Bidang Hukum melalui Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Monitoring Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) di Wilayah pada Kabupaten Barito Selatan. Pelaksana pada kegiatan ini adalah Kepala JFT Analis Hukum (Yuyun Kartinah), JFT Analis Hukum (Beni Saputra) dan JFU (Dwi Hariani).

Pada kunjungan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah diterima oleh ibu Tiwi (Analis Hukum Muda). Pengelolaan JDIH di Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi perlu pembenahan database JDIH dokumen hukumnya.

Pada Kunjungan berikutnya Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan. Tim langsung di terima oleh bapak beno Kalajari, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pengelolan JDIH di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan kondisinya pun hampir sama telah dilaksanakan dengan cukup baik, tetapi perlu pembenahan database JDIH dokumen hukumnya.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum, demikian Tim JDIH Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menutup kunjungan koordinasi tersebut. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Maret 2023)

Palangka Raya-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti secara virtual Rapat persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM pada hari ini, Kamis (30/03/23).

Tampak mengikuti Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B. Danang Yudiawan), Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga (Khudloifah), Pembimbing Kemasyarakatan Madya dan Analis Kepegawaian. Kegiatan ini pun diikuti juga oleh seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R. I.

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Kepegawaian nomor SEK.2.KP.10.02-499 tanggal 20 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di lingkungan Direkorat Jenderal Pemasyarakatan, bersama itu disampaikan bahwa uji kompetensi dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 11 April 2023 dengan tiga gelombang.

Rapat pun dibuka oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Jusman yang berlaku sebagai moderator dan juga didampingi oleh Asesor maupun staf yang tergabung dalam panitia Uji Kompetensi.

Demi menggali kompetensi dan meningkatkan kualitas serta jenjang karir pegawai dan juga demi kelancaran pelaksanaan Ukom maka panitia pun menghimbau kepada peserta agar bersiap melalui tahap registrasi dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sebagai syarat. Panitia pun mengajak seluruh Kepala Divisi baik Kepala Divisi Administrasi maupun Kepala Divisi Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan rapat ini untuk bekerja sama dalam melaksanakan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran Uji Kompetensi.

Kanwil Kemenkumham Kalteng terjadwalkan oleh panitia masuk ke dalam Gelombang II yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 April 2023. Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan secara virtual ini pun terdiri dari Tes Potensi, Analisa Kasus, Computer Based Test (CBT), Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Maret 2023)

Dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan  indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM), Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Budi Haryono didampingi kepala Sub Bidang PPI HAM Septi Nurhayati dan 1 orang staf Bidang HAM melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengumpulan data lapangan IPK IKM, dengan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas.

Kepala bidang HAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas. (Red-dok, Redaksi : Humas Kanwil Kalteng, Maret 2023)

Palangka Raya – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (R.B Danang Yudiawan) didampingi oleh Kepala Subseksi Pembinaan TI dan Kerjasama(Timbul Setiyadi) dan JFU Divisi Pemasyarakatan mengikuti kegiatan Penyamaan Persepsi terkait pelaksanaan Asimilasi Rumah dan Pembimbingan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Asimilasi Rumah Dan Pembimbingan oleh Petugas Pemasyarakatan. Rabu (29/03/23)

Menjadi pemateri dalam pertemuan tersebut, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Pujo Harinto, Direktur Pembinaan Narapidana Dan Latihan Kerja Produksi Erwedi Supriyatno, dan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Pada Direktorat Jenderal Pemasayrakatan Junaedi.

Direktur Bimkemas PA, Puji Harinto berpesan agar jajaran Pemasyarakatan, utamanya Balai Pemasyarakatan untuk menjalin kerja sama dengan Kelompok Pemasyarakatan Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) dan manfaatkan TI dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Ia juga menyampaikan bahwa 3 tahun lagi UU KUHP akan di berlakukan, dimana dalam prinsip pemidanaan harus mendapatkan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan, untuk itu harus dipersiapkan sejak saat ini.

"Dalam UU KUHP Lapas merupakan opsi terakhir, untuk pidana-pidana ringan nantinya akan diupayakan dengan Restorative Justice, Peran PK sangat penting karena Litmasnya akan digunakan untuk bahan pertimbangan", pesan Pujo.

Sementara itu Direktur Binapi Latkerpro, Erwedi Supriyatno dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi berjudul "Asimilasi Rumah". Kemudian PK Ahli Utama pada Ditjen PAS, Junaedi mengupas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , Maret 2023).