Palangka Raya – Kementerian Hukum melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum resmi membuka Pelatihan Teknis Layanan Jaminan Fidusia Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara daring pada Senin (8/9/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 12 September 2025 ini diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng), mulai dari Kepala Kantor Wilayah (Hajrianor), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), Kepala Bidang Pelayanan AHU (Khudloifah), hingga pejabat fungsional terkait.
Pembukaan kegiatan dipimpin Direktur Perdata (Hendry Sulaiman). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia sebagai bagian dari empat target capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum tahun 2025.
“Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam sektor pembiayaan. Untuk itu, layanan ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Hendry juga memaparkan sejumlah langkah strategis Ditjen AHU, di antaranya kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rencana perjanjian dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Kedua inisiatif ini dinilai krusial untuk menekan potensi kerugian negara akibat perbedaan data pembebanan fidusia. Selain itu, Ditjen AHU juga tengah menyiapkan pembentukan Satgas Pengawas PNBP Fidusia serta penyusunan Rancangan Permenkum tentang Tata Cara Layanan Jaminan Fidusia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BPSDM Hukum, (Jusman), menyampaikan pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas pegawai. “Melalui pelatihan teknis ini, kita berharap lahir pemahaman yang seragam mengenai layanan jaminan fidusia sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tuturnya.
Dengan adanya pelatihan ini, Ditjen AHU dan Kanwil diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan fidusia yang profesional, guna mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum tahun 2025. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
