Palangka Raya - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (R.B Danang Yudiawan) didampingi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Sevita) Bersama Kepala Rupbasan Kelas I Palangka Raya jalin silaturahmi bersama organisasi media yang ada di Kalimantan Tengah.

Diantaranya perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Saber Indonesia (SMSI), serta Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), di titik kumpul Kantor Rubasan Kemenkumham Kalteng.

Dalam kesempatan tersebut, R.B Danang Y mengakomodir aspirasi dari rekan media, dan berharap semoga kedepan media bisa lebih aktif bersinergi dengan kemenkumham, Sehingga kanwil kemenkumham kalteng dan UPT Se-Kalimantan Tengah bisa menjadi wadah bagi media untuk pemberitaan positif.

" Terimakasih atas kesempatan waktu kehadiran teman-teman media silaturahmi ini kita harapkan bisa terjalin kerjasama yang baik ",  ucap RB Danang Y. (Red-dok, R.T, Feb 2023).

Palangka Raya - Untuk tercapainya tugas maupun fungsi pemasyarakatan yang optimal, serta pencapaian target kinerja tahun 2023 yang terencana dengan baik perlu didukung dengan kualitas capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh sebab itu monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk meninjau pelaksanaan kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangka Raya.

Monitoring dan evaluasi pada Lapas Palangka Raya dan LPKA Palangka Raya ini dipimpin oleh Kepala Subbag Program dan Pelaporan (Hendra) dalam rangka meninjau pelaksanaan Perjanjian Kinerja, Target Kinerja dan Capaian Kinerja. Pemantauan dilakukan dengan memastikan penginputan Perjanjian Kinerja pada aplikasi E-Perfomance sudah sesuai dalam rangka penyusunan LKjIP.

Selain itu, Tim bersama-sama juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan baru pada penyusunan LKjIP yang sekarang dilakukan per semester dan sosialisasi mengenai kesesuaian RKBMN yang disetujui pada SIMAN dan REKAN dengan penysuunan anggaran dalam rangka persiapan Analisa Sarana Prasarana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kemudian Tim juga memberikan bimbingan terkait penyusunan anggaran yang belum tertampung pada Target Kinerja serta tidak ada dipostur agar tetap dianggarkan dengan dasar tertentu untuk nantinya dianalisa oleh Kantor Wilayah terkait kesesuaian dan urgensinya. 

Para pimpinan yang bersangkutan pun menerima setiap evaluasi yang disampaikan oleh tim dan segera menindaklanjuti hal tersebut agar capaian kinerja yang dicapai sesuai dengan perencanaan secara tepat sasaran. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Bertempat di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah laksanakan koordinasi terkait Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Kekayaan Intelektual Tahun 2023 One Village One Brand.

Hadir dalam koordinasi ini Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando), juga JFU (Agus Dwisusanto). Gunawan menjelaskan tentang pentingnya pendaftaran Merek bagi pelalu UMKM di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, “Merek sebagai Identitas suatu Produk menjadi hal yang sangat penting untuk di daftarkan, sebagai bentuk perlindungan hukum agar pihak lain tidak menyalahgunakan merek yang telah di daftarkan”.

Sejalan dengan hal diatas, tujuan koordinasi ini adalah melakukan pemetaan terhadap potensi usaha sejenis yang dilakukan Masyarakat di Kabupaten/Kota yang menjalankan usaha dengan karakteristik yang sama untuk kedepannya dapat di daftarkn menjadi merek kolektif.

Lifesrael (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah) menyampaikan beberapa desa yang menjalankan usaha serupa di bidang Kerajinan Tangan dan produk olahan makanan, yaitu Desa Lampeong dan Desa Benangin (Kabupaten Barito Utara), Desa Palinget (Kapuas), Desa Dusun Selatan dan Mangkatip (Barito Selatan).

Ditempat yang berbeda, Kepala Bidang Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah (Mudianto Agan) menyampaikan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah siap bersinergi dan berkolaborasi demi mensukseskan Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023. Sama seperti hanya Program Unggulan One Village One Brand pada Direktorat Jenderal Kekayaan Kekayaan intelektual, Kementerian Perdagangan juga memilliki Program Unggulan yang telah berjalan sejak Tahun 2015 silam yaitu One Village One Product. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan panduan sekaligus rencana umum dalam rangka mewujudkan adanya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (P5 HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh berbagai Institusi/Lembaga yang berkepentingan dengan HAM, baik eksekutif, yudikatif maupun legislative. Implementasi dari pelaksanaan HAM disetiap daerah dapat dilihat dari adanya pelaporan aksi HAM oleh pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota dan Provinsi ke Presiden.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan di Wilayah, Senin (13/02) bertempat di aula mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng. Rapat Koordinasi di buka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Dr. Hendra Ekaputra didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Arfan Faiz Muhlizi dan Kepala Bidang HAM Budi Haryono serta mendapuk Fungsional Perancang Muda pada Bappeda Provinsi Kalteng sebagai Narasumber Endratomo Pambudi dengan peserta sebanyak 20 orang dari OPD sekota Palangka Raya.

Kegiatan ini diawali sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang mengharapkan partisipasi dan peran aktif para peserta agar dapat mendorong peningkatan Laporan Aksi HAM ditahun 2023 untuk membawa nama Provinsi Kalimantan Tengah di ajang nasional. kegiatan dilanjutkan oleh Narasumber dengan menyampaikan garis besar hal-hal yang akan dilaporkan dalam laporan Aksi HAM, hal ini dilakukan agar OPD terkait sudah bisa membayangkan apa saja yang akan dilaporkan hingga bila tiba saat pelaporan, OPD sudah siap dan tidak membutuhkan waktu lama dalam pencarian data yang diminta, karena pada umumnya hal-hal yang dilaporkan tersebut sudah melekat pada program atau kegiatan di masing-masing OPD. Untuk itu diadakan persiapan dan percepatan ini dalam rangka mengidentifikasi di OPD mana dan di bidang mana dari OPD tersebut sehingga laporan yang disampaikan diharapkan benar-benar valid, sehingga dengan adanya koordinasi ini juga sebagai sarana mensosialisasikan Aksi HAM pada perangkat daerah dan semoga Laporan capaian Aksi HAM di tahun 2023 lebih meningkat. Kegiatan ini di akhiri dengan diskusi dan tanya jawab peserta dan Narasumber. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2023).

Foto Dokumentasi: