana, kondisi gudang penyimpanan solar hasil tindak pidana, serta meninjau kondisi lingkungan sekitar Rupbasan Kelas I Palangkaraya. Kondisi gudang penyimpanan solar telah dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) guna mencegah terjadinya kebakaran.

Rupbasan Kelas I Palangkaraya, diharapkan dapat menjaga dan merawat benda sitaan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

"Diharapkan Rupbasan Kelas I Palangka Raya agar selalu berintegritas dalam berkinerja dengan tata nilai PASTI dan juga saya mendukung Rupbasan Kelas I Palangka Raya untuk dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani" ucap Kakanwil. (Reddok, Humas - Kalteng, Agustus 2023).

Muara Teweh – Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap suatu produk berkarakter khas dan unik serta memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis, Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kalteng laksanakan Koordinasi ke Setda Kab. Barito Utara terkait tindak lanjut pendampingan penyusunan Dokumen Deskripsi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis “Beras Talun Koyem” yang berasal dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selasa (15/08/2023)

Kedatangan Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan) beserta JFU Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Agus Dwisusanto), Penghimpun Berita (I Made Sudiarta) disambut langsung oleh Asisten I Setda Kab. Barito Utara (Eveready Noor) menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim dalam melakukan pendampingan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis “Beras Talun Koyem” di Kabupaten Barito Utara.

Indikasi Georafis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal dari suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan Geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis dapat merujuk pada nama tempat atau kata-kata yang berkaitan dengan suatu tempat yang digunakan untuk mengidentifikasi produk-produk yang berasal dari tempat-tempat tersebut dan memiliki karakteristik tersebut.

Indikasi geografis memiliki empat komponen penting, yaitu nama, produk, asal geografis, dan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya. Sesuai Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi "Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang".

Dalam pertemuan ini Gunawan menyampaikan "kami sangat mendukung dan membatu pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografis “Beras Talun Koyem” agar dapat meningkatkan nilai jual Produk lokal yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian Kabupaten Barito Utara", ujar Gunawan.

Kabid Pelayanan Hukum juga mengatakan bahwa potensi Indikasi Geografis yang ada di daerah Kabupaten Barito Utara agar segera mendapatkan pelindungan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran serta klaim dari daerah atau negara lain dan dapat menjadi roda penggerak perbaikan perekonomian secara komunal bagi pemegang hak Indikasi Geografis. “Potensi IG harus terus digali untuk mempertahankan kekayaan sumber daya yang melimpah di Kabupaten Barito Utara khususnya, Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya”, jelas Gunawan.

Dari Hasil koordinasi ini Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kalteng akan selalu siap melaksanakan pendampingan Permohonan Indikasi Geografis serta akan membantu apabila terjadi kendala sampai Sertifikat Indikasi Geografis “Beras Talun Koyem” Kabupaten Barito Utara diterbitkan.

Asisten I Setda Eveready Noor akan segera menindaklanjuti hasil dari koordinasi yang sudah dilakukan oleh Tim KI Kanwil Kemenkumham Kalteng "segala data dukung yang masih kurang dalam pendaftaran Indikasi Geografis "Beras Talun Koyem" akan segera kami lengkapi dan kami akan segera koordinasikan ke Dinas-Dinas terkait, sehingga Indikasi Geografis di Barito Utara bisa segera mendapatkan perlindungan", tutup Eveready. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2023)

Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program Legislasi Daerah, Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalteng yang dalam hal ini diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Yusuf Salamat), Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Noprianto), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (Irma Violin) melaksanakan koordinasi ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kedatangan rombongan diterima oleh perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur Ibu Retawati, S.H., M.AP. Dalam koordinasi ini Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan terkait Penyusunan Prolegda sangat penting karena merupakan bagian dari terciptanya keserasian, singkronisasi, harmonisasi dan keterpaduan dalam perencanaan, penyusunan dan pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur menyambut baik kedatangan Tim Fasilitasi Program Legislasi Daerah dan akan segera menindaklanjuti dengan mengirimkan daftar Propemperda Kabupaten Kotawaringin Timur agar tercipta keharmonisan, keterpaduan dan sinkronisasi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2023)