Depok - Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) General serta Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas dilaksanakan selama 2 hari. Diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari berbagai provinsi baik secara daring ataupun luring yang bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BSDM Hukum) pada 6-7 Januari 2025 (7/1/25).
Hadir secara langsung perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi, yang bertindak sebagai penanggung jawab Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi di kantor wilayah, serta perwakilan pengampu RKT RB dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah strategis dalam penyusunan indikator-indikator pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan Zona Integritas, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Diwakili Erwin Nugroho menyampaikan arahan dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi bahwasanya indikator dalam RKT RB 2025 memiliki 26 indikator dengan 18 indikator yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dari pemecahan kementerian yang telah terjadi dan dimasa transisi ini, Kementerian Hukum kini memiliki 49 satuan kerja, dimana 35 satuan kerja telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), dan 2 di antaranya telah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
”Bagi kantor wilayah yang memiliki satuan kerja Balai Harta Peninggalan (BHP) diharapkan untuk melakukan penguatan dengan target meraih predikat WBK di tahun 2025 dan 7 kantor wilayah yang belum meraih predikat WBK agar juga menargetkan pencapaian tersebut” imbuhnya.
Diikuti oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) bersama staf, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan indikator-indikator penyusun rencana kerja tahunan yang dipandu langsung oleh Erwin Nugroho dan Andhika Galih Ciptadi dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Adapun indikator yang menjadi perhatian adalah antara lain Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelayanan Publik, Pengawasan, Kebijakan dan Regulasi, Pengelolaan Arsip Digital & Data Statistik Sektoral, Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan & Aset, dan Budaya BerAKHLAK.
“Pembahasan masing-masing indikator rencana kerja tahunan reformasi birokrasi (RKT RB) secara rinci menjadi satu langkah dalam meminamalisir misinterpretasi di setiap indikatornya” terang Diana.
Masing-masing indikator dibahas satu-persatu secara rinci, diharapkan dalam pemenuhan RKT RB 2025 menjadi lebih mudah dan lebih terstruktur. Kantor Kementerian Hukum Kalimantan Tengah optimis bahwa di tahun 2025 indikator-indikator yang ada mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan reformasi birokrasi secara nasional.
