Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah turut serta dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat ini membahas progres percepatan pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Selasa (10/06/2025)

Dalam laporan yang disampaikan, dari total 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tercatat 465 Surat Keputusan (SK) pendirian koperasi telah diterbitkan, sementara 453 lainnya masih dalam proses penerbitan. Untuk status pemesanan nama koperasi, sebanyak 857 koperasi telah melakukan pemesanan nama, sedangkan 60 koperasi belum melakukannya. Selain itu, jumlah berkas yang sudah diterima untuk proses pendirian koperasi mencapai 900, dan masih ada 17 berkas yang belum masuk.

Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng, Joko Martanto, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Khudloifah, serta jajaran pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu.

Menurut Joko Martanto, pihaknya berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan legalitas koperasi di Kalimantan Tengah. “Kami siap bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan proses pendirian koperasi berjalan cepat, tepat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Legalitas koperasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.

Program pendirian Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Dengan diterbitkannya akta pendirian, koperasi diharapkan dapat beroperasi secara resmi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Suasana Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pagi itu terasa berbeda. Raut antusias dan semangat terpancar dari wajah belasan CPNS baru yang siap memulai langkah pertama mereka sebagai abdi negara. Hari ini merupakan momen penting titik awal dalam mengabdi pada masyarakat dan menjadi pelayan publik serta dilaksanakan juga Penyerahan SK CPNS formasi tahun 2024 sekaligus pembekalan dan pengarahan dari jajaran pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Selasa (10/06).

Sebanyak 12 orang CPNS resmi menerima SK pengangkatan yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian). Mereka berasal dari berbagai formasi dan akan ditempatkan di sejumlah bagian/ bidang di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya memberikan pesan tegas namun penuh motivasi. “Selamat datang di keluarga besar Kemenkum Kalteng! SK ini bukan sekadar surat tugas, tapi simbol dari kepercayaan negara. Tunjukkan integritas, dedikasi, dan etos kerja yang tinggi. Kalian bukan hanya ASN, kalian adalah wajah baru Kemenkum,” ujarnya.

Tak hanya menerima SK, para CPNS juga mendapat pembekalan penting seputar budaya kerja, nilai dasar ASN, serta etika dan disiplin dalam birokrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, sekaligus membangun pondasi karakter ASN yang profesional dan humanis.

Bagi para CPNS, hari ini adalah titik awal dan masa percobaan selama satu tahun ke depan akan menjadi penentu apakah mereka layak diangkat sebagai PNS penuh. Namun satu hal yang pasti: semangat dan optimisme mereka sudah menyala. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan bertajuk Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025. Bertempat di Graha Pengayoman, acara ini mengusung tema "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital.", Kamis (05/06).

Kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan apresiasi atas pencapaian DJKI selama satu dekade terakhir dalam mengembangkan sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, sekaligus menjadi panggung penghargaan bagi para pelaku kreatif dan inovatif dari berbagai sektor yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan bangsa melalui karya yang bernilai dan dilindungi hukum.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di tengah pesatnya perkembangan era digital. "Transformasi digital membawa tantangan sekaligus peluang. Negara hadir melalui perlindungan hukum agar setiap ide, karya, dan inovasi anak bangsa memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan," ujar beliau.

Turut hadir dalam acara ini, delegasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian). Beliau didampingi oleh sejumlah pejabat dan fungsional strategis yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Budi Haryono), Pranata Hubungan Masyarakat Muda (Anggun Prasetyo Nygroho), Analis Hukum Muda (Deny Dwi Rahmanto), Analis Kekayaan Intelektual Pertama (Agus Dwi Susanto) dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan (Wahyu Widjayanto).

Kehadiran tim Kalimantan Tengah merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional di bidang kekayaan intelektual. Kepala Kanwil, Maju Amintas Siburian, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa daerah memiliki potensi luar biasa dari sisi budaya, kreativitas, dan inovasi lokal yang harus diberi ruang dan perlindungan. “Kami mendukung penuh kebijakan DJKI dan siap bersinergi dalam membumikan kekayaan intelektual hingga ke tingkat akar rumput,” ujarnya.

Melalui tema besar tahun ini, DJKI menegaskan pentingnya kesadaran hukum di era digital untuk menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif dan progresif. Perlindungan terhadap karya kreatif bukan hanya menjaga hak pembuatnya, tetapi juga mendorong iklim inovasi yang sehat dan kompetitif di tingkat nasional dan global.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong generasi muda Indonesia untuk terus berkarya dengan semangat inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi sekaligus memastikan setiap karya tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum yang layak. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Dalam suasana yang penuh sukacita dan kebersamaan, umat Kristiani Kantor Wilayah menggelar Ibadah Persekutuan Lintas Kanwil, yang diikuti oleh pegawai dari bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kamis (05/06/2025)

Acara yang berlangsung di aula Mentaya Kanwil Kemenkum Kalteng ini diselenggarakan sebagai bentuk pembinaan rohani sekaligus penguatan nilai-nilai kekeluargaan antar pegawai lintas unit kerja. Meski berasal dari latar belakang tugas dan fungsi yang berbeda, seluruh peserta tampak menyatu dalam semangat ibadah dan persaudaraan.

Ibadah diawali dengan puji-pujian dan penyembahan, dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pdt. Sinaga Dalam pesannya, beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan ketulusan hati dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, sambil terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan.

"Kita mungkin punya peran yang berbeda-beda di instansi ini, tapi di mata Tuhan kita semua satu tubuh. Semoga persekutuan ini terus menjadi sumber kekuatan dan semangat di tengah tantangan kerja kita masing-masing”, ujarnya.

Tidak hanya menjadi momen ibadah, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi informal antar pegawai, di mana banyak yang saling menyapa, bertukar cerita, dan mempererat hubungan lintas unit. Bahkan, di penghujung acara, panitia menyiapkan sesi ramah tamah sederhana dengan hidangan ringan yang membuat suasana semakin hangat dan akrab.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini. Beliau berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan dan menjadi bagian dari pembinaan mental spiritual pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada semangat kerja dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Kami mendukung penuh kegiatan rohani lintas Kementerian seperti ini, karena selain memperkuat iman, juga mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Semoga bisa terus berlanjut ke depannya," ucap beliau.

Dengan adanya ibadah persekutuan ini, diharapkan nilai-nilai kekristenan seperti kasih, pelayanan, dan kejujuran bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja, bukan hanya profesional secara kinerja, tapi juga kuat secara spiritual dan emosional. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesiapan aparatur baru, Bidang Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan penguatan bagi 12 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (04/06/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dalam mencetak SDM yang profesional, adaptif, dan siap mendukung agenda Reformasi Birokrasi. Para CPNS mendapatkan pembekalan pada lima bidang strategis, yaitu kehumasan, reformasi birokrasi, teknologi informasi, program dan pelaporan, serta keuangan.

Plh. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Diana Soekowati dalam sambutannya menegaskan bahwa pemahaman lintas bidang penting untuk membentuk aparatur yang tidak hanya memahami tugas teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam sistem kerja organisasi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap CPNS memahami fungsi dasar dari tiap unit, agar ke depan mereka bisa bekerja dengan lebih sinergis dan kontributif,” ujarnya.

Pembekalan diberikan oleh Tim teknis masing-masing, dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif. Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan struktur organisasi dan budaya kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Dalam sesi kehumasan disampaikan oleh Pranata Humas, Melinda Paramita, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya peran komunikasi publik yang efektif, pengelolaan media sosial, serta tata cara penyampaian informasi yang sesuai dengan citra institusi. Reformasi birokrasi membahas indikator pelaksanaan zona integritas, perbaikan layanan publik, serta budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Pada materi teknologi informasi disampaikan oleh Pranata Komputer, I Gede Lanang Ari Pradita menyampaikan pengenalan sistem digital yang digunakan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk pengelolaan jaringan, aplikasi perkantoran, dan keamanan data.

Sementara itu, program dan pelaporan dan keuangan disampikan oleh Analis Anggaran Muda, Hendra mencakup mekanisme perencanaan program kerja, penjadwalan kegiatan, hingga penyusunan laporan berbasis kinerja.

Terakhir, dalam sesi keuangan, peserta diperkenalkan pada prinsip dasar pengelolaan anggaran, proses penyusunan RKA-K/L, serta pelaporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku serta penyampaian terkait proses gajih dan tunjangan kinerja bagi para ASN.

Diakhir sesi di isi oleh Tim dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Palangka Raya, menyampaikan terkait proses pembukaan Buku Rekening Tabungan untuk pembayaran gajih dan tunjangan kinerja serta memperkenalkan aplikasi brimo untuk mempermudah proses transaksi para ASN baru nantinya.

Dengan adanya penguatan ini, para CPNS diharapkan mampu menjadi bagian dari roda penggerak organisasi yang responsif dan siap mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Foto Dokumentasi :