Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam rangka persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Kegiatan ini berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi daerah dan instansi terkait termasuk Kanwil Kemenkum Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU (Khudloifah), Rabu (26/03).

Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan penuh kegembiraan. Beliau juga menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan forum strategis untuk menyatukan langkah dan mempercepat kelancaran perayaan Lebaran.

Selain Gubernur, hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, Kapolda Kalteng, Iwan Kurniawan, Danrem 102/PJG, Wimoko, Kajati Kalteng, Untung Mugopal, dan Kabinda Kalteng, Andi Anshar. Mereka bersama-sama menyampaikan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri, serta memastikan semua persiapan berjalan lancar.

Dalam paparan Kapolda Kalteng, Iwan Kurniawan mengungkapkan bahwa pihak kepolisian akan melaksanakan operasi pengamanan bertajuk "Operasi Ketupat Telabang 2025" yang dimulai pada tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Operasi ini melibatkan 48 pos pengamanan yang tersebar di berbagai titik di Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Pembagian pos ini bertujuan untuk memantau dan mengamankan jalur-jalur utama, memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan lebaran.

Kegiatan ini diakhiri dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kalteng Makin Berkah sebagai bentuk penghormatan dan semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri di Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Sebagai bentuk dukungan terhadap Sangsaka Band, perwakilan musik asli Kota Palangka Raya yang juga Duta Kekayaan Intelektual Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut memantau pelaksanaan gladi aransemen Mars Kekayaan Intelektual berbasis musik tradisional khas daerah, Rabu (26/03/2025).

Tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, yang diwakili oleh Deny Dwi Rahmanto dan Agus Dwi Susanto, hadir langsung untuk menyaksikan persiapan Sangsaka Band dalam membawakan aransemen tersebut. Persiapan dilakukan dengan matang, mencakup penggunaan properti, alat musik khas Dayak, hingga kolaborasi bersama penyanyi kenamaan asal Kumai, Kotawaringin Barat.

"Kami telah jauh-jauh hari membuat konsep yang unik dan berbeda agar penyajian Mars Kekayaan Intelektual lebih berwarna dan benar-benar mencerminkan kekayaan budaya Dayak," ujar Ari, gitaris Sangsaka Band yang juga merupakan Guru Kekayaan Intelektual.

Aransemen Mars Kekayaan Intelektual ini menjadi salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh pada 26 April. Peringatan ini ditetapkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan kreativitas.

Hari Kekayaan Intelektual Sedunia juga menjadi momentum untuk mempromosikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, baik secara personal maupun komunal. Dalam rangka perayaan ini, berbagai kegiatan seperti seminar, pameran, dan pertunjukan seni diselenggarakan guna memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran strategis kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi dan budaya. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Maret 2025

Foto Dokumentasi : 

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Rapat Internal pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Gunung Mas. Rabu (26/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tim Kerja Pokja I Kanwil Kementerian Hukum, terdiri Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Yusuf Salamat serta perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda, Benny Yuandrias, Doaa Risma Diputra M, Noprianto, Noor Mila Susanty, Muhammad Arifin dan Sri Mariyati.

Dalam Rapat ini, Ketua Pokja Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memimpin Rapat  Penyusunan Produk Hukum Daerah menegaskan pentingnya melakukan rapat internal sebelum kegiatan singkronisasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, rapat ini bertujuan untuk  menyelaraskan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat ujarnya.

Dalam kesempatan rapat ini membahas Penyusunan produk hukum daerah yaitu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan produk hukum daerah Kabupaten Gunung Mas dapat semakin mantap dan  selaras dengan regulasi nasional serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Setelah pembahasan berikutnya Singkronisasi dan Focus Gruop Discussion nanti nya dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan harapan agar pembentukan regulasi yang berkualitas dapat terus diwujudkan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam hal ini Bidang Pelayanan AHU menerima kunjungan koordinasi dari Tim Densus 88 Anti Teror Polda Kalimantan Tengah. Senin (24/3/2025)

Dalam kunjunganya Tim Densus 88 Anti Teror Polda Kalimantan Tengah yang diketuai oleh Iptu Ganjar Satrio selaku Katim Satgaswil Kalteng Densus 88 ATP bersama Tim mengungkapkan tujuan kedatangan Tim untuk berkoordinasi mengenai data Badan Hukum Perkumpulan di Kalimantan Tengah. “Kedatangan kami untuk dapat berkoordinasi secara langsung dengan Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Tengah terkait Pencegahan Paham Intoleransi, Radilalisme dan Terorisme di Wilayah Kalteng.” ujarnya.

Tim Densus 88 Anti Teror Polda Kalimantan Tengah  diterima langsung oleh Bidang Pelayanan AHU dalam hal ini Ketua Tim, Hadi Cahyadi didampingi oleh JFT Analis Hukum Ahli Muda, Rizki Imawaty, dan JFU Bidanga Pelayanan AHU, Agus Rubiyanti.

Hadi Cahyadi mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyambut baik kedatangan Tim untuk berkoordinasi mengenai Badan Hukum Perkumpulan dan siap membantu terkait data yang diminta untuk keperluan Tim Densus 88 anti Teror. “Saat ini terdapat 1323 data perkumpulan yang aktif dan tidak aktif untuk Wilayah Kalimantan Tengah dan data yang dicari dapat langsung dilihat melalui website resmi di ahu.go.id”, ungkapnya.

Dalam koordinasi ini juga Tim Densus Anti Teror Polda Kalimantan Tengah juga menanyakan mengenai Tata Cara Pendirian Badan Hukum Perkumpulan serta sejauh mana pengawasan terhadap Perkumpulan cara mengunduh data yang diperlukan oleh Tim.

Kantor Wilayah juga menyampaikan untuk Kementerian Hukum fokus utamanya hanya dalama Pendirian, Perubahan Badan Hukum namun untuk pengawasan perkumpulan leadernya adalah di Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Kesbangpol.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia selalu berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk menyeragamkan pelaksanaan program layanan AHU di seluruh Kantor Wilayah, salah satunya mengenai Perkumpulan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Perencang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Rapat Internal pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Gunung Mas. Selasa (25/3/2025).

Rapat ini dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tim Kerja I Kanwil Kementerian Hukum, terdiri Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Yusuf Salamat serta perancang peraturan perundang-undangan Ahli Muda, Benny Yuandrias, Doaa Risma Diputra, M.Noprianto, Noor Mila Susanty dan Sri Mariyati.

Dalam Rapat ini, Ketua Pokja Tim Kerja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memimpin Rapat  Penyusunan Produk Hukum Daerah menegaskan pentingnya melakukan rapat internal sebelum kegiatan singkronisasi dengan Pemda Kabupaten Gunung Mas, rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan, membulatkan, dan memantapkan konsepsi penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan masyarakat ujarnya.

Dalam kesempatan rapat ini membahas Penyusunan produk hukum daerah yaitu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diKabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan produk hukum daerah Kabupaten Gunung Mas dapat semakin selaras dengan regulasi nasional serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Setelah pembahasan berikutnya Singkronisasi dan Focus Gruop Discussion nanti nya dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan harapan agar pembentukan regulasi yang berkualitas dapat terus diwujudkan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :