Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2024 yang digelar secara virtual, Jumat (03/10/2025). Kegiatan ini merupakan agenda resmi BPK RI dalam menyampaikan hasil audit laporan keuangan kementerian di lingkungan Kemenkum.
Acara terpusat di Graha Pengayoman, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Anggota I BPK RI, Menteri Koordinator Bidang Hukum, para Menteri di lingkungan Kemenkum, serta pejabat tinggi kementerian. Seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kanwil Kemenkum Kalteng, mengikuti jalannya kegiatan melalui Zoom Meeting sesuai arahan panitia penyelenggara.
Jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng mengikuti acara dari Aula Kahayan. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng Hajrianor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto, serta jajaran Keuangan dan BMN Kanwil Kalteng.
Agenda utama kegiatan adalah penyerahan resmi LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2024 kepada Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kementerian Hukum kembali berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menjadi bukti konsistensi kementerian dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dalam sambutannya, Anggota I BPK RI menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum yang mendorong seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara optimal.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya menjaga tata kelola keuangan yang baik. Kehadiran pimpinan hingga jajaran teknis di bidang keuangan dan BMN mencerminkan komitmen penuh dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan BPK RI.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas capaian opini WTP dan menegaskan komitmen jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “Opini WTP bukan sekadar prestasi, tetapi juga tanggung jawab. Kami di Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen menjaga akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan anggaran yang profesional demi mendukung kepercayaan publik dan agenda prioritas pemerintah,” ujarnya.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, Oktober 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
