Katingan – Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalteng  melasanakan kegiatan penyelidikan intelijen Keimigrasian di wilayah Kabupaten Katingan, Kegiatan ini dilakukan sebagai mana Tugas dari Keimigrasian Di dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.30 Tahun 2016 tentang intelijen Keimigrasian Bab III penyelidikan intelijen keimigrasian dilaksanakan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek sasaran di bidang keimigrasian. Kamis (09/03/2023).

Pada kegiatan ini Tim di pimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) di dampingi oleh Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan), Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian (Kholilur Rohman) serta staf JFT maupun JFU pada Divisi Keimigrasian Kanwin Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Tengah.

Pada kegiatan ini tim menuju perusahan yang menggunakan tenaga kerja asing (TKA) berdasarkan informasi yang di miliki Divisi keimigrasian,  Muhamad Irham Anwar menyampaikan untuk kegiatan ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sesuai SOP yang berlaku, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan  kepada perusahaan-perusahaan yang memakai tenaga kerja asing (TKA) serta memperoleh informasi tentang TKA yang di pekerjakan, apa bila di temukan hal yang tidak sesuai aturan maka akan kita lakukan pembinaan.

Dalam pelaksanaannya, Tim melakukan ݘ䰝賰혰ݘ䰝购ݘ䰝詰혦ݘ䰝謠antara daftar TKA yang dilaporkan ke Kantor Imigrasi setempat dengan dokumen-dokumen TKA dan kondisi sebenarnya di lapangan. Pengecekan dilaksanakan secara ݘ尝谰혰ݘ㭰혵ݘ୰혥ݘఝ谰혳 pada setiap kamar mess. Selain itu, Tim juga melakukan pengecekan pada setiap ruangan, pabrik, toilet umum, serta tempat lain yang berpotensi dijadikan tempat bersembunyi Orang Asing. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melakukan rapat persiapan dan kelengkapan unit yang dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) yang rencananya akan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas. Jumat (10/03/2023).

Kegiatan Operasi Gabungan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) beserta pejabat & pegawai Divisi Keimigrasian pada Kanwil Kemenkumham Kalteng

Dalam rapat tersebut Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyampaikan bahwa kegiatan Operasi Gabungan yang dilakukan adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang berkegiatan di wilayah Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Keimigrasian. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 pada Jumat, 10 Maret 2023 di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Kegiatan penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 ini dilaksanakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), para Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Arfan Faiz Mulizi), Kepala Divisi Pemasyarakatan (R.B Danang Yudiawan), Kepala Divisi Imigrasi (Arief Munandar). (10/03/23). 

Proses penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 dilaksanakan langsung oleh para pimpinan tinggi pratama dan disaksikan langsung oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Yasmon). Pada sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengatakan bahwa penandatanganan komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 adalah suatu wujud komitmen dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk melakukan pencegahan korupsi. “kegiatan penandatanganan komitmen ini merupakan suatu wujud komitmen dari kantor wilayah kemneterian hukum dan ham kalimantan tengah untuk melakukan pencegahan korupsi dan mewujudkan kementerian hukum dan HAM semakin PASTI” ujar Hendra. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).

Seruyan - Dalam rangka pelaksanaan Program Layanan Administrasi Hukum Umum di daerah, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Anggun Prasetyo) di dampingi JFT Analis Hukum Muda (Rizki Imawaty), dan JFU (Hadi Cahyadi, Cahaya Tirta Fortuna Brahim) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Disambut oleh Kepala Satuan (Titok Kurdias) didampingi oleh PPNS (Oon Hariyanto). Kamis (09/03/2023)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang mejadi dasar hukumnya masing-masing baik yang berada di pusat maupun daerah. Dalam rangka pengembangan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang PPNS sebagai pelaksana penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Anggun Prasetyo menyampaikan diperlukan adanya Sekretariat PPNS di setiap Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengkoordinasian, fasilitasi, pendataan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu diharapkan agar ditunjuk Salah satu PPNS yang berada di Kabupaten Seruyan agar menjadi Koordinator di wilayah kabupaten Seruyan sehingga nantinya bisa saling berbagi Informasi dengan cepat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang saat ini tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di daerah.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seruyan menanggapi memang untuk Kabupaten Seruyan memang belum terbentuk Sekretariat PPNS, setelah mendapatkan informasi dan petunjuk dari Kanwil Kemenkumham Kalteng, tentunya dalam waktu dekat kami akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan jenis regulasi serta penyesuaian terhadap susunan keanggotaan sekretariat yang akan di bentuk. Terimakasih atas kehadiran Tim Kemenkumham Kalteng yang telah bersedia datang langsung ke kantor kami untuk mendorong pembentukan Sekretariat dimaksud. semoga koordinasi ini dapat terus berlanjut  untuk optimalisasi pelaksanaan tugas anggota PPNS kami yang mungkin belum seluruhnya mengetahui informasi-informasi terkini seputar pelaksanan tugas dan fungsi PPNS dalam menegakkan peraturan daerah, Tutur Titok Kurdias. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023)

Foto Dokumentasi :