Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Pada hari kedua pelaksanaan, jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng menyimak secara seksama arahan strategis dari para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (16/12/2025).

Arahan pertama disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Min Usihen yang menekankan pentingnya penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi serta efektivitas implementasinya.

Min Usihen juga menyoroti peran strategis Pos Bantuan Hukum sebagai garda terdepan pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan Pos Bantuan Hukum dinilai menjadi instrumen penting dalam memperluas akses keadilan serta mendekatkan layanan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan arahan terkait penguatan tugas dan fungsi BPSDM dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Peningkatan kapasitas aparatur disebut sebagai kunci dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, baik di tingkat pusat maupun wilayah.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Andry Indrady menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan harus memiliki output dan outcome yang terukur serta berorientasi pada dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan diharapkan berbasis data dan analisis yang kuat agar hasil yang dicapai bersifat substantif dan berkelanjutan.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor menyampaikan bahwa arahan para Kepala Badan menjadi penguatan penting bagi jajaran Kanwil dalam memantapkan perencanaan dan pelaksanaan program hukum di daerah.

“Penekanan pada kualitas regulasi, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum menjadi pedoman bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah untuk memastikan program hukum yang dijalankan benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hajrianor.

Melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan hukum, memperluas akses keadilan, serta mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum secara optimal. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan tersebut diawali dengan pengarahan dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI Andry Indrady selaku Ketua Steering Committee, Senin (15/12/2025).

Pengarahan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah,  Hajrianor bersama jajaran yakni Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto.

Dalam arahannya, Andry Indrady menegaskan bahwa refleksi akhir tahun merupakan instrumen strategis untuk mengevaluasi capaian kinerja sepanjang 2025 sekaligus memperkuat perencanaan program prioritas Tahun Anggaran 2026. Fokus pengendalian kinerja diarahkan pada pencapaian yang terukur dan berdampak langsung terhadap kualitas layanan hukum kepada masyarakat.

Sejumlah prioritas kebijakan turut disampaikan, antara lain peningkatan kualitas regulasi, penguatan Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Pembangunan Hukum, literasi hukum, pengelolaan JDIHN, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia hukum. Selain itu, penguatan akses keadilan melalui bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan, transformasi digital layanan hukum, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penguatan penting bagi satuan kerja daerah dalam menyelaraskan capaian kinerja dengan arah kebijakan nasional. Menurutnya, hasil refleksi dan pengendalian kinerja akan menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program layanan hukum di Kalimantan Tengah agar semakin tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan dan kebijakan strategis pusat secara konsisten, sehingga pelaksanaan program ke depan lebih terukur dan berdampak pada peningkatan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Hajrianor. (Red-Dok Humas Kalteng, Desember 2025). (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan mengusung tema “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (15/12/2025)

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Muhamad Mufid, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto.

Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 dibuka langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus Menteri, serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Alfinta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema yang diusung mencerminkan arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dalam memastikan keadilan hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan berbasis digital.

“Transformasi digital harus menjadi instrumen utama untuk menghadirkan layanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegas Nico Alfinta.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam arahannya menegaskan bahwa Kementerian Hukum berkomitmen memberikan pelayanan publik berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan standardisasi layanan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.

“Melalui Super Apps Kementerian Hukum, diharapkan kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat sekaligus mendorong perubahan budaya kerja ASN yang lebih profesional, adaptif, dan berbasis teknologi,” ucap Menkum.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan capaian positif. Berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, yang tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama solid di seluruh unit kerja.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi kinerja sekaligus memperkuat komitmen peningkatan layanan hukum di daerah.

“Melalui kegiatan ini, seluruh arahan dan kebijakan strategis pusat menjadi pedoman bagi Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng dalam memperkuat kinerja, meningkatkan kualitas layanan berbasis digital, serta memastikan pelayanan hukum yang berkeadilan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Hajrianor. (Red-Dok Humas Kalteng, Desember 2025). (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti kegiatan Intellectual Property–Public Relations (IP–PR) Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (15/12/2025).

IP–PR Summit 2025 menjadi forum strategis untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), khususnya insan kehumasan dan petugas layanan kekayaan intelektual, dalam menyampaikan informasi kepada publik secara efektif dan adaptif di era digital.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah turut berpartisipasi bersama seluruh Kantor Wilayah di Indonesia, ASN Bidang Kekayaan Intelektual, Tim Kerja Hubungan Masyarakat, serta petugas loket layanan kekayaan intelektual. Keikutsertaan ini mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalteng dalam memperkuat layanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual.

Kegiatan diawali dengan laporan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Andrieansjah) yang menegaskan bahwa IP–PR Summit 2025 merupakan wadah penguatan peran strategis kehumasan dalam mendukung perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara berkelanjutan.

Selanjutnya, keynote speech disampaikan oleh (Yadi Hendriana) yang menegaskan bahwa kekayaan intelektual memiliki peran strategis sebagai aset ekonomi sekaligus identitas bangsa. “Kekayaan intelektual bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing nasional di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi publik,” ujar Yadi Hendriana.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kapasitas ASN, khususnya dalam komunikasi publik kekayaan intelektual. “Melalui IP–PR Summit 2025, kami berharap jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah mampu menyampaikan informasi kekayaan intelektual secara lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat, sehingga mendorong perlindungan dan pemanfaatannya sebagai potensi ekonomi daerah,” ujar Hajrianor.

Melalui partisipasi dalam IP–PR Summit 2025, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat peran kehumasan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pelayanan kekayaan intelektual guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan rapat internal dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Refleksi Akhir Tahun 2025 bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, dan diikuti jajaran pengampu tugas fungsi terkait, Jumat (12/12/2025).

Rapat difokuskan pada penyusunan materi paparan yang akan disampaikan dalam Refleksi Akhir Tahun, meliputi capaian kinerja, program strategis, evaluasi kegiatan, serta isu-isu penting yang menjadi sorotan di sepanjang tahun 2025. Setiap pengampu tugas fungsi menyampaikan perkembangan penyiapan data dukung dan poin-poin substansi yang akan dimasukkan dalam paparan.

Dalam pembahasannya, Kakanwil menekankan pentingnya penyusunan materi yang komprehensif dan menggambarkan secara jelas kinerja Kanwil selama satu tahun berjalan. Materi paparan diminta tidak hanya menampilkan capaian, tetapi juga aspek perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan.

Rapat berlangsung efektif dengan penajaman struktur paparan, pembagian tugas finalisasi materi, serta koordinasi lanjutan menjelang pelaksanaan Refleksi Akhir Tahun. Setiap bidang diarahkan untuk memastikan data yang disajikan akurat, relevan, dan siap dipresentasikan.

Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan bahwa refleksi akhir tahun adalah momentum penting bagi organisasi. “Refleksi bukan hanya evaluasi, tetapi kompas untuk menentukan arah kerja kita tahun depan. Paparan ini harus menunjukkan kerja nyata jajaran Kanwil dan kesiapan kita menghadapi tantangan baru dengan lebih solid dan terukur,” tegasnya.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, Desember 2025)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor