Jakarta - Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 tingkat Kantor Wilayah resmi ditutup oleh Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara (Yessy Arvelina), Kamis (01/02/2024). Disampaikan dalam sambutannya terkait beberapa kendala yang ditemui dalam Data Keuangan serta BMN, dilakukan penyelesaiannya serta rekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk harapannya seluruh upaya yang dilakukan menghasilkan pencapaian dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2023 dapat tercapai.

Salah satu kendala yang ditemui adalah Terdapat satker yang belum melakukan perekaman Berita Acara Perkembangan Penyelesaian (BAPP) Pekerjaan yang pembayarannya melalui mekanisme RPATA, untuk mengakui progres pembangunan fisik dan utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sehingga mengharuskan untuk dilakukan penginputan BAPP, Melakukan koreksi pencatatan bertambah maupun berkurang pada Akun KDP sesuai Progress KDP Per 31 Desember pada Modul Aset dan jurnal pengakuan utang.

Serta Akun-akun pendapatan perolehan aset lainnya, penerimaan kembali belanja modal TAYL, dan selisih akibat ralat SPM sehingga mengharuskan dilakukan perbaikan melalui Jurnal Manual pada Modul GLP dan jurnal untuk mengakui transaksi akrual pada Modul GLP.

Atas pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN (Eko Herdianto) mengatakan bahwa sangat tidak mudah dalam mewujudkan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang akurat, transparan dan handal. Tentunya diperlukan SDM yang kompeten dan gigih sebagai Operator Aset, Persedian dan GL Pelaporan.

Para operator selalu memonitor dan menindaklajuti permasalahan yang timbul setelah dilakukan Analisa dan pencocokan data keuangan dan BMN selama proses kegiatan rekonsiliasi tingkat wilayah. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng - Holik, Februari 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan komitmen dan optimalisasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Satuan Kerja Pemasyarakatan, maka perlu menerapkan strategi percepatan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah strategi yang perlu dilakukan adalah melakukan asistensi dan supervisi terhadap Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2024 khusunya satuan kerja di Wilayah Kalimantan Tengah, Kamis (01/02).

Berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan Kantor Wilayah dan satuan kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat menjadi pendamping dan mentor bagi satuan kerja yang belum mendapat predikat WBK/WBBM dalam melaksanakan Pembangunan ZI serta dilakukan monitoring secara berkala.

Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) mengatakan bahwa pada tahun 2024 bahwa Target Satuan Kerja Pemasyarakatan yang lolos Tim Penilai Pendahuluan Kantor Wilayah sebesar 50% Jumlah Satuan Kerja Pemasyarakatan yang belum mendapat predikat WBK/WBBM di wilayah masing-masing.

“Kerja sama kita semua sangat diharapkan baik dari segi persiapan sarana dan prasarana maupun pemenuhan data dukung satuan kerja yang akan diverifikasi oleh Verifikator Pemasyarakatan dan Imigrasi sehingga dapat masuk dalam penilaian TPI sampai dengan meraih predikat WBK/WBBM,” harapnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono) dan Kepala Divisi Keimigrasian yang diwakili Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) juga menyampaikan akan memonitoring satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi agar lebih semangat lagi dalam kontestasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2024.

Diana Soekowati selaku Kepala Bagian Program dan Humas pun memberikan pernyataan bahwa data dukung LKE/RKT RB yang telah diupload oleh satuan kerja akan diverifikasi oleh verifikator pada kantor wilayah sehingga kepada para anggota Pembangunan ZI di satuan kerja dapat menghubungi verifikatornya masing-masing apabila terdapat kendala dalam pemenuhan data dukung.

“Komitmen dari pimpinan dan anggota Pembangunan ZI satuan kerja sangat diperlukan dalam meraih predikat WBK/WBBM, sehingga dapat dengan mudah dalam melakukan monitoring untuk meraih predikat WBK/WBBM,” ucap Diana. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melalui Bagian Program dan Humas melaksanakan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya. Kamis (01/02/2024).

Bertempat di ruang kerja Ka.Rutan, kedatangan Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati) dan Kasubbag Humas, RB dan TI (Anggun Prasetyo) beserta staf tersebut disambut hangat oleh Ka.Rutan (Bambang Widiyanto) beserta tim.  Kegiatan ini sendiri turut dihadiri Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalteng (Tri Saptono), Kasubsi Pengelolaan (Eva Susanti) yang juga menjabat selaku Ketua ZI Tahun 2024 serta seluruh Tim Pokja Pembangunan ZI Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Dalam kegiatan penguatan ini, Diana menyampaikan bahwa pada tahun 2024 hanya 50% dari total satker di jajaran Kanwil kemenkumham Kalteng yang belum berpredikat WBK/WBBM yang bisa diusulkan sebagai satker menuju WBK/WBBM.

“Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI selama tahun 2023, ada beberapa satker, khususnya satker dalam kota yang kami prioritaskan menjadi usulan dan Kanwil telah memutuskan bahwa Kelas IIA Palangka Raya terpilih sebagai salah satu satker yang akan diusulkan untuk menuju WBK/WBBM”. 

Lebih lanjut Diana menyampaikan bahwa usulan ini harus diikuti dengan komitmen Kepala Satuan Kerja beserta jajaran dalam pelaksanaan pembangunan ZI di wilayah kerjanya.

Ka Rutan (Bambang Widiyanto) kemudian mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kanwil kepada Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan menyampaikan bahwa dirinya dan jajaran siap untuk memberikan usaha terbaik dalam pelaksanaan Pembangunan ZI di Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

KadivPAS (Tri Saptono) dalam kesempatan ini juga turut memberikan semangat bagi jajaran Rutan Kelas IIA Palangka Raya agar berjuang semaksimal mungkin dalam kontestasi WBK/WBBM ini. “Dengan semangat, kerja keras, doa dan usaha saya yakin Rutan Kelas IIA Palangka Raya bisa meraih WBK”, ungkapnya.

Diana kemudian kembali mengingatkan jajaran Rutan Kelas IIA Palangka Raya untuk mempersiapkan segala data dukung dengan baik dan tepat waktu dan juga memperhatikan hal-hal penting lainnya seperti IPK-IKM, SPBE, publikasi kinerja positif melalui media yang terverifikasi Dewan Pers, serta inovasi pelayanan pada satker yang berdampak positif bagi masyarakat.

Mengakhiri kegiatan, Diana juga menyampaikan bahwa Kanwil selaku pembina selalu siap mendampingi seluruh satker Kemenkumham Kalteng dalam pembangunan ZI. "Jika bapak/ibu memiliki kendala dalam pemenuhan data dukung, jangan sungkan untuk bertanya, kami dengan senang hati akan siap membantu", pungkasnya. (Red-Dok, Melinda, Februari 2024)

Palangka Raya - Sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel dan sarpras dalam penanganan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Korem 102/Pjg menggelar Apel Gelar Kekuatan Pengamanan Pemilu Tahun 2024, di Lapangan Makorem 102/Pjg. Kamis (01/02/2024).

Apel pasukan dipimpin Danrem 102/Pjg (Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto), bersama Kapolda Kalteng (Irjen Pol. Djoko Poerwanto) dan Sekda Kalteng (H. Nuryakin) ini diikuti oleh pasukan dari Satuan Tempur (Satpur), Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), serta Aparat Komando Kewilayahan (Akowil). Turut hadir dalm kagiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng (Dr. Hendra Ekaputra) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni).

Mengawali kegiatan, Danrem 102/Pjg membacakan amanat Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura (Mayjen TNI Iwan Setiawan), menyampaikan jika Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan bertujuan untuk menegaskan komitmen tugas dan kesiapsiagaan prajurit satuan jajaran Kodam XII/Tpr dalam mengamankan wilayah Kalimantan Tengah selama penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang.

Pesta demokrasi yang telah memasuki tahapan penting yakni masa kampanye menjelang pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, membutuhkan konsentrasi yang tinggi bagi setiap prajurit terkait tugas pengamanan di lapangan. "Menyikapi hal tersebut maka saya tekankan kepada seluruh prajurit dan unsur pimpinan satuan, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi agar setiap saat dapat dioprasionalkan guna mengantisipasi segala kemungkinan dan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah," pesannya.

Hindari sikap keragu-raguan dan bertindaklah secara profesional, dalam mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi atau dapat menganggu stabilitas keamanan dan merusak jalannya proses demokrasi.Pedomani aturan pelibatan (Rule Of Engagement) perbantuan kepada Polri maupun Pemerintah Daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi.

Ikuti prosedur tetap yang telah digariskan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan tetap memegang teguh Netralitas TNI. Paling utama, jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi kelompok tertentu yang menyeret prajurit dan institusi TNI ke dalam kepentingan politik praktis.

"Dalam rangka mendukung kelancaran tugas di lapangan, saya ingatkan agar para prajurit menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait dan selalu memelihara jumlah kekuatan personel, yang siap digerakkan sehingga dapat menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihanPresiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif," pesannya lagi.

Kegiatan apel gelar pasukan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan naluri antisipatif prajurit dan satuan jajaran Kodam XII/Tpr terhadap berbagai potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang mungkin timbul sebagai dampak gesekan kepentingan politik di tengah masyarakat. “Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita, dalam melanjutkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara”, tutup Danrem 102/Pjg membacakan amanat Pangdam.

Setelah mendengarkan amanat Pangdam XII/Tanjungpura acara dilanjutkan pengecekan personel dan sarpras oleh Danrem 102/Pjg bersama jajaran Forkopimda Kalteng dan dilanjutkan dengan mengikuti kegitan Vicon bersama Panglima TNI (Jenderal TNI H. Agus Subiyanto) yang terpusat di lapangan Monas Jakarta. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2024)

Foto Dokumentasi :