Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari ini, Selasa (18/3).

Acara ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan kebijakan nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil, Maju Amintas Siburian, A.Md.IP, S.Pd., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus dilakukan secara simultan dan terpadu untuk menciptakan keadilan dan kehidupan masyarakat yang kondusif.

"Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di daerah harus mampu menjadi ujung tombak dalam perumusan kebijakan pembentukan produk hukum daerah. Harmonisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya menciptakan regulasi yang adil, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar Maju Amintas Siburian dalam sambutannya.

Dalam rapat ini, dibahas lima rancangan peraturan bupati (Ranperbup), yaitu Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Ranperbup tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Ranperbup tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar

Lebih lanjut, Maju Amintas Siburian juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham dalam penyusunan regulasi daerah.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sinergi yang baik ini harus terus ditingkatkan agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Kepala Kanwil menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum berperan dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan yang berkualitas dan berintegritas, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 serta arahan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.02-221 tanggal 15 Januari 2025.

Sebagai instansi vertikal di daerah, Kanwil diharapkan menjadi ujung tombak dalam harmonisasi kebijakan hukum. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap rancangan peraturan daerah yang disusun dapat mendukung pembangunan hukum yang responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Maret 2025

Foto Dokumentasi : 

Buntok - Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mendorong lurah/kades dalam Pendaftaran PJA, dengan meLakukan Sosialisasi dan pendampingan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Selasa (18/3/2025).

Tim Kantor Wilayah dalam melakukan pemdampingan Penyuluh Hukum Ahli Madya, Agustina Dayaleluni, Analis Hukum Ahli Muda, Vasco Fernando dan Penyuluh Hukum Pertama, Herry Permana berkoordinasi ke Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Kedatangan Tim Kantor Wilayah disambut langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan, Yohanes) dan dihadiri Kades serta Lurah di Kabupaten Barito Selatan.

Disampaikan bahwa PJA ini, memiliki tujuan untuk terwujudnya pemenuhan akses keadilan yang merata diseluruh lapisan masyarakat di Indonesia dimana saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya keahlian sebagai peacemaker di tataran tingkat desa.

Maka dengan adanya peacemaker jastice award ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan hukum dan bantuan hukum di desa dan juga untuk memberikan apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah menyukseskan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan fokus terhadap kemudahan berinvestasi, peningkatan sektor pariwisata dan pembukaan lapangan kerja melalui sumber daya alam dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.

Selanjutnya Tim Kanwil Kemenkum Kalteng melakukan pendampingan pendaftaran untuk mengikuti peacemaker justice award. Dan Yohanes selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan sangat mendukung dan memberikan dorongan penuh kepada seluruh lurah dan kadesnya untuk turut serta dalam kegiatan PJA, dalam rangka peningkatan pemahaman dan perlindungan  hukum kepada masyarakat serta untuk ikut memajukan nama Kabupaten Barito Selatan.

Kepala Bagian Hukum memberikan apresiasi atas langkah dari Kanwil Kemenkum Kalteng untuk melakukan pendampingan untuk daerah nya sehingga kami bersemangat untuk ikut memperebutkan penganugerahaan ini agar dapat  membanggakan wilayah Kabupaten Barito Selatan. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Tengah kembali menerima Permohonan Percetakan Sertifikat Apostille, bertempat di Law and Human Rights Center Pemohon di Terima oleh petugas Layanan JFT Analis Hukum Ahli Pertama, R. Akbar Sahawung, didampingi JFT Analis Hukum Ahli Muda, Hadi Cahyadi. Selasa (18/3/2025)

Pemohon An.Silvia Haju mengajukan percetakan Apostille ke Negara tujuan China, yaitu Dokumen Terjemahan Surat Tanda Belum Menikah (STBM) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk syarat Pengajuan Visa Sekaligus sebagai dokumen untuk Pengajuan Pernikahan. 

R. Akbar Sahawung selalu mengingatkan ke setiap Pemohon agar sertifikat ini dapat dijaga dengan baik karena apabila rusak nantinya tidak dapat diakui oleh Negara tujuan.

"Saya mengucapkan Terimakasih kepada Petugas Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atas layanannya yang sangat ramah dan baik", tutup Silvia Haju setelah menerima Sertifikat Apostille. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah secara virtual. Selasa (18/3/2025)

Kegiatan dibuka oleh kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady dan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Maju Amintas Siburian dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid beserta jajaran dengan peserta berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan  Tengah.

kegiatan Sosialisasi penilaian Indeks Reformasi Hukum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum tahun 2025, dimana Kementerian Hukum diamanatkan sebagai Leading Instution dalam pelaksanaan program meso dibidang reviu terhdap peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat  maupun tingkat daerah.

Indeks Reformasi Hukum merupakan insrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi.

Kakanwil Kemenkum Kalteng mengatakan “melalui kegiatan sosialisasi penilaian IRH ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan penilaian IRH tahun 2025 di wilayah Kalimantan Tengah dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal”, ungkap Maju Amintas Siburian. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2025)

Foto Dokumentasi :