Jakarta – Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum 2024 yang diselenggarakan di Jakarta dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (Supratman Andi Agtas). Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola regulasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sejalan dengan cita ketujuh dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Selasa (03/12/2024).

Hadir langsung pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian) didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) beserta Staf Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Dalam sambutannya Menteri Hukum menyoroti pentingnya memperbaiki tata kelola regulasi sebagai bagian dari reformasi hukum yang menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029. Ia menyebutkan, selama periode 2019-2023, Indonesia telah menerbitkan 5.267 Peraturan Menteri, dengan Kementerian Hukum dan HAM menyumbang 3,2% dari total tersebut. Kondisi ini menggambarkan tantangan hiper-regulasi yang memerlukan perhatian serius.

Menteri Hukum juga menyoroti perlunya kajian berbasis bukti yang mendalam dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi. “Penguatan tata kelola regulasi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan legal semata. Dibutuhkan pendekatan multidisiplin yang mencakup analisis kebijakan publik untuk mengurai akar permasalahan hingga solusi yang berkelanjutan,” ujar Supratman.

Pada Kesempatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) meraih penghargaan sebagai Terbaik III dalam kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024 pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan Hukum 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis bukti.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, seperti SIPKUMHAM, dalam mendukung proses analisis kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Kami percaya bahwa inovasi dalam tata kelola kebijakan menjadi kunci untuk menjawab tantangan reformasi hukum di masa depan, sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi.” Tutur Maju Amintas.

Acara ini diharapkan menjadi wadah refleksi bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti dan mendukung program prioritas pemerintah. Dalam penutupannya, Menteri Supratman mengajak seluruh peserta untuk menjadikan refleksi ini sebagai langkah awal menuju tata kelola kebijakan yang lebih baik, transparan, dan adil.

Acara Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi kementerian, akademisi, dan pemangku kepentingan, yang bersama-sama berkomitmen untuk mendorong reformasi hukum yang lebih efektif. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto:

Kuala Kapuas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melaksanakan pendampingan dan penguatan Reformasi Birokrasi (RB) serta kehumasan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas pada Senin (002/12/24).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Sub-Bagian Humas, RB, dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho) yang disambut langsung oleh Kepala Rutan (Daniel Kristianto). Pendampingan dilakukan untuk memastikan pemenuhan data dukung pada Periode Pelaporan B12. Prioritas diarahkan pada data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB yang akan dimonitor oleh Inspektorat Jenderal sebelum melanjutkan ke Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas.
Kepala Sub-Bagian Humas, RB, dan TI menjelaskan penyusunan data dukung agar mengikuti tata naskah dinas berdasarkan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2024.
"Untuk mencapai hasil yang maksimal, seluruh data dukung harus disusun dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan indikator yang diminta dalam aplikasi E-RB," ucapnya.
Kreativitas dalam kehumasan juga menjadi sorotan, di mana Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas dinilai telah menyampaikan pesan-pesan positif melalui konten yang informatif. Upaya ini diharapkan terus ditingkatkan untuk memperkuat citra positif instansi.
Seluruh pegawai juga diingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjalankan prosedur sesuai aturan, khususnya dalam menangani pengaduan maupun pelaporan gratifikasi, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Oktober 2024).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Pelaksanaan Tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan resmi dimulai yang bertempat di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, Selasa (03/12/24).

Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S.) serta bersinergi dengan Brimob Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Joko Martanto menyampaikan pesan dari Kepala Kantor Wilayah, menegaskan pentingnya kesamaptaan sebagai salah satu elemen kunci dalam menyeleksi pegawai yang tangguh dan berkualitas.

"Uji kesamaptaan adalah salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa para calon pegawai tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga tangguh secara fisik dan mental," ujar Kadivmin.

Kolaborasi dengan Brimob Kalimantan Tengah menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Brimob bertanggung jawab atas pengawasan teknis tes fisik, yang mencakup lari jarak jauh, push-up, sit-up, pull-up dan shutle run.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Tri Saptono S., dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dengan Brimob. "Kami sangat menghargai dukungan Brimob Kalimantan Tengah yang membantu memastikan seleksi ini berjalan secara profesional dan transparan," katanya.

Puluhan peserta yang telah lolos tahap SKB sebelumnya mengikuti seleksi ini dengan antusias. Sistem penilaian yang ketat diterapkan untuk menjamin akurasi dan transparansi hasil seleksi.

Stadion Tuah Pahoe dipilih sebagai lokasi kegiatan karena fasilitasnya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan uji kesamaptaan dalam skala besar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring calon pegawai yang berintegritas, kompeten, dan memiliki kesiapan fisik serta mental yang optimal untuk mendukung tugas di lingkungan Kemenkumham.

Palangka Raya – Proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) Tahun Anggaran 2024 tengah berlangsung dengan antusiasme tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian seleksi penerimaan CPNS untuk menjaring sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Selasa (03/12/2024).

Kegiatan SKB yang dimulai pada awal Desember ini mengusung metode praktik kerja. Para peserta diwajibkan menunjukkan kemampuan teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar, seperti Pranata Komputer, Analis SDM, Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Dokter, Asisten Apoteker, dan Analis Kebijakan.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata) dan Analis SDM Aparatur Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham (Roy Tampubolon) serta Panitia Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham Kalteng.

Joko martanto menyampaikan, bahwa Seleksi SKB ini merupakan tahap krusial dalam memastikan CPNS yang lolos seleksi memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik. "Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terpilih tidak hanya unggul secara administratif, tetapi juga mampu bekerja secara profesional di lapangan," ungkapnya.

Pelaksanaan SKB ini mendapatkan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam penilaian. “Harapannya bahwa proses seleksi ini akan menghasilkan CPNS yang berkualitas dan kami optimistis melalui seleksi ketat ini, Kemenkumham dapat menghadirkan ASN yang mampu berkontribusi nyata dalam pelayanan kepada masyarakat," tambah Joko Martanto.

Selama pelaksanaan SKB, peserta mendapatkan pendampingan dan pengawasan oleh panitia. Para peserta CPNS diharapkan mampu menjawab dan menyelesaikan soal-soal pertanyaan yang diberikan, menunjukkan kemampuan teknis dan adaptasi dalam penyelesaian soal-soal teknis keilmuan yang dilamar para peserta.

Melalui seleksi ini, Kemenkumham berharap dapat mencetak ASN yang berintegritas dan siap mendukung reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto: