Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Jumat, (17/01/2025). Kegiatan ini berlangsung secara virtual dari Aula Kahayan Kantor Wilayah, dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (Budi Haryono) beserta operator RKA-KL.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam perencanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum RI. Mengingat tahun anggaran 2025 telah dimulai, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan pelaksanaan revisi anggaran dan penanganan blokir anggaran pada belanja perjalanan dinas.
Dalam pemaparannya, Subkoordinator Penyusunan Rencana dan Anggaran (R. Viddhi Sattvika) menjelaskan berbagai strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan revisi anggaran agar lebih efektif dan efisien.
Viddhi menekankan pentingnya melakukan reviu terhadap Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara rutin, minimal setiap triwulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi program, kegiatan, dan output yang tercantum dalam DIPA tetap relevan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Selain itu, Viddhi juga menghimbau agar lakukan persiapan matang untuk menangani anggaran terblokir
“Apabila terdapat anggaran yang diberikan catatan (tanda blokir) dalam DIPA, satuan kerja diimbau untuk mempersiapkan dokumen pendukung dengan cermat. Hal ini bertujuan agar kendala tersebut dapat segera ditangani tanpa menghambat pelaksanaan kegiatan”, ucap Viddhi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto) menyampaikan apresiasi terhadap langkah strategis yang telah dipaparkan. Ia menekankan bahwa revisi anggaran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai target kinerja satuan kerja.
“Revisi anggaran bukan hanya soal penyesuaian angka, tetapi juga bagaimana memastikan program yang direncanakan dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran. Dengan arahan yang jelas dari narasumber, kami yakin satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah dapat lebih sigap dan terorganisasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di tahun 2025,” ujar Joko martanto.
Lebih lanjut, Joko menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang solid antara seluruh unit kerja. “Kesuksesan revisi anggaran tidak terlepas dari koordinasi yang baik di semua lini. Melalui rakor ini, kami diingatkan kembali tentang pentingnya konsistensi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Melalui rakor ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dapat melaksanakan revisi anggaran dengan lebih baik, terencana, dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Januari 2025).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya – Kegiatan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Kepala Kantor Wilayah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto. Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, secara resmi mengukuhkan Ilham Nurhidayat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Jumat (17/01).

Usai pengukuhan, Ilham Nurhidayat menandatangani berita acara sebagai simbol dimulainya tugas baru. Pengukuhan ini menandai komitmen BPKP dalam memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Deputi Bidang Akuntan Negara BPK RI, Sally Salamah, memberikan sambutan yang menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan perlunya pembinaan yang mencakup berbagai level, mulai dari pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil pengawasan nantinya akan disampaikan dalam bentuk Laporan Eksekutif Daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara BPKP dan pemerintah daerah. Ia berharap agar BPKP terus mendampingi pemerintah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, serta mengucapkan selamat kepada Ilham Nurhidayat atas amanah barunya.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru dilantik. Kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, memimpin rapat yang membahas rencana kegiatan Divisi Pelayanan Hukum untuk Semester I. Fokus utama rapat ini adalah membahas realisasi anggaran, target capaian, dan manajemen risiko untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat juga menekankan optimalisasi potensi dalam mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Divisi Pelayanan Hukum, Jumat (17/01).

Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Khudloifah, menyampaikan rencana kerja yang mencakup berbagai kegiatan strategis, termasuk pelaksanaan rencana kerja Triwulan I, monitoring dan penilaian daerah (MPD), pergantian notaris, pemberian honor notaris, pelantikan notaris dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyebaran informasi terkait administrasi hukum umum seperti pendaftaran Apostile.

Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Budi Hariyono, memaparkan rencana kerja di bidangnya. Bidang KI akan fokus pada peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal, desain industri, indikasi geografis, dan lainnya. Untuk mendukung pencapaian target, Bidang KI akan memperluas kerja sama dengan yayasan, perguruan tinggi, dan instansi terkait.

Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya memaksimalkan data dukung laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak menjadi temuan. Selain itu, peningkatan kualitas program di setiap bidang, publikasi, dan promosi kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk memastikan penyebaran informasi tentang pelayanan hukum dapat menjangkau khalayak luas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

 Palangka Raya – Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengawali pagi dengan penuh semangat melalui kegiatan senam bersama yang digelar di halaman kantor wilayah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kebersamaan, Jumat (17/01).

Dipandu oleh instruktur senam yang berpengalaman yaitu Zin Yanti, para peserta dengan antusias mengikuti gerakan senam yang energik dan menyenangkan. Alunan musik yang mengiringi senam menciptakan suasana ceria sekaligus memberikan semangat tambahan bagi para pegawai yang mengikuti senam.

Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang turut serta dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa menjaga kesehatan fisik merupakan langkah penting untuk mendukung produktivitas kerja. Kesehatan adalah aset utama. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan lebih optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan senam pagi ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarpegawai, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Senam pagi rutin diharapkan dapat menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, sebagai langkah menuju produktivitas dan kesejahteraan bersama. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian