Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti Webinar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara daring dengan tema “KUHAP dalam Bingkai Reformasi Hukum Nasional dan Penguatan Negara Hukum”, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan diikuti dari Aula Barito oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, bersama jajaran Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum dan Analis SDM Kanwil Kemenkum Kalteng.

Webinar yang terpusat di Graha Pengayoman tersebut diselenggarakan secara hybrid dan membahas arah pembaruan KUHAP, penguatan sistem peradilan pidana, serta perannya dalam mendorong reformasi hukum nasional yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hadir sebagai pembicara utama dalam webinar berskala nasional ini Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa KUHAP sarat dengan dinamika teori hukum yang dikenal sebagai antinomi hukum. “Saya selalu memulai ketika berbicara mengenai KUHAP bahwa di dalam teori hukum kita mengenal antinomi hukum, yaitu dua keadaan yang saling bertentangan tetapi tidak boleh saling menegasikan. KUHAP itu penuh dengan antinomi,” ujar Prof. Eddy.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa KUHAP tidak semata-mata dibuat untuk memproses pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen perlindungan terhadap individu dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. “KUHAP ada bukan untuk memproses pelaku kejahatan, tetapi dibuat untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Maka fungsi utama KUHAP adalah to protect, melindungi hak asasi manusia,” tegasnya.

Menurut Wamenkum, ukuran keberhasilan sistem peradilan pidana tidak terletak pada banyaknya kasus yang diungkap, melainkan pada kemampuan sistem tersebut dalam mencegah terjadinya kejahatan. “Keberhasilan sistem peradilan pidana bukan diukur dari berapa banyak kasus yang diungkap, tetapi sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah kejahatan,” ungkap Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada tersebut.

KUHAP baru juga mengatur secara tegas diferensiasi fungsional antar aparat penegak hukum, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan oleh hakim, peran advokat dalam pembelaan dan bantuan hukum, hingga pembimbing kemasyarakatan dalam pembinaan terpidana dan narapidana. “Inilah yang disebut dengan koordinasi horizontal pancawangsa penegak hukum. KUHAP mendudukkan posisi masing-masing aparat penegak hukum secara proporsional dan profesional agar tertib dalam beracara serta tidak terjadi perbedaan standar dalam penerapan due process of law,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam webinar ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalteng dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman jajaran terhadap pembaruan hukum nasional.
“Pemahaman yang komprehensif terhadap KUHAP yang baru sangat penting agar implementasinya di daerah dapat berjalan selaras dengan semangat reformasi hukum, menjunjung tinggi perlindungan HAM, serta memperkuat prinsip negara hukum,” ujar Hajrianor.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung sosialisasi dan penerapan KUHAP yang berkeadilan dan profesional di wilayah Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Pusat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, dengan pertemuan langsung bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (29/1/2026).

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yang membidangi hukum, perencanaan, dan organisasi, baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan nasional Reformasi Hukum, indikator penilaian IRH, mekanisme pengisian data dukung, serta peran strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik.

Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, serta Penyuluh Hukum Ahli Madya, Agustina Dayaleluni, bersama tim kerja BPHN Kantor Wilayah.

Dalam sambutannya, Hajrianor menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang hukum di daerah.
“IRH menjadi alat ukur untuk memastikan regulasi yang disusun pemerintah daerah berkualitas, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai narasumber, hadir secara langsung Tim Substansi Nasional (TSN) IRH Wilayah IV BPHN, yakni Indra Hendrawan selaku Koordinator TSN IRH Wilayah IV, bersama Mohamad Izkiansyah Ramadhan, Hanidar Rien, dan Natasya Ayu sebagai Anggota TSN IRH Wilayah IV. Para narasumber memaparkan kebijakan nasional Reformasi Hukum, ruang lingkup penilaian IRH, serta teknis pemenuhan data dukung dan pelaporan melalui aplikasi yang telah disiapkan.

Dalam pemaparannya, Tim Substansi Nasional menjelaskan bahwa IRH menilai berbagai aspek, antara lain kualitas regulasi, penataan kelembagaan hukum, serta efektivitas pelayanan hukum. Penerapan IRH diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah menghadirkan sistem hukum yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan.

Pada sesi diskusi, para peserta secara aktif menyampaikan pertanyaan serta kendala yang dihadapi di daerah, khususnya terkait penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, pengelolaan dokumentasi hukum, serta pemenuhan indikator penilaian IRH.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kalimantan Tengah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hukum dan pelayanan publik bagi masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menerima koordinasi dari Kepala Hukum Kodam XXII/Tambun Bungai, Kolonel CHK Muhammad Irham Djnantung, terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi yayasan yang akan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Kamis (29/01/2026)

Koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran program strategis nasional, khususnya program MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mekanisme proses administrasi dan legalitas yayasan agar dapat segera melaksanakan program MBG secara sah, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan maksimal dalam percepatan layanan hukum sepanjang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. “Kami menyambut baik koordinasi ini sebagai bentuk sinergi antar-instansi. Kanwil Kemenkum Kalteng siap memfasilitasi penerbitan SK yayasan sepanjang persyaratan administrasi dan substansi hukum telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan legalitas yayasan menjadi aspek penting untuk menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan program MBG di daerah.

Sementara itu, Kepala Hukum Kodam XXII/Tambun Bungai, Kolonel CHK Muhammad Irham Djnantung, menyampaikan apresiasi atas respons dan dukungan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendukung program tersebut. “Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Kami berharap penerbitan SK yayasan ini dapat segera terwujud sehingga program MBG dapat berjalan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum Kalteng dan Kodam XXII/Tambun Bungai dalam mendukung program pemerintah serta memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai koridor hukum. (Red-dok, Humas kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam rangka mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas di bidang penataan ruang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi awal terkait penyusunan regulasi daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Perancang Kantor Wilayah, Kamis (29/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Penata Ruang Ahli Muda Dinas PUPR Kabupaten Kapuas, Floren, dan diterima oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II Perancang Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Andri. Konsultasi awal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran substansi serta arah pengaturan dalam rencana kerja sama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan, sekaligus memastikan kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sejak tahap perencanaan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas ruang lingkup pengaturan Ranperda, penguatan aspek legal drafting, serta kesiapan dokumen pendukung agar proses harmonisasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rombongan Dinas PUPR Kabupaten Kapuas juga melakukan koordinasi terkait rencana penjadwalan rapat harmonisasi untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Koordinasi ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan harmonisasi dapat dilaksanakan secara terencana dan tepat waktu.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan pentingnya pendampingan sejak tahap awal dalam pembentukan regulasi daerah.
“Pendampingan sejak awal perencanaan sangat penting untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Floren, beserta tim menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
“Kami berharap melalui konsultasi awal ini, penyusunan regulasi di bidang penataan ruang dapat berjalan lebih terarah, tertib, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas,” ungkapnya.

Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, serta memiliki kepastian hukum sebagai dasar pembangunan daerah. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali melaksanakan upaya penguatan regulasi daerah melalui penyelenggaraan Rapat Harmonisasi 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Barito Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, Kamis (29/01).

Adapun tiga Raperbup yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi: Raperbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan; Raperbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan; serta Raperbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan.

Rapat harmonisasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam sambutannya, Hajrianor menegaskan bahwa pembentukan UPT melalui regulasi yang tertata dengan baik merupakan langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas teknis di daerah. Menurutnya, harmonisasi menjadi tahapan penting agar setiap regulasi memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, serta mampu diimplementasikan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Yohanes selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Eka Surya Thano selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan, Lisa Florence selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan, serta Lamriana Sinaga selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, bersama Tim Kerja 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Dalam pembahasan. masing-masing perwakilan dinas menyampaikan latar belakang dan urgensi pembentukan UPT pada dinasnya. Pembentukan UPT Dinas Perikanan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan teknis di bidang perikanan secara lebih fokus dan profesional. Sementara itu, UPT Dinas Lingkungan Hidup diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas teknis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan. Adapun pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dipandang sangat strategis dalam memberikan layanan perlindungan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan bagi perempuan dan anak.

Rapat diawali dengan pemaparan hasil telaah dan analisis oleh Tim Kerja 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, yang mencakup kesesuaian substansi, kejelasan norma, sistematika pengaturan, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Diskusi teknis berlangsung konstruktif, dengan sejumlah masukan dan rekomendasi penyempurnaan substansi agar ketiga Raperbup tersebut lebih implementatif dan efektif saat diterapkan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalteng. Menurutnya, proses harmonisasi ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan regulasi yang disusun memiliki kualitas hukum yang baik serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik di daerah.

Kegiatan rapat harmonisasi ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi oleh para pihak terkait dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dengan terlaksananya rapat ini, diharapkan ketiga Raperbup Kabupaten Barito Selatan tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan kinerja unit pelaksana teknis serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Barito Selatan. (Reddok, Humas Kalteng, Januari 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor