Palangka Raya – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyambut kedatangan peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Republik Indonesia,  di Terminal Kedatangan Bandara TJilik Riwut Kota Palangka Raya. Senin (13/5/2024).

Pada kesempatan ini Plh. Kepala Kantor Wilayah (Dr. Joko Martanto) bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) menyambut secara langsung kedatangan rombongan peserta SSDN PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhanas RI dengan ketua rombongan (Mayjend TNI Ramses Lumban Tobing) bersama 25 orang peserta SSDN di Bumi Tambun Bungai.

Dalam Studi Strategis Dalam Negeri di Prov. Kalimatan Tengah ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendera Ekaputra) juga menjadi salah satu peserta kegiatan SSDN PPRA LXVI Tahun 2024 Lemhanas RI di Kalimantan Tengah.

Tiba di Terminal Kedatangan, rombongan tersebut disambut oleh putra putri Kalteng, yang selanjutnya melakukan pemasangan syal benang bintik khas Kalteng kepada ketua rombongan dan peserta SSDN tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama SSDN dilaksanakan dalam rangka menyiapkan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, yang dimulai sejak tanggal 13 s.d. 16 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap berbagai masalah di daerah, dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Tengah.

Turut hadir dalam penyambutan kali ini Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (H. Edy Pratowo), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Aparatur Pemerintah, Perbankan dan Masyarakat terkait dengan Pengesahan Badan Hukum perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan Sosialiasi Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan, Senin (13/05/2024).

Bertempat di Hotel Best Western Batang Garing, Sosialisasi diikuti oleh puluhan orang peserta aktif yang terdiri dari Dinas/Instansi Terkait, Perbankan, Kantor Pajak, Notaris, dan juga dari para Pelaku Usaha (UKM). 

Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra), yang mana diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), dalam sambutannya menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan merupakan suatu bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan dalam bentuk penyertaan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

"Proses pendirian perseroan perorangan yang sederhana ini, tentu harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Melalui pendirian Perseroan Perorangan, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil akan lebih mudah mendapatkan badan hukum usaha yang dijalankannya sehingga dapat lebih berkembang yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah.", Ungkap Kadiv Administrasi.

Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh para narasumber, salah satunya adalah Pemilik Perseroan Perorangan PT. Ali Giyono Bakut Motivasi  (Ali Giyono) sebagai salah satu Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha melalui Badan Hukum Perseroan Perorangan di Kota Palangka Raya.

Pada kesempatan ini Bapak Giyono memberikan testimoninya, beliau sebelumnya merupakan seorang pekerja buruh bangunan yang kemudian dikenalkan oleh rekannya dengan bisnis yang dijalankan saat ini yakni Ekspor Ikan Bakut/ Betutu, kemudian pak Giyono bergabung dengan rekannya sebagai salah satu penyedia pada Perusahaan Terbatas yang bersifat persekutuan modal. Tentu pada perjalanannya dalam menggeluti usaha ini ada lika liku yang dihadapi, bahkan sebelumnya sempat menjadi korban penipuan.

Semenjak launching Perseroan Perorangan pada tahun 2021, beliau berinisiatif untuk mencari informasi mengenai entitas badan hukum ini, sampai akhirnya beliau datang sendiri ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah guna mendaftarkan usahanya dan telah terbit sertifikat badan hukumnya dengan nama PT. Ali Giyono Bakut. Manfaat yang dirasakan langsung dari memiliki badan hukum perseroan perorangan ini tentu keuntungan dari penjualan oleh Bapak Giyono jauh meningkat karena beliau dapat langsung melakukan ekspor ikan secara mandiri, selanjutnya untuk biaya pengiriman ekspor lebih murah karena tergolong sebagai UMK.

Manfaat lainnya tentu berdampak pula dengan peningkatan pendapatan bagi para nelayan yang menjadi pemasok bahan baku ikan kepada beliau yang meliputi nelayan yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis yang dijalankan oleh Bapak Giyono turut meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Adanya badan hukum Perseroan Perorangan ini sangat berdampak pada kemajuan usaha yang saya jalankan, dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat kami merasa sangat terbantu untuk pengembangan usaha kami”, ungkap Giyono. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Tim Penilaian Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka Entry Meeting Penilaian Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada hari Senin, (13/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri Plh. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata), Pejabat Administrator, Pengawas dan Tim Pembangunan ZI pada Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah serta diikuti oleh Kepala UPT se Kota Palangka Raya dan peserta Desk Evaluasi Pembangunan ZI Satuan Kerja se Kalimantan Tengah yang hadir secara langsung dan juga diikuti secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal menjelaskan secara rinci segala aspek dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja dalam pengusulan WBK yang mana setiap satker harus memenuhi syarat dan bobot nilai yang ditentukan.

Terdapat 2 (dua) teknis pelaksanaan evaluasi oleh TPI antara lain Desk Evaluasi dan Evaluasi Lapangan. Plh. Kepala Kantor Wilayah mendukung penuh dan memantau langsung seluruh pelaksanaan terwujudnya Zona Integritas menuju WBK satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

“Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Itjen di Bumi Tambun Bungai dan diminta untuk satuan kerja agar memastikan lagi kesiapan Satuan Kerjanya serta mohon cermati hal-hal apa saja yang tim penilai sampaikan, dan mantapkan lagi segala yang telah disiapkan”. Pinta Plh. Kakanwil.

Ia meminta seluruh persiapan harus matang dan berharap proses yang dilalui dapat berjalan baik. “Untuk tim dari UPT dan Kanwil tetap lakukan koordinasi dan fasilitasi segala keperluan dan lengkapi dokumen pendukung. Apabila ada hal yang perlu perbaikan maka tolong segera komunikasikan untuk segera diperbaiki. Saya harap semua dapat berjalan baik”. Tutup Plh. Kakanwil.

Diakhir kegiatan, diserahkan secara simbolis surat tugas pelaksanaan Penilaian Desk Evaluasi dari pihak Itjen Kemenkumham RI ke pihak Kantor Wilayah sebagai tanda dimulainya kegiatan Penilaian Desk Evaluasi. Sebanyak 12 Satuan Kerja Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Desk Evaluasi kali ini yang dimulai dari Rutan Buntok, Lapas Muara Teweh dan Bapas Muara Teweh yang hadir secara langsung ke Kantor Wilayah. Selanjutnya Lapas Perempuan Palangka Raya, Lapas Palangka Raya, Bapas Palangka Raya, Rutan Palangka Raya, Lapas Sampit, Kanim Sampit, Lapas Pangkalan Bun, Lapas Sukamara dan Rutan Kuala Kapuas akan dilaksanakan Desk Evaluasi dan Verifikasi Lapangan secara langsung oleh Tim TPI Itjen Kemenkumham RI dengan berkunjung ke Satuan Kerja masing-masing. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024)

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng mengunjungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, (13/05/2024). Hadir memimpin kunjungan koordinasi tersebut yaitu Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Yusuf Salamat) di dampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Noprianto) dan staf Fungsional Umum.

Adapun pembahasan dalam kunjungan ini yaitu terkait Mekanisme penyusunan dan pengharmonisasian rancangan petaturan daerah tentang Penyusunan, Penetapan, dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam kunjungannya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (Yusuf Salamat) menyampaikan agar kedepan dengan adanya jalinan koordinasi ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini pihak dari Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang harus berpedoman rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah nasional.

Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) dan Peraturan Zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan serta pengendaliaan pemanfaatan ruang, termasuk untuk pemberian izin. Hal ini untuk menghindari adanya konflik di bidang spasial dan dapat dijadikan acuan dalam perizinan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :