Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melaksanakan kegiatan Koordinasi Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa bersama Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha, Biro Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI pada Selasa (30/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI ini merupakan langkah nyata dalam mendukung optimalisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), salah satu indikator kinerja utama dalam pengadaan barang/jasa.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalteng (Deny Harlianto) hadir bersama Tim Pengelola Pengadaan. Dari pihak pusat, kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha Biro BMN (Hestu Purwestri) serta tim teknis terkait. Agenda kegiatan meliputi pemaparan capaian pengadaan Kanwil Kalteng Tahun Anggaran 2025, pembahasan metode penilaian penyedia, serta identifikasi kendala dan strategi peningkatan nilai ITKP.
Dalam sesi diskusi teknis, tim teknis Biro BMN memberikan arahan langsung terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan aplikasi pendukung ITKP. Peserta juga mengikuti simulasi perhitungan nilai ITKP berdasarkan data real-time, serta pembahasan teknis mengenai bobot penilaian, ketepatan waktu unggah, dan dampaknya terhadap skor ITKP.
Kegiatan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, antara lain penyeragaman pemahaman teknis dalam penilaian penyedia, pembentukan focal point di tingkat Kanwil untuk mempercepat unggah data, serta komitmen bersama meningkatkan kualitas dokumentasi dan konsistensi pelaporan. Selain itu, terbuka pula peluang pembinaan lanjutan dan pelatihan teknis terkait ITKP.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Kalteng menegaskan komitmennya dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Langkah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan skor ITKP, tetapi juga memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang bersih dan sesuai prinsip good governance. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
