Jakarta - Dalam rangka meningkatkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Mengunjungi Stand Boot Galeri Inovasi AHU di Plaza Kuningan Jakarta Selatan.
Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng yang terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) dan Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM (Gunawan), beserta staf bertemu langsung dengan Koordinator Layanan AHU pada Direktorat Jenderal AHU (Arisy Nabawi).
Dalam pertemuan tersebut Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melakukan koordinasi dan audensi terkait penyelenggaraan program Layanan AHU di wilayah. Koordinator layanan AHU (Arisy Nabawi) menyampaikan bahwa Program ini dihadirkan untuk memberikan kepastian status badan hukum usaha bagi pelaku UMKM. Selain digunakan untuk membuat rekening bank atas nama perseroan, lanjut (Arisy Nabawi), PT perorangan juga dapat digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank atau investor. “Hal itu sangat membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal".
Selain juga membuka percepatan layanan Apostille. Untuk diketahui, Apostille merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan atau segel resmi dalam suatu dokumen publik melalui pencocokan dengan spesimen lewat satu instansi, yaitu Kemenkumham selaku competent authority.
Ditjen AHU, sambung (Arisy Nabawi), sudah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menginisiasi penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille. “Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille dapat langsung digunakan di 121 negara pihak konvensi Apostille dan dapat mendukung lalu lintas dokumen publik antarnegara menjadi lebih cepat," terangnya.
(Arisy Nabawi) menambahkan, Ditjen AHU kini tengah gencar melakukan sosialisasi agar pencetakan Sertifikat Apostille dapat dilakukan di seluruh kantor wilayah (kanwil) Kemenkumham di Indonesia. Sosialisasi tersebut merupakan wujud komitmen Ditjen AHU dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Pencetakan Sertifikat Apostille dari kanwil Kemenkumham sangat memudahkan Masyarakat.
Dengan begitu, mereka tidak perlu membutuhkan waktu lama dan biaya mahal untuk mendapatkan Sertifikat Apostille," kata (Arisy Nabawi). Dari apa yang disampaikan oleh koordinator Layanan AHU, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid) menyampaikan Harapannya khususnya di kanwil kemenkumham Kalteng akan membuka Stand Layanan AHU khusunya di Kabupaten/kota untuk meningkatkan dan memberikan layanan ditengah masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)
