Palangka Raya – Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah melalui Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melaksanakan kegiatan Operasi “JAGRATARA” Pengawasan Orang Asing Secara Serentak di Wilayah Kota Palangka Raya, Kamis (29/12/23).

Tim yang bergerak ke lapangan dipimpin oleh Muhamad Irham Anwar selaku Kabid. Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan staf.

Irham menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka rangkaian pengamanan Natal 2023, Tahun Baru 2024 dan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kegiatan Operasi “JAGRATARA” tim melaksanakan pengawasan di Bandara Tjilik Riwut yang merupakan lokasi strategis tempat perlintasan orang, tim melakukan koordinasi dengan pos pelayanan yang ada di bandara, pemantauan pos terpadu dan pengamatan terhadap penumpang yang melintas di terminal bandara.

Tim juga melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berada di Kota Palangka Raya, seperti Badan Intelijen Negara (BINDA) Kalimantan Tengah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)  Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang diperoleh kondisi Pemilu dan Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kondisi yang kondusif, adapun potensi masalah yang bisa saja timbul telah diantisipasi dan di tangani dengan baik sebelum muncul menjadi masalah.

Di kesempatan tersebut Ketua Tim berdiskusi dan menyampaikan saran untuk dapat dibentuk Tim Terpadu dalam rangka pengamanan Natal, tahun baru dan yang paling utama untuk pengamanan pemilu yang akan berlangsung panjang, di bandara sudah ada tersedia Pos Terpadu, yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai posko dari Tim Terpadu. Sehingga akan sangat memudahkan koordinasi dan pengambilan langkah-langkah dalam rangka pengawasan dan pengamanan Orang-orang yang dicurigai berpotensi menimbulkan permasalahan untuk wilayah Kalimantan Tengah, apabila ada ditemukan Warga Negara Asing yang melakukan hal-hal yg berbahaya untuk keamanan, pihak imigrasi siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yang berpotensi bisa menimbulkan masalah ini bukan hanya WNA, bisa juga WNI yang memasuki Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tapi memiliki tujuan tertentu.

"Diharapkan semua Wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah selalu aman, kondusif dan tidak ada permasalahan yang muncul terkait orang asing yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah" jelas Irham

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra) diwakili Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan (Mubasirudin) hadiri Launching Aplikasi Ketahanan Ekonomi, Aplikasi Kerawanan Sosial, Aplikasi Tata Kelola Pendaftaran/Pelaporan Ormas dan Sistem Informasi Hitung Pemilu-Pilkada 2024, Kamis (28/12/23).

Bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Nuryakin) menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terciptanya aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Aplikasi yang akan di Launching pada kegiatan ini adalah Aplikasi Indeks Ketahanan Ekonomi, Aplikasi Indeks Kerawanan Sosial, Badan Kesbangpol bersama dengan Desk Pilkada Prov. Kalteng membuat Aplikasi Sistem Informasi Real Count Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu bernama SI SUKAH (Sistem Informasi Suara Kalteng BERKAH).

“Penggunaan aplikasi-aplikasi ini tentu diharapkan sangat membantu peningkatan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalteng dalam menyelesaikan pekerjaan. Upaya ini juga untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik” ucap Nuryakin.

Dan juga dalam kegiatan ini dilakukannya Pengukuhan Komunitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Anti Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuhan ini laksanakan sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika di Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas-RT, Desember 2023).

Kuala Kurun - Bertempat di Gedung Pertemuan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan FGD penyusunan 2 (dua) buah Rancangan Inisiatif DPRD Gunung Mas tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan dan Ranperda tentang Keolahragaan.

Adapun Narasumber yang mewakili Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah adalah Kepala Bidang Hukum (Khudloifah), Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya (Yusuf Salamat dan Nor Asriadi), serta didampingi oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini), Perancang PUU Ahli Muda (Andri) dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama (Muhammad Arifin).

Adapun kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bapemperda dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Akademisi Universitas Palangka Raya. Dalam pemaparannya Tim menyampaikan bahwa kedua rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari pembagian urusan kewenangan yang menjadi ranah pemerintah daerah kabupaten terkait penyelenggaraan jalan kabupaten dan pelaksanaan keolahragaan di daerah yang perlu menjadi skala prioritas kebijakan hukum di daerah, dalam sesi dimaksud Pemerintah Daerah dan masyarakat mengapresiasi kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut sehingga  permasalahan baik di jalan dan olahraga dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasi pelaksanaan di daerah baik bagi masyarakat, pengusaha dan seluruh pihak terkait dalam penyusunan kedua ranperda dimaksud.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bapemperda Kabupaten Gunung Mas berharap agar kerja sama yang sudah terbangun saat ini dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dapat terus berlanjut di tahun 2024 terkait pelaksanaan penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunung Mas. Pelaksanaan Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara seluruh peserta yang hadiri, narasumber dan Ketua Bapemperda dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD kabupaten Gunung Mas. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2023)

Buntok – Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Rutan Kelas IIB Buntok, Rabu (27/12).

Kegiatan Monitoring ini dilaksanakan dalam rangka persiapan Rutan Buntok dalam pelaksanaan hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta pemantauan bangunan Rutan Kelas IIB Buntok.

Adapun dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta perhatikan 3 kunci Pemasyarakatan dan back to basic selama hari raya Natal dan Tahun Baru.

⁠Untuk bangunan ataupun akses jalan yang digunukan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban segera dilakukan pemeliharaan supaya tetap terjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan dilaksanakan berjalan dengan aman dan tertib hingga selesai. (Reddok, Humas Kalteng, Desember 2023).

Foto Dokumentasi: