Rapat Koordinasi Pelaporan RANHAM Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023  

1129221.jpg

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. selasa (29/11/2022).

Acara dibuka langsung oleh Kepala Badan Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah (Dr.H Kaspinor,SE.,M.Si) dan Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2022 dan 2023 disampaikan oleh Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dan diikuti seluruh BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) dalam paparannya menyampaikan Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Daerah diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Daerah baik pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaporan.

1129222.jpg

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Kepala Bidang HAM juga menyampaikan dalam pelaksanaanya hingga generasi V ini, RANHAM dirumuskan secara lebih substantif mencapai hasil yang ditetapkan, termasuk dampak yang dapat terukur. Untuk itu, sistem pemantauan dan evaluasi RANHAM V akan dirumuskan secara lebih komprehensif yang mencakup baseline, target capaian per caturwulan dan target tahunan, serta indikator untuk kriteria keberhasilan dan sasaran strategis.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Ruang Rapat Lantai II Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. berjalan lancar, usai pemaparan meteri dari Kepala Bidang HAM kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang di pandu oleh moderator Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

1129223.jpg

Kanwil Kemenkumham Kalteng Melalui MPWN Lakukan Pembinaan dan Pengawasan Rutin Tahunan Notaris

pengwasnottt01.jpg

Barito Timur – Upaya optimalisasi tugas dan fungsi notaris yang ada di Kalimantan Tengah terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan hal tersebut, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Rutin Tahunan Notaris yang kali ini dilaksanakan kepada Notaris yang ada di Kabupaten Barito Timur. Selasa (29/11/2022)

Dipimpin oleh Ketua Tim (Karyadi)  bersama dengan anggota tim (Suriansyah Murhaini, Pioni Naviari dan Anggun Prasetyo N.) pemeriksaan rutin tahunan ini dilaksanakan melalui kegiatan monitoring penyelenggaraan tugas dan kewenangan Notaris dalam memberikan pelayanan jasa diantaranya meliputi pemeriksaan protokol Notaris, pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian administrasi/pembukuan layanan, keadaan penyimpanan arsip / dokumen, ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan standart pelayanan sampai pada uji petik terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris.

Dalam pelaksanaan pengawasan kali ini didapati beberapa temuan dan diberikan pula teguran serta saran masukan kepada Notaris sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

“Jangan sungkan untuk menghubungi kami baik melalui anggota MPWN ataupun Sekretariat Notaris pada kantor wilayah apabila ada permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Notaris, agar pelayanan kenotariatan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur dapat berjalan dengan baik”, pungkas Karyadi. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2022)

Foto Dokumentasi :

pengwasnottt02.jpg

pengwasnottt03.jpg

pengwasnottt04.jpg

pengwasnottt05.jpg

Kanwil Kemenkumham Kalteng Ikuti Puncak Peringatan HUT KORPRI Ke-51 Bersama Menteri Dalam Negeri RI Secara Virtual

hutkorpri51_1.jpg

Palangka Raya – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang dilaksanakan terpusat di Istora Senayan Jakarta bertempat di Aula Mentaya, Selasa (29/11).

Puncak HUT ini pun dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Abdullah Azwar Anas), Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional (Zudan Arif Fakrulloh) dan Kepala Arsip Nasonal Republik Indonesia (Imam Gunarto).

Dalam tema, HUT KORPRI 2022 adalah “KORPRI Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri” diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai atau ASN untuk meningkatkan Pelayanan, kekompakan dan persatuan serta berkontribusi dalam setiap elemen pekerjaan, sehingga dapat membangun semangat kinerja ASN yang positif.

Kemudian pukul 10.00 WIB dilanjutkan dengan upacara puncak HUT KORPRI Ke-51, yang mana upacara ini dapat sambutan langsung oleh Presiden RI (Ir. Joko Widodo) dari Istana Negara. Dengan tema “KORPRI Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri”.

“Korpri beserta Jajarannya menjadi Garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan menegaskan bahwa ASN bukanlah orang yang harus dilayani melainkan melayani seluruh lapisan masyarakat agar kehadiran Korpri dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Joko Widodo.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan laporannya bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tertanggal 29 November 1971, KORPRI dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

KORPRI merupakan organisasi ekstra struktural, secara fungsional tidak bisa terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Oleh karena itu keberadaan KORPRI sebagai wadah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat harus mampu menunjang pencapaian tugas pokok institusi tempat mengabdi.

Zudan pun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 KORPRI, semoga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) KORPRI tetap bisa menjaga keutuhan Republik Indonesia dan keutuhan keberagaman dengan berlakunya Undang-Undang ASN Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014, KORPRI mendapatkan penguatan sebagai satu-satunya organisasi secara nasional.

Rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun ini telah diselenggarakan diantaranya kegiatan kesenian, kegiatan olahraga dan bakti sosial. Di samping itu, KORPRI berfokus juga pada kegiatan besar dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi serta pembinaan karakter dan juga tidak terlewatkan bantuan hukum ASN serta peningkatan kesejahteraan ASN.

Lebih lanjut prosesi pemberian penghargaan dan cinderamata dilaksanakan antara Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional dengan Kepala Arsip Nasonal Republik Indonesia.

Pada Kesempatan yang sama, upacara pun dilaksanakan, dalam amanatnya Tito Karnavian pun mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama menekan semaksimal mungkin budaya korupsi baik di Kementerian maupun Lembaga. Sebagai reward dari upaya tersebut, Tito pun antusias untuk bisa meningkatkan lagi gaji dan tunjangan yang diterima ASN.

Sampai pada akhir kegiatan, penghargaan KORPRI Award pun diberikan kepada ASN yang berprestasi. (Reddok, Humas Kalteng – HF, November 2022).

Foto Dokumentasi:

hutkorpri51_2.jpghutkorpri51_10.jpghutkorpri51_9.jpghutkorpri51_7.jpghutkorpri51_6.jpghutkorpri51_5.jpghutkorpri51_4.jpghutkorpri51_3.jpg

Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalteng Hadiri Musyawarah Nasional ke-II Perkumpulan Analis Keimigrasian (PERANIM)

Divisi_Keimigrasian_Kanwil_Kemenkumham_Kalteng_Hadiri_Musyawarah_Nasional_ke-II_Perkumpulan1.jpg

Jakarta - Telah terlaksana dengan sukses dan lancar Musyawarah Nasional ke-II (dua) Perkumpulan Analis Keimigrasian bertempat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta Utara. Musyawarah yang di pimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Supartomo diawali dengan pembacaan tata Tertib Munas. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan formatur pengurus untuk periode 2023 - 2026. Selasa (29/11/2022)

Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan suara terbanyak Adapun hasil keputusan menetapkan, Analis Keimigrasian Ahli Utama Bambang Widodo sebagai Ketua Umum, Beliau juga mantan Kakanwil Kemenkumham Kalteng, kemudian Yudi Kurniadi sebagai Wakil Ketua Umum, Tessar Bayu Setyaji sebagai Sekretaris , Earias Wirawan sebagai Wakil Sekretaris Umum, Purwasary sebagai Bendahara Umum dan Maman Haeruman sebagai Wakil Bendahara Umum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muhamad Irham Anwar dan Ketua Pengurus Daerah Peranim Kalteng, Reza Herliansyah dari Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Palangkaraya. (Red-dok, Humas Kalteng, Narasi : Bid Intelijen IMI, Nov 2022)

Foto Dokumentasi :

Kanwil Kemenkumham Kalteng dampingi Disperindag Serahkan 11 Sertifikat Merek kepada UMKM Kota Palangka Raya

Kanwil_Kemenkumham_Kalteng_dampingi_Disperindag_Serahkan_11_Sertifikat_Merek_kepada_UMKM_Kota_Palangka_Raya1.jpg

Palangkaraya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan penyerahan 11 (sebelas) sertifikat merek kepada pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, melalui Bidang Pelayanan Hukum Subbid Pelayanan KI yang diwakili oleh Kepala Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual (Vasco Fernando), Selasa (29/11/2022).

Pada sambutannya Vasco mengucapkan elamat kepada para pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat merek, “semoga dengan terbitnya sertifikat merek tersebut memberikan semangat dan motivasi kepada para pelaku usaha untuk terus dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat dikenal luas dan mendunia serta dapat bersaing dengan produk-produk yang sudah terkenal” Ucap vasco

“Kolaborasi dan sinergi yang sudah terjalin harmonis dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dapat terus terjaga sehingga nantinya dapat terus meningkatkan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual khususnya merek kepada para pelaku usaha UMKM, sebagai UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya” Tambah vasco.

Diinformasikan bahwa pada tahun sebelumnya (2021) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya mengajukan sebanyak 30 (tiga puluh) permohonan pendaftaran Merek, sudah terbit sertifikat sebanyak 11 (sebelas) permohonan, 9 (sembilan) permohonan ditolak karena terdapat persamaan pada pokok dengan merek lain yang sudah didaftar, sedangkan 10 permohonan pendaftaran merek masih dalam proses pemeriksaaan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. (Red-dok, Narasi : Subbid KI, Nov 2022)

Foto Dokumentasi :

Kanwil_Kemenkumham_Kalteng_dampingi_Disperindag_Serahkan_11_Sertifikat_Merek_kepada_UMKM1.jpg

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Adonis Samad No. 20, Km. 03, Kota Palangka Raya 73111
PikPng.com phone icon png 604605   Whatsapp Official
    +62 896-6541-5210
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilkalteng@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas.kemenkumhamkalteng@gmail.com 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   rss kemenkumham   Youtube kemenkumham   linked in kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


    instagram kemenkumham   rss kemenkumham   Youtube kemenkumham   tiktok

  Jl. Adonis Samad No. 20 Km.03, Palangka Raya 73111
  (0536) 3221554
PikPng.com email png 581646   kanwilkalteng@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumhamkalteng@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI