Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Kalimantan Tengah (Kalteng), Maju Amintas Siburian, mengikuti kegiatan pegarahan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dr. Dhahana Putra terkait pentingnya etika bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta pembinaan dalam fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui Zoom. Selasa (14/01/2025)

Arahan tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang baik, efektif, dan efisien. Selain itu, penekanan pada etika perancang perundang-undangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perancangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.

“Saat ini diperlukan adanya kolaborasi antar setiap lini. Semua memiliki peran dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan hukum (peraturan perundang-undangan) sehingga diperlukan adanya superteam, bukan superman, yang mana nantinya tim ini dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam menjalan dan menyelesaikan tugas dan pekerjaan”, tutur Dahahana.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkum dalam memperkuat kapasitas aparat di daerah dalam merancang peraturan perundang-undangan yang tidak hanya sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan mengikuti arahan ini, Kakanwil Kemenkum Kalteng berharap dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para perancang peraturan di wilayahnya, serta memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Maju Amintas Siburian juga menekankan “pentingnya Kerjasama, sinergi dan kolaborasi antara Kemenkum dengan pemerintah daerah dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan yang lebih sinergis dan sesuai dengan perkembangan zaman”, ungkap Kakanwil Kemenkum Kalteng. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan integritas di lingkungan kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pakta Integritas, serta Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan ini dilaksanakan dengan penuh semangat pada Senin, 13 Januari 2025, di Aula Mentaya Kantor Wilayah.

Acara ini bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan menandatangani Perjanjian Kinerja, setiap unit kerja berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum. Selain itu, pembangunan Zona Integritas menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya kerja bersih dan bebas korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Kegiatan diawali dengan Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani (WBBM), Pakta Integritas, serta Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama serta Kepala Bidang. Proses ini disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab bersama.

Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas juga menjadi fokus utama kegiatan ini. Para peserta berjanji untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap proses kerja memenuhi prinsip-prinsip integritas.

Selain itu, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai pernyataan tegas untuk menolak segala bentuk korupsi dan pelanggaran hukum. Tidak kalah penting, pembahasan mengenai Manajemen Risiko dan SPBE memberikan panduan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul dalam penerapan teknologi berbasis elektronik.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng semakin solid dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya kolektif ini juga menjadi wujud nyata dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian) menekankan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. "Melalui kegiatan ini, kita menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng serius dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi," ungkap Kepala Kantor Wilayah dalam sambutannya.

"Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan," tutup Kepala Kantor Wilayah di akhir acara. Dengan semangat kebersamaan, Kanwil Kemenkum Kalteng siap melangkah menuju pelayanan publik yang lebih baik dan profesional. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengadakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Manajerial dan Jabatan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah & Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Mentaya Kantor Wilayah ini dihadiri oleh pejabat struktural, pegawai, serta tamu undangan lainnya, Senin (13/01).

Pelantikan ini bertujuan untuk mengukuhkan para pegawai yang telah dipercaya menduduki jabatan baru, baik manajerial maupun non manajerial. Proses pengambilan sumpah/janji jabatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing.

Acara dimulai dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Bagian Umum, yang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Hukum tentang pengangkatan pejabat. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyampaikan pesan penting kepada para pejabat yang dilantik.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan dedikasi. Jadilah teladan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Setelah sambutan, prosesi pengambilan sumpah/janji jabatan berlangsung khidmat. Para pejabat yang dilantik, didampingi rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing, mengucapkan sumpah/janji jabatan dengan penuh kesungguhan. Pengambilan sumpah/janji ini disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah sebagai pejabat yang melantik.

Dalam pelantikan ini, sejumlah pegawai menduduki posisi strategis baik di tingkat manajerial maupun non manajerial. Beberapa posisi manajerial yang dilantik antara lain Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Deny Harlianto), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Khudloifah) dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Budi Haryono). Sementara itu, pada jabatan non manajerial, terdapat pengisian posisi untuk memperkuat layanan operasional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum.

Dengan dilantiknya para pejabat baru, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat. Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan kerja.

“Mari bersama-sama membangun lingkungan kerja yang harmonis, transparan, dan akuntabel. Jadikan momentum pelantikan ini sebagai awal yang baik untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Acara pelantikan ditutup dengan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik serta foto bersama sebagai momen bersejarah dalam perjalanan karier mereka. Dengan semangat baru, Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalteng siap melangkah menuju pelayanan yang lebih profesional dan responsif. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia telah mencanangkan Tahun 2025 sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri sendiri bertemakan Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital yang diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai sektor.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sebagai perpanjangan tangan DJKI berperan penting dalam mendukung suksesnya program yang berkenaan dengan tahun tematik hak cipta dan desain industri di Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya adanya melaksanakan penyebarluasan informasi terkait pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual yang pada akhirnya bermuara pendaftaran/pencatatan Hak Kekayaan Intelektual. Namun Kanwil Hukum Kalimantan Tengah tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan kolaborasi dan sinergi bersama stakeholder terkait.

Wujud kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kotawaringin Barat adalah pengajuan pencatatan Hak Cipta terhadap 10 motif batik melalui hasil lomba desain batik khas  Kotawaringin Barat yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kotawaringin Barat yang diselenggarakan pada akhir tahun 2024.

Bertempat di Law And Human Rights Centre Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kotawaringin Barat dalam hal ini diwakili Kepala Bidang Industri (Titik Elly Wina) berserta tim melaksanakan koordinasi perihal pengajuan pencatanan hak cipta dan bertemu langsung Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Laila Rahmawati), Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Agus Dwi Susanto), dan Analis Hukum Ahli Pertama (Swiss Van Simarmata). Elly menyampaikan, maksud kedatangannya adalah sesuai dengan arahan langsung bapak Pj. Bupati Kotawaringin Barat (Budi Santosa) untuk segera mengambil langkah dalam pelindungan hak kekayaan intelektual terhadap 10 karya motif batik yang menjuarai lomba desain batik khas  Kotawaringin Barat. “Bapak Pj. Bupati sangat aware dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Barat, hal inilah yang mendasari kami untuk melakukan langkah percepatan dalam pengajuan pencatatan 10 karya hak cipta atas motif batik”, ungkap elly.

Laila sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kotawaringin Barat dalam mendukung program Kekayaan Intelektual sesuai dengan tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri. “Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah siap memberikan layanan pendampingan secara langsung kepada para pemilik hak Kekayaan intelektual di Kabupaten Kotawaringin Barat apabila diperluka” ucap laila. Selanjutnya Analis KI melakukan verifikasi data dukung terhadap pengajuan 10 permohonan pencatatan hak cipta untuk selanjutnya di proses pada laman dgip.go.id. (Reddok, Humas Kalteng, Januari 2025).