Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) lakukan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Rabu (21/2/2024).

Bertempat di Aula Mentaya Kakanwil mengambil Sumpah Janji Jabatan 1 orang Notaris Pengganti, 1 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 6 orang Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Pertama dan 6 orang Analis Keimigrasian Ahli Pertama. Pengambilan Sumpah Janji Jabatan ini merupakan langkah awal dan legalitas mereka dalam menjalankan tugas jabatan baik sebagai Notaris, PPNS maupun Pejabat Fungsional Tertentu.

Turut hadir dalam kegiatan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) dan Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kota Palangka Raya.

Dan menjadi saksi dalam Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Pengganti, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional yaitu Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) dan Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Umum (Hadi Cahyadi).

Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa yang dilantik hari ini merupakan bagian dari representasi hadirnya negara dalam memberikan pelayanan di bidang kenotariatan atau PPNS. Kakanwil juga berharap dengan adanya pelantikan ini, akan tetap terjaga efektifitas dan kualitas pelayanan, perlindungan hukum, kepastian hukum, rasa keadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Laksanakan tugas jabatan Saudara dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Bekerjalah secara profesional, bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; dan tidak melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris”, jelas Kakanwil.

Dengan tugas yang sedemikian besar dan tantangan yang berat, Saudara harus memiliki inisiatif dan mampu membuat program inovatif yang menjadi solusi dalam menuntaskan berbagai persoalan, tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-masing. “Saya berharap para Pejabat Fungsional yang dilantik dapat melaksanakan tugas barunya dengan baik. Penting bagi Saudara untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan menjadi teladan di lingkungan kerja Saudara”, ucap Hendra.

“Saya percaya, bahwa dengan bekerja setulus hati dan pikiran yang jernih, maka pekerjaan tersebut akan mendatangkan manfaat bagi semua. Semoga sinergitas antara rekan-rekan Notaris, PPNS dan Kantor Wilayah dapat selalu berjalan harmonis.” Tutup Kakanwil. (Red-Dok, Humas Kalteng, Februari 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) ikuti Peringatan Hari Bhakti BSK Kumham Pertama bertema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak”, Rabu (21/02/24).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Februari 2023, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) menilai tanggal tersebut merupakan tanggal yang bersejarah atas lahirnya salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang  memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Kepala BSK (Y Ambeg Paramatha), mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai forum dialog antar aktor kebijakan pemerintah dan non-pemerintah. Beiau menyampaikan adapun tujuan kegiatan ini untuk membahas masalah kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Beliau menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam pengambilan kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM.  Serta Policy Talk ini juga bertujuan mempopulerkan pendekatan tersebut di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, unit eselon 1 yang aktif dalam perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM.

Muara Teweh - Keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat utama pada Lapas dan Rutan, karena setiap proses pembinaan yang dilakukan harus memperhatikan situasi keamanan pada setiap aspek-aspek terkait. Setiap Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wajib mengikuti aturan yang berlaku pada Lapas dan Rutan. Dalam menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif pada Lapas dan Rutan, Tim Satops Patnal PAS Kanwil Kemenkumham Kalteng melaksanakan Razia Blok Kamar Hunian WBP Pada Lapas Kelas IIB Muara Teweh. (Muara Teweh/20/02/2024)

Pelaksanaan Razia Blok Kamar Hunian WBP Pada Lapas Kelas IIB Muara Teweh yang dilakukan Oleh Tim Satops Patnal PAS merupakan kegiatan insidentil. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam melakukan deteksi dini mengingat gangguan keamanan dan ketertiban dapat terjadi kapan saja.

Seusai dilakukan penggeledahan terhadap Blok Kamar Hunian WBP, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan (Mubasirudin) memberikan arahan kepada para WBP.

Dalam arahannya Kabid Keamanan menyampaikan bahwa pentingnya agar setiap WBP berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, kerapihan dan keamanan di dalam Lapas dan Rutan. Sebagai penutup kabid keamanan juga menyampaikan bahwa wajib bagi para WBP mengikuti proses pembinaan yang diberikan oleh Lapas dan Rutan agar pada saat bebas dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)

Palangka Raya - Sehubungan dengan rencana dan program kerja yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terkait amanat Undang-Undang KUHP mengenai living law. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan inisiasi selenggarakan Dialog Publik di Palangka Raya guna memperoleh saran masukan serta pengalaman terkait dengan ketentuam hukum yang hidup di masyarakat (Living Law) di Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat Suku Dayak di Kalimantan Tengah memiliki keberagaman terkait dengan Hukum Adat serta bagaimana penerapan pidana adat yang ada di Kalimantan Tengah.

Oleh karenanya agar penyelenggaraan Dialog Publik yang rencananya diselenggarakan pada tanggal 7 Maret nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.H) pimpin rapat persiapan yang diikuti oleh Direktur Perancangan PUU (Cahayani Suryandari), Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang PUU (Nuryanti Widyastuti) serta diikuti oleh jajaran di Kanwil Kamenkumham Kalimantan Tengah yang pada kesempatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra), Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Pejabat Administrator dan Pengawas serta Perancang Peraturan PUU pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan rapat persiapan ini Dirjen PP menyampaikan arahan teknis pelaksanaan Dialog Publik nantinya yang akan mengundang Tokoh Adat, Akademisi, LSM, serta Aparat Penegak Hukum. Sementara untuk narasumber untuk kegiatan Dialog Publik ini nantinya akan diisi oleh Pemateri diantaranya Prof. Dr Harkristuti Harkrisnowo, Kajati Provinsi Kalimantan Tengah, Akademisi, dan Ketua Dewan Adat Dayak.

Kepala Kantor Wilayah dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapan dan dukungannya terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berharap agar koordinasi dapat terus terjalin sehingga kegiatan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)