Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan Rapat Internalisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Pembangunan ZI, Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas, pada Rabu (27/08/2025) bertempat di Aula Kahayan Kanwil.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, rapat juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap tindak lanjut pembangunan ZI yang telah dilakukan di unit-unit kerja.
Selain membahas progres pembangunan ZI, forum ini turut menyoroti pemanfaatan teknologi informasi (TI) sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Pemanfaatan TI diharapkan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi kinerja.
Dalam rapat tersebut, para peserta menyampaikan laporan perkembangan, capaian yang telah diraih, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi dan target prioritas. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan strategi perbaikan dan inovasi agar target yang ditetapkan dapat dicapai tepat waktu.
Pimpinan rapat menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, serta profesionalisme. Nilai-nilai ini harus dihayati dan diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas agar budaya kerja yang berorientasi pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.
Rapat ini juga menjadi sarana untuk menyatukan langkah seluruh jajaran dalam mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, pelaksanaan target prioritas diyakini dapat lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menutup kegiatan, Kakanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas dan pemanfaatan teknologi informasi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita tidak boleh berhenti hanya pada komitmen. Yang lebih penting adalah bagaimana langkah konkret yang kita lakukan dapat menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas,” ungkap Hajrianor.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, Agustus 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
