Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, menghadiri ibadah dan perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh Persekutuan Umat Kristiani Lintas Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Jumat (25/04/2025)

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh sukacita ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah, Kristiana Meinalita Samosir serta pegawai Kristiani dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Tengah.

Acara yang dilaksanakan di Taman Buah Manasa Agrowisata Bukit Tangkiling Palangka Raya ini mengangkat tema “Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga” yang diambil dari (Yohanes 20 : 26) dan sub tema "Melalui Perayaan Paskah mari kita pererat tali persaudaraan saling mengasihi sesama dalam menciptakan damai sejahtera di tengah kehidupan bermasyarakat juga dalam keluarga”. perayaan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan serta memperkuat nilai-nilai spiritual di tengah keberagaman.

Maju Amintas Siburian menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk penguatan toleransi dan spiritualitas. “Perayaan Paskah ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan lintas Kementerian dan memperkuat nilai-nilai kebhinekaan,” ujarnya.

Kegiatan diisi dengan ibadah bersama, puji-pujian dan renungan paskah serta persembahan dari para pegawai. Acara ini pun menjadi ajang silaturahmi antarumat Kristiani dari berbagai unit kerja, yang turut dihadiri oleh pejabat struktural serta tamu undangan lainnya.

Dengan semangat Paskah, diharapkan seluruh insan pengayoman, khususnya umat Kristiani, semakin termotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan terus menjaga nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta harmonisasi dalam bekerja. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Penyusunan Regulasi sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, serta para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam penyusunan regulasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi desa.

"Kegiatan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mengharmonisasikan kebijakan nasional dengan peraturan di daerah, khususnya terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," ujar Dhahana dalam sambutannya.

Hadir sebagai narasumber, Alexander Palti, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Informasi. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pembentukan koperasi desa merupakan amanat Inpres 9/2025, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Alexander juga menjabarkan bahwa penyusunan regulasi daerah dilakukan melalui tiga tahapan penting: dimulai dengan penyusunan kebijakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dilanjutkan dengan penyusunan Raperkada oleh Pemerintah Daerah, dan diakhiri dengan proses pengharmonisasian oleh Kanwil Kementerian Hukum setempat.

"Regulasi yang kuat dan sinkron akan menjadi pondasi kokoh bagi koperasi desa agar dapat tumbuh dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.

Menutup kegiatan, Dhahana Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia atas antusiasme dan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, serta mengajak seluruh peserta untuk mengawal proses penyusunan regulasi ini di daerah masing-masing.

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Pangkalan Bun – Dalam rangka memperluas pemahaman serta pemanfaatan layanan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), digelar kegiatan audiensi yang oleh Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto dan dihadiri oleh Asisten I Kotawaringin Barat, T. Alisyahbana, Kepala Bagian Hukum Kotawaringin Barat (Bambang Wahyu), Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat, Rody Iskandar, beserta jajaran. Audiensi yang disambut hangat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini membahas berbagai layanan strategis dari AHU. Rabu (23/04/2025).

Audiensi ini membahas empat layanan utama, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Apostille, Perseroan Perorangan, serta pendaftaran dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat PNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Tidak seperti penyidik dari kepolisian, PPNS hanya dapat menyidik kasus-kasus yang tercakup dalam undang-undang khusus sesuai dengan bidang instansinya, seperti perikanan, keimigrasian, hingga perpajakan. Saat ini, tercatat ada dua orang PPNS aktif di wilayah Kobar.

Layanan Apostille yang disosialisasikan dalam kegiatan ini merupakan pengesahan dokumen resmi yang memungkinkan dokumen tersebut diakui secara internasional di 127 negara anggota Konvensi Apostille, termasuk Indonesia. Dengan adanya layanan ini, masyarakat tak lagi harus ke Jakarta dan mengurus dokumen ke beberapa kementerian, karena kini pengesahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien di daerah dengan biaya hanya Rp150.000 per dokumen.

"Apostille itu seperti stempel resmi yang membuat dokumen kita diakui secara internasional, tanpa harus dilegalisasi ke berbagai kementerian seperti sebelumnya. Biayanya Rp150.000 per dokumen, dan sekarang tidak perlu lagi ke Jakarta, cukup di kantor wilayah masing-masing,” ujar Rody.

Jenis dokumen yang paling sering diajukan untuk apostille meliputi akta kelahiran, akta pernikahan, ijazah, hingga dokumen perdagangan. Hingga saat ini, sudah tercatat sebanyak 196 permohonan Apostille di wilayah Kalimantan Tengah melalui laman resmi apostille.ahu.go.id.

Tak kalah penting, audiensi juga membahas tentang Perseroan Perorangan (PT Perorangan) sebagai bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah Rp5 miliar. Ini memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan usaha secara resmi. Hingga saat ini, jumlah PT Perorangan yang telah terdaftar di Kobar mencapai 237 unit.

Selain itu, dibahas pula mekanisme pendirian dan legalisasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai bagian dari layanan AHU yang memberikan pengakuan hukum kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di berbagai bidang sosial, budaya, keagamaan, maupun kemanusiaan. Pendaftaran ormas secara daring kini dapat dilakukan melalui sistem AHU Online, yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam membentuk dan menjalankan aktivitas organisasinya secara sah.

Dengan diadakannya audiensi ini, Pemerintah Daerah Kobar diharapkan dapat lebih aktif dalam menyosialisasikan dan memfasilitasi pemanfaatan layanan-layanan AHU di tingkat daerah, guna mendorong kesadaran hukum dan kemudahan berusaha serta berorganisasi bagi masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Kembali memberikan pelayanan optimal dalam administrasi hukum, untuk penerbitan sertifikat Apostille. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menerima permohonan pencetakan sertifikat Apostille yang diajukan oleh Monica Igraine dan Kristian Reynaldi. Rabu (23/04/2025).

Permohonan penerbitan sertifikat Apostille diterima langsung oleh Petugas Helpdesk Layanan Administrasi Hukum Umum, Juninski dan Amaliya dengan pendampingan oleh Analis Hukum Ahli  Muda, Hadi Cahyadi dan JFT Analis Hukum Pertama, Anggi Febrina Venifera di Ruang Law Center.

Sertifikat Apostille yang diajukan bertujuan untuk keperluan Pendidikan di Negara Romania, dan Pekerjaan di Jerman mencakup legalisasi dokumen Transkip Nilai  dan Akta Kelahiran. Layanan Apostille di Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dapat diajukan secara mandiri melalui sistem yang telah disediakan. Namun, bagi pemohon yang memerlukan pendampingan, petugas layanan siap memberikan bantuan, dengan ketentuan seluruh dokumen yang diajukan sudah lengkap dan spesimen tanda tangan pejabat terkait telah terdaftar dalam database.

Pada kesempatan ini Petugas Layanan  menghimbau kepada Para pemohon untuk  menjaga sertifikat Apostille dengan baik agar tidak mengalami kerusakan, terutama pada segel atau stiker pengaman. “Sertifikat ini harus disimpan dengan baik karena jika segel atau stikernya rusak, dokumen publik yang telah dilekatkan dengan Apostille bisa menjadi tidak diakui di Negara Tujuan.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan selalu memberikan layanan yang cepat dan transparan, dalam memperoleh layanan administrasi hukum yang berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :

Pulang Pisau – Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Budi Haryono, bersama tim yang terdiri dari Analis KI Ahli Muda, Laila Rahmawati, Analis Permohonan KI, Mariani, Analis Hukum Ahli Muda, Deny Dwi Rahmanto dan Analis KI Pertama, Agus Dwi Susanto, melakukan  koordinasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau. Rabu (23/04/2025).

Dalam pertemuan tersebut, tim Bidang Kekayaan Intelektual disambut oleh Kepala Bidang Industri Dinas Perindagkop UKM, Dewi Srirejeki. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Pada kesempatan tersebut, Budi menggali informasi terkait potensi KI yang dimiliki oleh Kabupaten Pulang Pisau serta kendala-kendala yang dihadapi, khususnya oleh para pelaku usaha (UMKM). Dewi menjelaskan bahwa saat ini para pelaku UKM di wilayahnya masih belum banyak yang teredukasi mengenai pentingnya perlindungan KI. "Kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual masih belum maksimal. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui manfaat mendaftarkan merek maupun karya cipta mereka, biaya juga menjadi kendala utama hal ini" ujarnya.

Diskusi kemudian berlanjut membahas kawasan karya cipta yang berpotensi dikembangkan di Kabupaten Pulang Pisau. Berbagai potensi lokal yang dapat dijadikan aset kekayaan intelektual, seperti produk kerajinan tangan, olahan pangan khas daerah, serta inovasi-inovasi lokal juga dibahas secara mendalam.

Tidak hanya merek dan hak cipta, pembicaraan turut menyentuh pentingnya perlindungan paten serta desain industri untuk produk-produk yang dihasilkan di Pulang Pisau. Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual dapat meningkat, serta mendorong pendaftaran KI demi perlindungan dan pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan koordinasi ini menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual di daerah, serta mendukung kemajuan sektor industri kreatif dan UMKM di Kabupaten Pulang Pisau. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :