Palangka Raya - Paralegal Justice Award (PJA) 2024 akan memasuki puncaknya yakni tahap nasional, dimana dari total 1.067 peserta yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah hanya 300 peserta terpilih yang dapat mengikuti Paralegal Academy di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM.

Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mengirimkan 6 (enam) delegasi peserta dari unsur 4 Kepala Desa dan 2 Lurah yang mengikuti kategori PJA Non Litigation Peacemaker (NLP) dan Anubhawa Sasana Jagadhitta (ASJ), yakni dari Kelurahan Panarung, Kelurahan Padang, Desa Talio Muara, Desa Lada Mandala Jaya, Desa Sumber Agung dan Desa Pangkalan Tiga.

Untuk menunjang kesiapan para delegasi, Kanwil Kemenkumham Kalteng melakukan pembekalan kepada para peserta secara virtual, kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Kepala Bidang Hukum (Khudloifah), Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum &, JDIH (Vasco Fernando) serta para JFT JFU, yang dilakukan di Aula Kahayan, Rabu, 22 Mei 2024.

"Selamat dan semangat untuk para Kepala Desa dan Lurah selaku delegasi Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil melaju ke tahapan nasional dan akan mengikuti paralegal academy, semoga berbagai proses yang telah dilalui dapat membuahkan hasil terbaik untuk Desa/Kelurahan dan Kalimantan Tengah pada umumnya", ujar Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dengan adanya pembekalan yang diberikan para peserta diharapkan akan memiliki gambaran selama mengikuti proses tahap nasional PJA 2024, sehingga diharapkan bisa mendapatkan berbagai penghargaan yang dikategorikan seperti Favorit Publik, Top 10 PJA, Kategori PJA, Kategori NLP dan Kategori ASJ.

Kanwil Kemenkumham Kalteng selalu memberikan dukungan penuh kepada para delegasi agar dapat berkiprah di kancah nasional untuk membawa nama besar dan kebanggaan daerahnya masing-masing. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Penyebaran informasi hukum tak hanya dilakukan sebagai kegiatan yang bersifat seremonial belaka, namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tujuan pembudayaan hukum di lingkungan sekolah untuk para pelajar dapat tepat sasaran dan bermuara pada pendidikan karakter yang baik.

Kanwil Kemenkumham Kalteng yang terdiri dari JFT Penyuluh Hukum (M Rafid Zuhdi), Analis Hukum (Rizki Imawaty dan Yuyun Kartinah) serta JFU (Juliyan Noor) menjadi tim penyuluhan hukum di SMK Negeri 1 Palangka Raya dengan topik "Stop dan Lawan Kenakalan Remaja di Lingkungan Sekolah", Selasa, 21 Mei 2024.

Kegiatan tersebut disambut baik oleh pihak sekolah dan para siswa-siswi yang menjadi peserta kegiatan, dengan adanya penyuluhan hukum secara langsung diharapkan dapat menjadi stimulus untuk para generasi muda memiliki karkter budi pekerti yang baik dan menghindari kenakalan remaja yang dapat berujung pada kriminalitas.

Kenakalan remaja merupakan bentuk perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat hingga perbuatan melanggara hukum yang merugikan pelaku dan korban baik secara materim maupun immateril, adapun setidaknya terdapat 3 (tiga) tingkatan kenakal remaja yakni : Tindakan yang bertentangan dengan nilan dan norma di masyarakat, tindakan berupa pelanggaran, dan tindakan melanggar hukum
Berbagai bentuk-bentuk kenakalan remaja seperti : bullying, tawuran antar pelajar, pencurian, narkoba dan lain sebagainya menjadi momok yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan bermasyarakat terutama untuk generasi muda sebagai penerus bangsa.

Pemberian materi diikuti dengan penuh antusias oleh para siswa karena diselingi dengan ice breaking dan quiz menarik dimana siapa yang dapat menjawab pertanyaan mendapatkan reward dari para tim penyuluh, pihak sekolah berharap kegiatan penyuluhan hukum semacam itu dapat dilakukan kembali pada program Kanwil Kemenkumham Kalteng mendapat agar dapat menjadi pemicu para pelajar untuk senantiasa mengutamakan pendidikan karakter dilingkungan sekolah maupun masyarakat. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Bertempat diaula Mentaya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada bidang Hukum Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan agenda kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas satu buah Ranperda tentang Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit dan empat buah Rancangan Peraturan Bupati tentang, Rabu (22/05/24).

1. Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Penertiban Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;

2. Ranperbup tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Ranperbup tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

4. Ranperbup tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal dan Kemudahan Perpajakan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Adapun dalam kegiatan rapat pengharmonisasian dibuka langsung oleh Kepala Bidang Hukum  mewakil Pimpinan Tinggi Pratama dan didampingi oleh Kepala Subbidang FFHD serta dihadiri seluruh  Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Kalteng

Dalam penyampaian sambutan yang diwakili oleh Kepala Biddang Hukum (Khudloifah) memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasamanya yang terjalin selama ini  dalam keaktifan serta mendorong kemajuan produk hukum di daerah melalui proses Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kantor Wilayah.

Kedepannya berharap agar hubungan pelaksanaan kegiatan harmonisasi Ranperda tidak saja sebatas pada proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi namun dapat melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam membantu pihak pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Peraturan  Daerah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemaparan kegiatan yang disampaikan melalui tim Pokja 1 dan Pokja 2 memberikan masukan dan saran terkait materi subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan satu Ranoerda dan keempat Ranperbup dimaksud berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan substansi yang berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, beserta dengan perubahannya.

Memasuki sesi saran dan masukan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekwan DPRD Lamandau (Robinsar Sinaga) dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Mukarramah) mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam membantu pemerintah daerah khususnya bagi Bagian Hukum  pada  Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses pengharmonisasian yang berjalan tepat waktu.

Hasil perbaikan akan disesuaikan dengan hasil berita acara yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalteng serta dalam kesempatan tersebut Tim bersama pihak pemrakarsa melakukan sesi penandatangan Berita Acara  yang diwakili oleh Khudloifah selaku perwakilan pimpinan Kepala Kantor  bersama Kepala Bagian Hukum Sekwan  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau Kegiatan ditutup dengan sesi Foto Bersama antara Tim Kantor Wilayah Kemenkumham dan seluruh Pejabat/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Seruyan - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (Budi Haryono) didampingi Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) dan tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkumham Kalteng melakukan koordinasi dan pendampingan verifikasi data dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Tim Asesor dan Tim Kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Selasa (21/05/2024).

​Adapun maksud dan tujuan dari Koordinasi ini adalah untuk pendampingan verifikasi data dukung Indeks Reformsi Hukum (IRH) sebagaimana amanah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Refomasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam pendampingan verifikasi data dukung Kepala Bidang HAM menjelaskan bahwa data dukung yang dilakukan penilaian yaitu pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi
2. Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi sebagai peraturan perundang-undangan
4. Penataan database peraturan perundang-undangan

​Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut tim Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah disambut oleh Tim IRH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan. Pada kesempatan tersebut Bagian Hukum Setda Seruyan juga mengucapkan terimakasih kepada Tim Kantor Wilayah dan akan mengarahkan Tim Kerja IRH Kabupaten Seruyan untuk berupaya dalam melengkapi semua data dukung serta akan mendorong Tim Asesor untuksecepatnya melakukan penilain atau Submit pada data dukung yang sudah di Upload pada Aplikasi Indeks Reformsi Hukum (IRH). (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :