Palangka Raya – Sebanyak 19 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti pengarahan dan pelepasan orientasi yang telah dilaksanakan selama 1 bulan di Kanwil Kemenkumham Kalteng, Rabu (05/06).

Pada hari ini, seluruh CPNS diamanatkan tugas penempatan di masing-masing kabupaten/ kota yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah bertempat di Aula Kahayan.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto), kepada para CPNS diharapkan untuk bersyukur kepada Allah SWT karena menjadi orang pilihan yang bisa bergabung menjadi keluarga Kemenkumham.

Selain itu, Joko Martanto juga berpesan untuk dapat mengimplementasikan hasil orientasi di Kantor Wilayah pada saat bertugas di Unit Pelaksana Teknis. Kemudian, para CPNS diharapkan dapat meresapi dan mengaplikasikan slogan Kementerian yaitu “Kami PASTI” dalam bekerja.

Hadir dalam kegiatan ini, Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Kantor Wilayah serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Kota Palangka Raya.  (Reddol, Humas Kalteng – HF, Juni 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Laksanakan Penilaian Efektivitas Organisasi, Penataan, dan Evaluasi Organisasi. Rabu, (05/06/2024)

Hadir secara langsung sekaligus membuka kegiatan Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Joko Martanto), didampingi oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Hendra), Narasumber Kegiatan dari Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, serta seluruh Peserta kegiatan Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Kegiatan Penilaian Efektivitas, Penataan, dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. “Saya menyampaikan terima kasih tim Biro Perencanaan yang telah berkenan untuk datang ke Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk memberikan ilmu kepada jajaran yang hadir. Juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng yang penuh semangat untuk mengikuti serangkaian dari kegiatan ini”. Tutur Joko Martanto.

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting dan sering menjadi perhatian di dalam analisis organisasi. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (value chain) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan satu sama lain.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategis, serta bertujuan untuk mengevaluasi berdasarkan dimensi struktur dan proses organisasi, menciptakan struktur dan proses organisasi yang sistematis secara efektif, dan tersedianya informasi yang lengkap dari suatu organisasi untuk menjadi rekomendasi bagi penataan organisasi sesuai dengan hasil penilaian evaluasi kelembagaan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari terhitung tanggal 4 s/d 7 Juni 2024 bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, dengan peserta kegiatan ini berjumlah 39 orang yang terdiri dari Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi. “Melalui kegiatan ini saya harap kepada seluruh jajaran untuk dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh Tim Biro Perencanaan secara maksimal, sehingga ilmu yang telah di dapat berguna untuk kemajuan organisasi”. Tutup Joko Martanto. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2024)

Tim Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM pada Sub Bidang Pemajuan HAM melaksanakan koordinasi di Pemda Kuala Kapuas dan Pemda Pulang Pisau terkait identifikasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berbasis HAM.

Tim Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) serta staf bertemu langsung dengan pegawai di Pemda Kuala Kapuas dan Pemda Pulang Pisau. Tim Kantor Wilayah berkoordinasi dan menyampaikan bahwa akan menelaah serta mengidentifikasi Raperda yang berbasis HAM, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28j Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ditegaskan untuk tunduk kepada pembentukan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam menentukan hak dan kebebasan.

Jaminan perlindungan atas hak asasi manusia juga tidak terkecuali terhadap pembentukan produk hukum daerah dimana setiap pembentukan produk hukum daerah harus bernuansa HAM. Pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah dan perumusan HAM diatur dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Nomor 77 Tahun 2012 tentang parameter HAM dalam pembentukan produk hukum serta Permenkumham Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman materi muatan HAM dalam pembentukan perundang-undangan.

Oleh karena itu Tim Kantor Wilayah mendorong Pemda Kabupaten agar dapat menyusun Raperda yang berbasis HAM sesuai Rencana Aksi HAM atau Ranham. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2024)

Palangka Raya - Sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kanwil Kalimantan Tengah terus aktif lakukan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kekayaan intelektual. Selasa (04/06/2024).

Bertempat di ruang Law and Human Rights Center, Kanwil Kemenkumham Kalteng menerima konsultasi dari Dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Seruyan. Ini merupakan tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan oleh tim kanwil kalimantan tengah beberapa waktu lalu.

Dinas koperasi usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Kabupaten Seruyan yang dalam hal ini di wakili oleh Kepala Bidang Industri (Alpisah) dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (M.Ferdiani Wiryawan) disambut hangat oleh Kepala Subbidang Pelayanan KI (Laila Rahmawati), Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Agus Dwi Susanto), Analis KI (Oktavriana Ekasari) juga Helpdesk Pelayanan Kekayaan Intelektual (Amaliya dan Fisty).

Pada kesempatan ini, akan diajukan pencatatan Hak Cipta berupa motif batik yaitu Motif batik kalambi pios, Motif batik talawang tanjaku, Motif batik timpong rarakan. Sebagai persyaratan, "Dalam pencatatan Hak Cipta, prosedur yang harus dilengkapi antara lain registrasi akun di Website hakcipta.dgip.go.id, kemudian pilih pengajuan pencatatan ciptaan dan isi seluruh formulir yang tersedia, selanjutnya unggah dokumen pendukung atau contoh ciptaan, dan lakukan pembayaran, hingga muncul persetujuan otomatis permohonan hak cipta (POP HC), lalu pada tahap terakhir surat pencatatan ciptaan dapat diunduh", ucap Laila.

"Biayanya dalam pencatatan untuk UMKM, Lembaga Pendidikan, Litbang Pemerintah senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan umum biayanya Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah.", lanjut Agus. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2024)