Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah adakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui Sistem Computer Assisted Test (CAT) Peserta CPNS T.A 2024 bertempat di Aula Kahayan yang dihadiri, Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian), didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) selaku Koordinator Pelaksana kegiatan serta seluruh Pejabat Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergabung dalam Tim Panitia Penyelenggara, Kamis (17/10).

Dalam sambutannya, Maju Amintas Siburian menekankan pentingnya persiapan matang, mengingat seleksi ini merupakan salah satu tahap krusial dalam rekrutmen CPNS. “Seleksi CPNS melalui sistem CAT adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan pegawai. Kita harus memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan lancar, adil, dan profesional,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem CAT memberikan keunggulan berupa penilaian yang objektif, serta memungkinkan peserta untuk melihat langsung hasil ujian setelah seleksi selesai. Oleh karena itu, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan seleksi harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, termasuk kesiapan ruang ujian, perangkat komputer, jaringan internet, hingga pengaturan tata letak dan protokol kesehatan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan yang juga memaparkan berbagai hal teknis terkait pelaksanaan SKD, mulai dari jadwal pelaksanaan, jumlah peserta, hingga pembagian tugas panitia selama ujian berlangsung. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antara semua pihak untuk memastikan pelaksanaan seleksi yang optimal. “Kita harus memastikan bahwa seluruh persiapan, mulai dari sistem hingga personel, siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses SKD,” jelasnya.

Rapat ini juga membahas langkah-langkah pengamanan dan prosedur pengawasan yang akan diterapkan selama ujian, termasuk penanganan terhadap potensi gangguan teknis atau kendala yang mungkin dihadapi peserta selama proses seleksi.

Di akhir rapat, Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan seluruh panitia dan tim pelaksana untuk bekerja sama dengan baik dan berkomitmen penuh dalam menyukseskan pelaksanaan SKD CPNS Tahun Anggaran 2024. "Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seleksi ini berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mari kita jaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah yang kita ambil,” tutupnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Oktober 2024).

Foto Dokumentasi:

Sampit – Dalam upaya meningkatkan komitmen dan implementasi hak asasi manusia (HAM) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kemenkumham Kalteng) yang terdiri dari Kepala Bidang HAM (Karyadi), Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) beserta JFU melaksanakan kegiatan koordinasi Verifikasi Pelaksanaan Aksi HAM di lingkungan Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong mempersiapkan laporan data dukung aksi HAM B12 serta bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pengumpulan data aksi HAM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam kegiatan ini Tim juga sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang mungkin terjadi. Pihak Pemdapun akan segera merespon dan akan segera mengkoordinasikan ke OPD terkait apabila terdapat kendala dan akan di bahas bersama pada rapat yang akan diselenggarakan oleh Pemda dengan mengundang OPD terkait aksi HAM pada pemda.

Dalam kesempatan ini, tim juga menyampaikan pada bagian yang menangani aksi HAM pada bidang hukum dimana dalam penyampaian data dukung harus segera dan tepat waktu, hal ini dikarenakan apabila terlambat, maka data tidak dapat diinput lagi dalam aplikasi. Tim mendorong pemda agar benar-benar mempersiapkan laporan data dukung yang diminta kepada OPD terkait sehingga hasilnya nanti pada B12 dapat terisi semua dengan baik. Selain itu tim mengkoordinasikan ttg rencana koordinasi aksi HAM di pusat. Disampaikan juga oleh tim apabila terdapat kendala dapat langsung berkoordinasi dengan tim di Kanwil guna memperoleh solusi nya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 -2025, Panitia RANHAM telah menetapkan Aksi HAM untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tahun 2021-2025. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan,penegakan dan perlindungan HAM (P5 HAM). (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Palangka Raya  – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPDN) Notaris Pengganti Antar Waktu (PAW) dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Aula Kahayan, Jumat (18/10/24).

Kegiatan ini juga di ikuti oleh Kepala Divisi Administraasi (Joko Martanto), Pejabat Administrator/Pengawas, JFT dan JFU.

Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya peran MPDN dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris di Kalimantan Tengah, mengingat jumlah notaris yang terus bertambah dan saat ini mencapai 151 orang.

“Dengan adanya pengawasan yang maksimal, layanan kenotariatan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik,” ucap beliau.

Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya tugas PPNS sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Diharapkan PPNS selalu berkoordinasi dengan pihak terkait serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan tugas penyidikannya.

Kakanwil menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam kelancaran acara ini dan berharap sinergi antara MPDN, PPNS, dan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah tetap terjaga harmonis. Acara pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pengawasan notaris dan penyidikan yang lebih baik di wilayah Kalimantan Tengah.

“Selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadikan pekerjaan ini sebagai ladang ibadah,” tutup beliau dalam sambutannya​

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko MArtanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S) ikuti Pengarahan Sekretaris Jenderal secara virtual / daring,  Kamis (17/10/24).

Dalam arahannya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (Nico Afinta) menyampaikan Konsep "T-W-T" yang disampaikan terdiri dari tiga elemen penting, yaitu Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab.

Sekjen Kemenkumham menegaskan bahwa setiap pegawai harus memahami tugasnya dengan baik. Selain itu, mereka juga diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan, serta harus bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Beliau juga menyampaikan peran strategis Kementerian Hukum dan HAM  dalam pembangunan hukum nasional sangat penting, serta tujuan reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya pembangunan nasional dan pelayanan public.

Lanjutnya, dalam waktu dekat ini Kemenkumham akan melaksanakan seleksi Calon Pegawasi Negeri Sipil (CPNS) yang di harapkan semua pelaksana dapat mengedepankan integritas, moralitas dan profesionalitas, tidak menjadi calo yang menjajikan kelulusan dan meminta sejumlah uang yang mengatas namakan Pimpinan.