Palangka Raya - Kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah Kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridNya, Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Sebagai kewajiban umat Nasrani, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di peringati dengan melaksanakan ibadah serta berdoa kepada Tuhan Yesus.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan dengan Yayasan Pelayanan Kasih Bethesda menyelenggarakan kegiatan Ibadah secara virtual. Ibadah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kenaikan Yesus Krestus di 8 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM salah satunya kantor wilayah Kalimantan Tengah.

Perwakilan WBP yang beragama Kristen dari Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, LPKA Kelas II Palangka Raya, Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan Rutan Kelas IIB Tamiang Layang mengikuti kegiatan ibadah dengan didampingi oleh Petugas Pemasyarakatan di UPTnya masing-masing secara virtual . (Kamis, 18 Mei 2023)

Sebelum pelaksanaan kegiatan Ibadah, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Tengah (R.B. Danang Yudiawan) memantau persiapan pada LPKA Kelas II Palangka Raya .
" kepada Bapak Ibu dan AndikPAS, Kami menghaturkan Selamat Hari Raya Kenaikan Isa AlMasih Tuhan Yesus Kristus" ucap Kadivpas kepada Petugas Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Palangka Raya

Berhadir secara langsung Kepala Bidang pembinaan Bimbingan dan TI (Iman Siswoyo) pada pelaksanaan ibadah di Rutan Kelas IIA Palangka Raya. Beliau berhadir dengan maksud memantau langsung pelaksanaan salah satu program pembinaan bagi tahanan dan narapidana di Rutan Kelas IIA Palangkaraya.

Secara keseluruhan pelaksanaan Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus secara virtual pada Lapas Rutan di Wilayah Kalimantan Tengah terpantau berjalan lancar, aman dan tertib. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Mei 2023).

Foto Dokumentasi :

Jakarta, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah hadir dalam puncak Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (IP Day) yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) bersama Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmawati) dan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan (Noor Mila Susanty) .

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Min Usihen) menyatakan dalam sambutan nya bahwa Acara ini mengusung tema "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh". Terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, seperti DJKI Mendengar, Jelajah Indikasi Geografis, Pameran Produk KI , dan yang lainnya. Pada tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Ritz Carlton Pacific Place, DJKI menyelenggarakan seminar kisah pemilik merek dan karya cipta inspiratif, dengan narasumber perempuan Indonesia yang sukses di bidang kekayaan intelektual, antara lain:

a. Nurhayati Subakat founder Wardah Kosmetik, yang pada kesempatan ini diwakili oleh putri beliau yaitu dr. Sri Chairunnisa;

b. Elidawati Ali Oemar, founder Elzatta Hijab;

c. Rahmia Hasniasari, Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia;

d. Dewi Lestari (penulis,penyanyi, dan penulis lagu) yang dikenal dengan karya-karya kreatifnya di bidang Hak Cipta terutama di dunia genre buku fiksi; serta

e. Rosmala Sari Dewi (penari dan koreografer yang dikenal dalam melestarikan tari tradisional Indonesia hingga ke manca negara).

Selanjutnya dilakukan pemberian penghargaan WIPO (World Intelectual Property Organization) Awards dan Anugerah KI yang akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly). 

"WIPO Awards dan Anugerah KI diberikan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para tokoh, baik inventor, inovator, pencipta, ataupun institusi/lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam memajukan sistem KI nasional melalui berbagai prestasi dan karya terbaik di berbagai bidang KI.", Ucap Min Usihen.

Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) mengatakan bahwa peran Kekayaan Intelektual (KI) dalam era Industrial Revolution 4.0 dan era Society 5.0 memiliki arti dan posisi yang sangat penting. Dalam rangka membangun dan mengembangkan ekosistem KI di sebuah negara tentunya diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan peran strategis KI sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional di suatu negara.

"Mari kita gelorakan semangat melalui tema “Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh” dan bersama-sama kita ciptakan ekosistem KI yang dapat melindungi sekaligus mendayagunakan potensi kreatif perempuan Indonesia untuk berkontribusi di segenap bidang sehingga seluruh perempuan Indonesia dapat tumbuh menjadi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing", tutup Yasonna dalam sambutannya. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Mei 2023).

Foto Dokumentasi : 

 Pangkalan Bun - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melalui Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto beserta tim melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait Pelaksanaan Anggaran, dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalan Bun. Kepala Bapas Kelas II Pangkalan Bun, Arfandy beserta jajaran dan Kepala Lapas Pangkalan Bun yang diwakili Kasubbag TU, Andik Solikhin turut hadir dalam kegiatan Monev, Selasa (16/05/2023).

Dalam kunjungan perdananya, Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto menyampaikan tujuan Kedatangan Tim dalam rangka silaturahmi terhadap satker dilingkungan Kantor Wilayah serta membuka sharing pengetahuan dan pengalaman serta ruang diskusi untuk dapat bersama-sama mendorong peningkatan pelaksanaan anggaran, Pengelolaan BMN Satuan Kerja.

Eko mengatakan Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi prioritas dan perhatian bersama jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaksanaan Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Disampaikan Bahwa Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara untuk memastikan pengelolaan BMN satker yang tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik.

Eko Herdianto yang didampingi oleh Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Kanwil Kemenkumham Kalteng, Rudi Fahliani juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Lapas dan Bapas untuk senantiasa memperhatikan proses Pengadaan Barang dan Jasa. Proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil dari pengadaan barang/jasa diharapkan memiliki kualitas barang yang baik dan sesuai yang direncanakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Tusi.

Rudi berharap selanjutnya hasil pengadaan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti oleh PPK untuk diinput di LPSE dan juga mendorong satker dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk pemenuhan terhadap Produk Dalam Negeri dan Pengadaan yang selalu diarahkan melalui E-Katalog sektoral.

Dalam kesempatan yang sama Operator BMN, Syamsul Anwar dan M. Holik Rifa’i menggelar Pendampingan terhadap operator BMN satker dalam pelaksanaan penatausahaan berupa inventarisasi BMN untuk proses usulan Penghapusan BMN Rusak Berat. Disampaikan pula bahwa dalam pengelolaan persediaan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode First In First Out (FIFO) dimana barang persediaan yang pertama masuk agar itu yang pertama dikeluarkan atau dipakai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya nilai persediaan anomali dalam laporan persediaan saat penyajian laporan keuangan semester I TA 2023.

Selanjutnya juga dilaksanakan monitoring pelaksanaan revisi anggaran, pertanggungjawaban  keuangan bendahara,realisasi anggaran, IKPA satker oleh Operator SAIBA, Pretty Himatunnisa dan Bendahara Pengeluaran Kanwil, Agus Rubiyanti.

Eko Herdianto juga mengharapkan Lapas dan Bapas Pangkalan Bun bisa meningkatkan nilai Indikator Kinerja (IKPA) di tahun 2023 Khususnya di Triwulan kedua ini sehingga target yang diharapkan oleh Kementerian dapat tercapai. Peran Kanwil sebagai Pembina harus benar-benar dilaksanakan Pembinaan kepada Satuan Kerja yang nilainya masih kurang dari target yang ditentukan, sehingga target Kementerian Hukum dan HAM di akhir Tahun 2023 bisa tercapai dan terealisasi. (Red-dok, Holik - Kemenkumham Kalteng, Mei 2023).

Foto Dokumentasi :

Sampit - Bapas Kelas II Sampit menyusul pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI yang dipimpin oleh Auditor Madya (Agus Rianto) beserta tim penilai lainnya. Kepala Bapas Sampit (Feri Hermawan) pun terlebih dahulu memimpin jajarannya dalam penampilan yel-yel, Rabu (17/05).

Kemudian ditampilkan juga video company profile dan paparan dari Bapas Sampit yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja disaksikan oleh tim penilai. Selanjutnya para ketua dan anggota tim kelompok kerja juga menjelaskan substansi yang telah dilaksanakan selama ini pada masing-masing area perubahan.

Sesi tanya jawab pun berlangsung dengan baik dan lancar sehingga kepada Kepala Satuan Kerja dan jajarannya mendapatkan beberapa masukan dalam pembangunan zona integritas agar Bapas Sampit dapat memperbaiki beberapa hal tersebut.

Beberapa masukan tersebut antara lain perbaikan kekompakan dalam penampilan yel-yel, Laporan Pelaksanaan Pembentukan Tim PPID, paparan dari Kabapas Sampit agar dapat lebih dipersingkat sesuai dengan ketentuan tetapi substansi paparan dapat tersampaikan dengan lebih detail dan beberapa masukan lainnya.

Secara garis besar, Agus Rianto menyampaikan bahwa Bapas Sampit telah menampilkan yang terbaik, sehingga diharapkan pada seleksi selanjutnya Bapas Sampit sesuai dengan kriteria penilaian dan melaju ke Penilaian Nasional oleh PANRB. (Reddok, Humas Kalteng - HF & AFN, Mei 2023).

Foto Dokumentasi: