Muara Teweh - Bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, Tim Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Kekayaan Intelektual (Idris dan Tim) melakukan pendampingan pengajuan permohonan Indikasi Geografis untuk wilayah kabupaten Barito Utara, Beras Talun Koyem. Kegiatan ini melibatkan Tim dari Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Tengah (Agus, Herry). Rabu (12/10/2022).

Kepala Dinas Pertanian menyambut langsung Tim di ruang kerjanya (Syahmiludin). Syahmiludin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim dalam melakukan pendampingan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Barito Utara, hal ini sangat membantu Dinas Pertanian dalam penyusunan berkas administrasi mengingat untuk wilayah Kalimantan Tengah baru terdaftar 1 (satu) Indikasi Geografis yaitu Siam Epang (Kabupaten Kotawaringin Timur). 

"Bapak Bupati sangat mendukung kami (Dinas Pertanian) untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografis beras Talun Koyem Batara agar dapat meningkatkan nilai jual Produk lokal yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian Kabupaten Barito Utara", ujar Syahmiludin.

Kegiatan dialnjutkan dengan Sosialisasi dan diskusi terhadap permohonan Indikasi Geografis yang diajukan. Melalui diskusi ini beberapa kelengkapan tambahan yang harus segera dipenuhi adalah SK Pengurusan Organisasi (MPIG Beras Talun Koyem Batara), Rekomendasi Bupati, Peta Wilayah IG yang disahkan oleh pejabat yg berwenang, Hasil uji sampel beras di 3 wilayah produksi yg berbeda, hasil uji tanah, data petani perdesa/kecamatan dengan luas lahan dan perkiraan produksi, daftar data pengepul dan penggilingan. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Setelah sebelumnya melaksanakan Penilaian Visitasi SPBE kepada 4 (Empat) Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Pada hari ini, Rabu (12/10/2022), dilaksanakan Penguatan dan Pendampingan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta evaluasi hasil penilaian visitasi yang telah dilaksanakan Kemarin.

Bertempat di Aula Mentaya Lantai II, Hadir membuka kegiatan Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati) yang menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota Tim Assesor yang hadir dan berkenan memberikan pendampingan terhadap penyelanggaraan SPBE di jajaran Kanwil Kalteng, dimana kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan SPBE Kemenkumham RI merupakan salah satu dari 3 terbaik pada instansi pemerintahan dibawah Kominfo dan Kemenkeu.

Disampaikan juga kepada seluruh Kepala UPT dan operator SPBE yang hadir untuk bersama-sama menyimak setiap domain dan evaluasi dari indikator SPBE kanwil dan UPT agar terwujud Kanwil Kalteng sebagai pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, tambah azizah.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian arahan umum Penilaian Visitasi Penyelenggaraan SPBE Kanwil dan UPT oleh Koordinator Kerja Sama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian (Andi Setyawan) serta Capaian SPBE Kemenkumham dari tahun 2020, 2021, 2022 dan Tujuan Capaian di tahun 2023 serta Domain Evaluasi SPBE.

Melanjutkan evaluasi SPBE yang telah dilaksanakan pada 4 (Empat) Satker Kemenkumham Kalteng yaitu Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi Palangka Raya, Rupbasan Palangka Raya dan Bapas Palangka Raya yang dijelaskan oleh salah satu Tim Assesor SPBE (Puji Andreanto). Dengan penilaian visitasi  SPBE yang sudah cukup baik, namun diminta untuk tetap melakukan perbaikan dengan dijelaskan tentang 14 Indikator SPBE Kanwil dan UPT.

Hadir dalam kegiatan penguatan dan Penyampaian Hasil Visitasi SPBE, Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala UPT se-Kota Palangka Raya, Pejabat Administrator dan Pengawas Kantor Wilayah serta Operator SPBE Kanwil dan UPT.  (Red-dok, Holik, Okt 2022)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya- Bertempat di Aula Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN), Kepala Bidang Hukum (Agustina Dayaleluni) dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benny Yuandrias) Kanwil Kemenkumham Kalteng memberikan materi dalam rangka kegiatan Pelatihan Legal Drafting yang diselenggarakan oleh Institus Agama Islam Negeri Palangka Raya, Rabu (12/10/2022).

Kegiatan tersebut di buka oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (Dr H. Abdul Helim) dengan peserta pelatihan berasal dari Mahasiswa pada Fakultas Syariah. Pada kesempatan tersebut disampaikan Dekan Fakultas Syariah bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada para Mahasiswa mengenai bentuk-bentuk Naskah hukum, bentuk perjanjian serta praktik penyusunan kontrak hukum, melalui kegiatan tersebut diharapan Mahasiswa dapat lebih memahami bentuk Naskah Hukum serta bentuk perjanjian melalui penyampaian materi yang disampaikan oleh Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hukum bahwa pelatihan legal drafting merupakan bentuk pelatihan yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap proses penyusunan peraturan perundang-undangan maupun Naskah Hukum lainnya. (Red-Dok, Humas Kumham Kalteng, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah berinisiasi untuk melakukan ratifikasi atas Konvensi Apostille 1961, sehingga membuat Indonesia menjadi bagian dari member state Konvensi. Melalui inisiatif tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi cukup satu tahap melalui layanan Apostille yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Mengimplementasikan layanan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyelenggarakan Diseminasi Layanan Apostille Tahun Anggaran 2022 dengan Tema “Optimalisasi Layanan Apostille Sebagai Trobosan Penyederhanaan Rantai Birokrasi Dalam Legalisasi Dokumen Publik”. Rabu (12/10/2022)

Kegiatan Diseminiasi yang di selenggarakan di Ballroom Batang Garing Hotel Best Western Palangka Raya ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) dan turut hadir Kepala Divisi Administrasi (Nur Azizah Rahmanawati), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi), Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU (Anggun Prasetyo Nugroho).

Dalam laporan Ketua Panitia pelaksana yang disampaikan Karyadi menyampaikan “Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan penyederhanaan rantai birokrasi dalam legalisasi dokumen publik melalui Layanan Apostille, diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Diseminasi Layanan Apostille dapat menyebarluasan informasi mengenai Apostille kepada Masyarakat Umum dan Stakeholder terkait”, tutur Karyadi.

Diseminasi Layanan Apostille menghadirkan Narasumber yaitu Guru Besar  IAIN Palangka Raya (Prof. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I.), Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (H. A. Syaifudi, S.Pd., MSM.) dan Sub Koordinator Hukum Humaniter (Ardiansah Hariwardana) Narsumber dari Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasioanal Direktorat Jenderal AHU dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, Dinas-Dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan, Perguruan Tinggi yang ada di Kota Palangka Raya serta para Notaris.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah Dr. Hendra Ekaputra dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi cukup satu tahap melalui layanan Apostille.   

“Aplikasi layanan legalisasi Apostille merupakan salah satu program unggulan Ditjen AHU. Aplikasi tersebut mendukung layanan legalisasi maupun apostille untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen yang akan dipakai di negara tujuan”, jelas Hendra.

Saat ini, terdapat 66 jenis dokumen layanan Apostille yang mencakup antara lain dokumen notaris, dokumen dari penerjemah tersumpah, dokumen kependudukan, sertifikat pendidikan dan kompetensi, serta salinan penetapan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kemudahan satu langkah penerbitan Sertifikat Apostille ini dapat langsung digunakan di 120 lebih negara Pihak Konvensi Apostille yang mendukung lalu lintas dokumen publik antar negara menjadi lebih cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional yang interconnected dalam era globalisasi,” ucap Kakanwil

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka implementasi pelaksanaan program layanan administrasi hukum umum di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Apostille dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penyederhanaan rantai birokrasi dalam legalisasi dokumen publik melalui Layanan Apostille.

Diakhir sambutannya Hendra berharap, “semoga melalui Layanan Apostille masyarakat dapat memenuhi persyaratan legalisasi layanan dokumen publik yang menjadi standar dalam pengajuan kepengurusan kependudukan, seperti pengajuan VISA dan pendaftaran pernikahan menjadi lebih cepat. Begitu pula dengan pengurusan persyaratan pendidikan dan pelatihan di luar negeri tentang legalisasi ijazah dan transkrip nilai yang sekarang menjadi sangat mudah dan ringkas”, ungkap Hendra.

Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para Narasumber dengan dimoderatori langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Karyadi) dan dilanjutkan dengan diskusi tanyajawab dengan para peserta Diseminasi Layanan Apostille. (Red-dok, Humas Kalteng – IMS, Oktober 2022)

Foto Dokumentasi :