Langkah Nyata Reformasi Birokrasi, Kanwil Kemenkumham Kalteng Lakukan Penguatan dan Pendampingan di Rutan dan LPKA Palangka Raya

PENDAMPAKSK_1.jpg

Palangka Raya — Dalam upaya meningkatkan reformasi birokrasi serta memastikan pelayanan yang bebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi Kanwil Kemenkumham Kalteng mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya, Selasa (05/11/24).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Sokoewati), yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) untuk periode Triwulan IV serta disambut langsung oleh Kepala Rutan Palangka Raya (Bambang Widianto) berserta jajaran dan di tempat terpisah Kepala Seksi Pembinaan (Agustinus Siagan) berserta jajaran.

Kegiatan yang digelar di Rutan dan LPKA Palangka Raya ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga integritas serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Diana Sokoewati dalam arahannya menekankan pentingnya pemenuhan data yang akurat sebagai dasar evaluasi program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan.

"Pemenuhan data ini menjadi elemen penting bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pemasyarakatan," ujar Diana.

Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya peran Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi di kedua lembaga. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh petugas dapat memahami dan menerapkan prinsip pelayanan yang bersih dari segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi.

Diana menambahkan, "Pendampingan ini penting agar petugas dapat melayani masyarakat secara profesional dan penuh integritas, serta sebagai upaya pencegahan penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik."

Kegiatan ini turut berfokus pada upaya peningkatan kehumasan, dengan mengutamakan komunikasi publik yang transparan dan efektif. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat citra positif instansi pemasyarakatan di mata masyarakat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan reformasi birokrasi di lingkungan Rutan dan LPKA Palangka Raya dapat berjalan lebih optimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan visi dari Kementerian Hukum dan HAM.

psajda.jpgPENDAMPAKSK_3.jpgPENDAMPAKSK_4.jpg

Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik, Kanwil Kemenkumham Kalteng Laksanakan Monev Survei SPKP-SPAK Pada Rutan Tamiang Layang

Monev-SPKP-Tamiang-Kalteng-1.jpg

Tamiang Layang - Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPKP dan SPAK di Rumah Tahanan Kelas II B Tamiang Layang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM (Karyadi) didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) bersama Tim dari Bidang HAM. Selasa (05/11/2024).

Kegiatan monev ini dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan eksternal maupun internal yang dinilai berdasarkan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Kedatangan Tim SPKP dan SPAK Kanwil Kalteng disambut baik oleh Kepala Rutan Tamiang Layang (Arif Budi Prasetya). Karyadi menjelaskan “hasil survey pada satuan kerja baik survey eksternal oleh masyarakat maupun stake holder terkait harus didorong lebih optimal demikian survei internal oleh pegawai. Hasil survey selain menunjukan capaian kita dalam memberikan layanan pada masyarakat juga dipergunakan sebagai data dukung dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, ungkap Kepala Bidang HAM.

Kepala Subbidang PPPHAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi dan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Rutan Tamiang Layang.

Kepala Rutan Tamiang Layang menjelaskan bahwa “Kami akan berusaha untuk terus memaksimalkan survey SPKP-SPAK, sampai saat ini kami telah mempublikasikan survey ini ke media sosial kami dan juga secara langsung kepada masyarakat yang datang berkunjung. Kami akan terus berkoordinasi dengan baik dalam hal teknis maupun non teknis untuk menyikapi kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi dalam pelaksanaan survei”. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Monev-SPKP-Tamiang-Kalteng-2.jpg

Monev-SPKP-Tamiang-Kalteng-3.jpg

Monev-SPKP-Tamiang-Kalteng-4.jpg

Amanah Dalam Bertugas, Kakanwil Lakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Non Manajerial di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-1.jpg

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah laksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Selasa (05/11/24).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian) dalam hal ini melakukan pelantikan pada Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Keimigrasian dan Analis SDM Aparatur, kegiatan ini juga di hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Unit Pelaksana Teknis se Kota Palangka Raya dan Pejabat Pengawas Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Kakanwil Kemenkumham Kalteng, dalam sambutannya, menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional. "Jabatan ini bukan hanya sekadar amanah, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mendukung proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terutama dalam aspek peraturan perundang-undangan, keimigrasian, dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur," ujarnya.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. “Untuk itu, acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan ini bukanlah sekedar acara seremonial melainkan mengandung makna sebuah pengukuhan terhadap tugas dan amanat yang telah dipercayakan oleh negara,” tambah Kakanwil.

Para pejabat fungsional yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan dianggap memiliki kompetensi yang memadai untuk mengemban tugasnya. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga dan mempercepat pencapaian target-target organisasi, baik dalam aspek pembuatan kebijakan, pelayanan keimigrasian, maupun manajemen sumber daya manusia.

“Kepada pejabat fungsional yang telah dilantik, saya ucapkan selamat menjalankan tugas. Saya juga berharap jabatan yang anda emban ini harus dimaknai sebagai sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, tidak saja di hadapan sistem kenegaraan yang berlaku, tetapi juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, melaksanakan percepatan kinerja serta menjalankan amanah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).” Tutup Kakanwil dalam sambutannya.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan doa dan ucapan selamat dari Kepala Kantor Wilayah serta para pejabat yang hadir. Diharapkan dengan pelantikan ini, sinergi dan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah semakin kuat dan dapat mendukung pencapaian visi dan misi kementerian ke depan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto :

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-2.jpg

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-3.jpg

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-4.jpg

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-5.jpg

Pelantikan-Non-Manajerial-Kalteng-6.jpg

Wakil Presiden RI Buka Secara Resmi MTQ VII KORPRI Nasional, Jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng Siap Ambil Bagian

skndkandna_1.jpg

Palangka Raya – Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tahun 2024 resmi dibuka dengan meriah. Acara ini berlangsung di Lapangan Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh ribuan peserta serta tamu undangan. Pembukaan MTQ kali ini semakin istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia (Gibran Rakabuming) yang kali pertama melakukan kunjungan kerja ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (4/11/24).

Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Forkompinda serta serta para pejabat dari perwakili wilayah serta tamu undangan  menampilkan berbagai pertunjukan penampilan seni budaya yang memukau, menampilkan bakat para peserta dari berbagai daerah. Suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan menjadi semangat tersendiri bagi seluruh peserta dan penonton.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah (Sugianto Sabran) menekankan pentingnya MTQ sebagai ajang untuk menumbuhkan semangat cinta Al-Qur'an di kalangan pegawai negeri. "Kegiatan ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga merupakan upaya untuk memperkuat iman dan integritas kita sebagai abdi negara. Mari kita tingkatkan kualitas spiritual dan moral dalam menjalankan tugas kita”. Dengan semangat yang berkobar, MTQ KORPRI 2024 diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas spiritual dan memperkuat ukhuwah di antara anggota KORPRI. “Selamat berkompetisi kepada seluruh peserta,” pungkas Gubernur kepada seluruh peserta.

MTQ KORPRI 2024 diharapkan dapat mendorong seluruh peserta untuk tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah hingga tafsir, akan digelar selama acara berlangsung.

Kanwil Kemenkumham Kalteng mengikuti kegiatan MTQ mewakili dari Kemenkumham RI serta Hadir dalam pembukaan kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), dan Kepala Unit Pelaksana Teknis juga menyampaikan pesan yang penuh makna. "MTQ KORPRI adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk menggali potensi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Qur'an. Semoga kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antar pegawai dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM," pesan Maju Amintas Siburian saat menghadiri kegiatan tersebut.

Pada perwakilan Kemenkumham nantinya akan mengikuti 10 cabang perlombaan yaitu Doa – Pria, Dakwah Al-Qur'an – Pria, Khotbah Jum'at – Pria, Adzan – Pria, Khat Al-Qur'an – Wanita, Tartil Al-Qur'an – Pria, Tartil Al-Qur'an – Wanita, Tilawah – Pria, Makalah – Pria, dan Hifzh

Lebih dari 1.700 peserta yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menghadiri sebuah kegiatan yang bertujuan membumikan nilai-nilai Qurani dalam birokrasi. Acara ini diadakan sebagai wadah bagi aparatur negara untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam perannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Korpri, yang terdiri dari sekitar 4,7 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, mendukung penuh inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat integritas dan moralitas pegawai pemerintah. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai Qurani dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan MTQ dibuka secara resmi melalui penabuhan Katambung oleh Wakil Presiden yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan dan seluruh peserta yang hadir. Simbolisasi pembukaan ini menggambarkan semangat kuat untuk membawa nilai-nilai Qurani lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari para ASN di Indonesia. Acara ini juga menandai komitmen Korpri untuk terus mendukung pembinaan nilai keagamaan dan moralitas dalam birokrasi demi membentuk ASN yang profesional dan berintegritas. (Reddok, Humas Kalteng, November 2024).

skndkandna_2.jpgskndkandna_3.jpgskndkandna_4.jpg

Perkuat Sinergi, Kemenkumham Kalteng dan BNN Kalteng Bersatu Lawan Narkoba

KAKANWIL_KUNJUNGAN_KE_BNNP_1.jpg

Palangka Raya – Dalam rangka mempererat sinergi antarlembaga, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah (Joko Setiono), di kantornya pada hari ini, Senin (04/11/24).

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Kemenkumham dan BNN dalam upaya penanganan masalah narkotika di wilayah Kalimantan Tengah. Maju Amintas Siburian menekankan pentingnya kolaborasi kedua instansi dalam mengatasi peredaran narkotika, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah tersebut.

"Kerja sama ini krusial dalam mendukung langkah-langkah pencegahan serta penanganan narkoba di Kalimantan Tengah. Kami berharap sinergi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba," ujar Maju.

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Joko Setiono, menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilakukan bersama Kemenkumham. "Kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba, baik di kalangan masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan," ujar Joko Setiono.

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat koordinasi melalui berbagai program, termasuk penyuluhan, pemeriksaan rutin, serta peningkatan keamanan di lingkungan lapas dan rutan. Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menciptakan Kalimantan Tengah yang lebih aman dan sehat dari bahaya narkoba.

Silaturahmi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkotika dan memperkokoh hubungan antara Kemenkumham Kalimantan Tengah dan BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

KAKANWIL_KUNJUNGAN_KE_BNNP_2.jpgKAKANWIL_KUNJUNGAN_KE_BNNP_3.jpgKAKANWIL_KUNJUNGAN_KE_BNNP_4.jpg

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Adonis Samad No. 20, Km. 03, Kota Palangka Raya 73111
PikPng.com phone icon png 604605   Whatsapp Official
    +62 896-6541-5210
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilkalteng@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    humas.kemenkumhamkalteng@gmail.com 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   rss kemenkumham   Youtube kemenkumham   linked in kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


    instagram kemenkumham   rss kemenkumham   Youtube kemenkumham   tiktok

  Jl. Adonis Samad No. 20 Km.03, Palangka Raya 73111
  (0536) 3221554
PikPng.com email png 581646   kanwilkalteng@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   humas.kemenkumhamkalteng@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI