Jakarta – Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan benchmarking ke unit eselon I Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Panel Tim Penilai Internal (TPI) sekaligus upaya mematangkan kesiapan menghadapi tahapan evaluasi selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB.
Tim Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, turut didampingi oleh Analis Anggaran Madya, Diana Soekowati, beserta tim.
Pada agenda koordinasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, tim Kanwil Kemenkum Kalteng diterima oleh Bramantyo Agung Nugroho, Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas, khususnya terkait pemenuhan data dukung, penguatan eviden, serta langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi evaluasi nasional.
Selanjutnya, koordinasi di Inspektorat Jenderal dilakukan bersama Auditor Muda, Verawati. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI, penguatan area perubahan, hingga optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal agar semakin selaras dengan indikator penilaian TPN.
Sementara itu, pada kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), rombongan diterima oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN, Hayati. Diskusi difokuskan pada praktik baik, strategi penguatan tata kelola, serta langkah-langkah inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi nasional.
“Melalui koordinasi ini, kami memperoleh banyak masukan strategis terkait penguatan eviden, keberlanjutan inovasi, serta optimalisasi implementasi pembangunan Zona Integritas. Hal ini menjadi bekal penting bagi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghadapi evaluasi TPN,” ujar Deny.
Ia juga menambahkan bahwa benchmarking ke unit eselon I menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh langkah pembangunan ZI berjalan sesuai arah kebijakan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kanwil dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga bagaimana menghadirkan budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hajrianor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi pembangunan Zona Integritas pada Kanwil Kemenkum Kalteng dapat semakin optimal serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Matangkan Kesiapan Menuju WBBM, Kanwil Kemenkum Kalteng Lakukan Koordinasi dan Benchmarking ke Unit Eselon I
Jakarta – Dalam rangka memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan benchmarking ke unit eselon I Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Panel Tim Penilai Internal (TPI) sekaligus upaya mematangkan kesiapan menghadapi tahapan evaluasi selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB.
Tim Kanwil Kemenkum Kalteng yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, turut didampingi oleh Analis Anggaran Madya, Diana Soekowati, beserta tim.
Pada agenda koordinasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, tim Kanwil Kemenkum Kalteng diterima oleh Bramantyo Agung Nugroho, Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas, khususnya terkait pemenuhan data dukung, penguatan eviden, serta langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam menghadapi evaluasi nasional.
Selanjutnya, koordinasi di Inspektorat Jenderal dilakukan bersama Auditor Muda, Verawati. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI, penguatan area perubahan, hingga optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi internal agar semakin selaras dengan indikator penilaian TPN.
Sementara itu, pada kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), rombongan diterima oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN, Hayati. Diskusi difokuskan pada praktik baik, strategi penguatan tata kelola, serta langkah-langkah inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi nasional.
“Melalui koordinasi ini, kami memperoleh banyak masukan strategis terkait penguatan eviden, keberlanjutan inovasi, serta optimalisasi implementasi pembangunan Zona Integritas. Hal ini menjadi bekal penting bagi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghadapi evaluasi TPN,” ujar Deny.
Ia juga menambahkan bahwa benchmarking ke unit eselon I menjadi sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh langkah pembangunan ZI berjalan sesuai arah kebijakan dan indikator penilaian yang telah ditetapkan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kanwil dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga bagaimana menghadirkan budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hajrianor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi pembangunan Zona Integritas pada Kanwil Kemenkum Kalteng dapat semakin optimal serta mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Mei 2026).
