Pangkalan Bun - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun (Doni Herdiansyah), Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun (M Arfandy) berserta jajaran lakukan panen sayur selada hasil budidaya hidroponik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di kebun sarana asimilasi dan edukasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, Rabu (12/04/23).

Budidaya hidroponik ini merupakan salah satu sarana bagi para WBP untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bercocok tanam, dan juga budidaya ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Kakanwil berharap Pembinaan tanaman hidroponik ini akan terus kami lanjutkan dan kembangkan tidak hanya satu jenis sayuran saja tetapi akan ada jenis-jenis sayuran hidropnik lainnya yang akan kembali ditaman oleh WBP kita. Kegiatan ini juga merupakan sebuah wadah bagi WBP kita untuk belajar dan memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat mereka gunakan nanti ketika bebas dapat membuat kebun tanaman hidroponik secara mandiri.

Hasil panen tanaman hidroponik tersebut selanjutnya akan dibersihkan, kemudian dikemas untuk dipasarkan. Selain dibeli oleh petugas, hasil panen sayuran juga akan dipasarkan kepada masyarakat diluar lapas. Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan bagi WBP guna terciptanya sumber daya manusia unggul dan produktif.

“Saya sangat mengapresiasi atas usaha dan kerja keras petugas dan warga binaan dalam pembudidayaan sayuran hidroponik ini,” ucapnya. (Reddok, Humas Kalteng – RT, April 2023).

Foto Dokumentasi:

Pangkalan Bun - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun (Doni Herdiansyah) berserta Jajaran, lakukan penyerahan Premi hasil pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun, Rabu (12/04/23).

Dalam sambutannya, Kepala Lapas (Kalapas) Pangkalan Bun, Doni Handriansyah menjelaskan seluruh jajaran berkomitmen untuk melakukan pembinaan secara serius kepada WBP. Tujuannya tentu untuk menciptakan WBP yang andal dan terampil nantinya.

Premi ini merupakan pendapatan bagi WBP yang mengikuti pembinaan kemandirian. Mereka dibekali keterampilan tertentu seperti jasa boga, pertanian, perikanan, dan lain-lain yang nantinya hasil dari penjualan itu akan diberikan premi kepada WBP yang bersangkutan.

Premi/upah yang diberikan secara kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diharapkan mampu menjadikan semangat bagi warga binaan untuk lebih produktif lagi dalam menghasilkan karya yang bernilai jual.

"Ini adalah sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar senantiasa meningkatkan potensi, ketrampilan dan selalu produktif ketika menjalani pidana" Ucap Hendra Ekaputra. (Reddok, Humas Kalteng – RT, April 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah  melaksanakan kegiatan Seleksi Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 yang bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Rabu, 12/04/2023). Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah kali ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham melalui Surat Nomor: SEK.2.KP.02.05-22.

Dimulai sejak pukul 08.00 pagi dan diikuti oleh 7 orang pegawai dari Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Kemenkumham Kalteng dengan rincian PI S1 sebanyak 2 orang (Kanwil dan Lapas Sampit), PI S2 sebanyak 2 orang (Kanwil dan Lapas Palangka Raya), serta Ujian Dinas sebanyak 3 orang (Kanwil, Lapas Perempuan Palangka Raya dan Rutan Buntok), ujian kali ini dilaksanakan dengan menggunakan perangkat komputer laptop yang terhubung secara daring dan menggunakan aplikasi Comet untuk pengerjaan ujiannya. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah (Mahrijuni) dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, TU, dan Rumah Tangga Kantor Wilayah (Khudloifah) serta para panitia dari Kantor Wilayah dan Biro Kepegawaian memantau langsung jalannya proses ujian dinas kali ini.

Dalam kesempatannya membuka giat pelaksanaan ujian ini, Kepala Bagian Umum (mahrijuni) menyampaikan beberapa patah kata motivasi kepada para peserta, dan berpesan kepada para peserta ujian untuk mengerjakan ujian seperti pelajar tanpa perlu membawa pangkat dan jabatan, beliau juga mengingatkan bahwa partisipasi peserta dalam ujian ini merupakan keinginan dari masing – masing peserta. Pada akhir kata Mahrijuni menyampaikan apresiasinya atas niat para peserta ujian dalam mengembangkan SDM pada diri mereka masing – masing. “Tetap semangat dalam mengerjakan ujian dengan penuh tekad dan yakinkan diri kita untuk bisa menjalankan seluruh ujian ini” tutup Mahrijuni membuka kegiatan.

Selanjutnya Khudloifah menyampaikan kepada para peserta terkait tata terbit dan peraturan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, April 2023)

Palangka Raya - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Muhlizi) beserta jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Survei Penilaian Integrtitas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) T.A. 2023 secara virtual, turut hadir mengikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) yang mengikuti secara virtual kegiatan sosialisasi dari Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun Rabu (12/04/2023).

Kegiatan ini adalah tindak lanjut surat Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi No.UND/489/LIT.05/10-15/04/2023 tanggal 6 April 2023 terkait Sosialisasi Pelaksanaan e-SPI Tahun 2023 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka membangun Kementerian/Lembaga (K/L) /Pemerintah Daerah memetakan risiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas. Survei ini dilakukan secara elektronik terhadap responden pegawai (internal), Pengguna Layanan (eksternal), dan Pakar/Pemangku Kepentingan (eksper/stakeholder).

“SPI sudah menjadi prioritas nasional dan ini tahun ketiga melaksanakan SPI secara masif. SPI adalah suatu survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi di masing-masing K/L/Pemerintah Daerah. Dengan mengikuti SPI kita tahu kelemahan-kelemahan yang ada didalam lembaga kita”, kata Plh. Direktur Monitoring KPK, Tri Gamarefa.

“Dimohon agar data eksternal tahun ini dapat disampaikan dengan baik dan memenuhi persyaratan sehingga hasil SPI ini lebih akurat dan kami harap di tahun 2023 tidak ada lagi ditemukan anomali data dari Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan SPI di tahun 2023 harus lebih baik, kami meminta dukungan dari seluruh Bapak/Ibu dan turut mensosialisasikan kembali apa itu SPI sehingga semua memahami maksud pelaksanaan SPI. SPI tahun 2023 menjadi kewajiban kita bersama untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab”, ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Tim Seleksi Penilaian Integritas (SPI) 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wahyu D. S., memberikan penjelasan umum dalam sosialisasi penilaian integritas bahwa penilaian integritas merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga anti-korupsi yang independent, menurut Wahyu, penilaian integritas KPK dilakukan dengan menggunakan pendekatan lintas-bidang, yang melibatkan berbagai pihak seperti pimpinan KPK, pegawai KPK, dan unsur-unsur lain yang terkait. Penilaian integritas ini juga akan melibatkan masyarakat, termasuk media, dalam memberikan masukan dan informasi yang diperlukan.

Dalam sosialisasi tersebut, Tenaga Ahli SPI 2023 KPK, E. Hateyaningsih, memberikan penjelasan teknis tentang penilaian integritas. Menurutnya, penilaian integritas dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator, seperti integritas moral, profesionalisme, kejujuran, dan komitmen terhadap tugas. Selain itu, penilaian juga dilakukan dengan memeriksa catatan hukum, rekam jejak, dan laporan harta kekayaan.

E. Hateyaningsih juga menekankan bahwa penilaian integritas tidak hanya dilakukan sekali saja, namun dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa integritas KPK terus terjaga dan meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, penilaian integritas juga akan dilakukan secara adil dan transparan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberimbangan. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, April 2023)