Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalteng (Edy Pratowo) membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Keprotokolan Se-Kalimantan Tengah Tahun 2023. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni), bertempat di Ballroom Hotel Luwansa Palangka Raya. Rabu (15/11/2023).

Wagub Kalteng dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengapresiasi atas terselenggaranya Rapat Koordinasi yang mengusung tema “Optimalisasi Koordinasi Dalam Rangka Penyamaan Persepsi Keprotokolan”.

“Saya berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar bagian Protokol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, selaras dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini” kata Wagub.

Tugas utama dari seorang protokoler tidak lepas dari memberikan penghormatan kepada pejabat pemerintah, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara dan menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar instansi, daerah, maupun antar bangsa.

“Kegiatan ini sangat penting mengingat protokoler adalah garda terdepan dalam pelayanan pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan, maka petugas protokol dituntut untuk dapat memahami ruang lingkup keprotokolan” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, keprotokolan memiliki dampak besar terhadap pandangan dan prilaku hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

“Saya menekankan agar petugas Protokol selalu berkoordinasi dan memiliki kerja sama tim yang baik, karena dalam mencapai kesuksesan, kerjasama tim yang solid adalah fondasi kuat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien” imbuhnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung penuh kegiatan Rakor Keprotokolan ini. diharapkan dapat menjadi wadah penyerapan dan sharing informasi yang berkaitan dengan keprotokolan. Selain itu juga mampu menambah pemahaman, pengetahuan dan pengalaman mengenai keprotokolan bagi pesertanya.

Pada kesempatan yang sama Asisten Administrasi Umum (Sri Suwanto) saat membacakan sambutan Sekda Kalteng menyebutkan tujuan dari rakor ini adalah untuk memberikan pedoman dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Petugas Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan BUMD.

“Kegiatan Rakor ini diikuti sebanyak 80 orang peserta, terdiri dari masing-masing satu orang dari tata usaha gubernur dan wakil gubernur, serta Sekda. Tiga orang Kepala Sub Bagian Rumah Tangga protokol Bandara, 24 orang protokol Forkopimda, 28 orang protokol Kabupaten/Kota, serta 10 orang protokol Provinsi, dan 10 orang panitia” sebut Sri.

“Atas nama Pemerintah Prov. Kalteng, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemensesneg RI, atas perhatian dan dukungannya terhadap program kerja Setda Kalteng khususnya di bidang keprotokolan serta bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi terlebih organisasi pemerintahan” tutupnya.

Pada kegiatan rakor ini menghadirkan tiga orang nara sumber, yaitu Pakar Keprotokolan dan Etika Pergaulan Internasional, Kemensesneg RI (Sandra Erwanto), Kadis Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng (Agus Siswadi), dan Karo Administrasi Pimpinan (Johni Sonder).

Turut hadir pada rakor ini Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMD di lingkungan Pemprov Kalteng. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kapolda Kalteng (Djoko Poerwanto) memimpin Upaccara Peringatan HUT Korps Brimob Polri ke-78 Tahun 2023 di Lapangan Mako Satbrimob Polda Kalteng. Tema yang diusungkan pada tahun ini yaitu “Negara Aman Menuju Indonesia Maju”, Kamis (16/11).

Hadir sejumlah pejabat Forkopimda Kalteng termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Hendra Ekaputra).
Dalam pelaksanaannya, Kapolda Kalteng membacakan amanat Kapolri (Listyo Sigit Prabowo) yang mengutarakan jika Brimob Polri dalam mengawal perjuangan bangsa Indonesia telah tercatat sebagai torehan tinta emas dan merupakan kebanggaan bagi kita bersama.

“Saat ini kita Tengah menghadapi tantangan ketidakpastian global yang melahirkan Gejolak ekonomi global, menghadapinya dibutuhkan transformasi ekonomi yang harus didukung dengan stabilitas Kamtibmas yang kondusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwasanya Korps Brimob Polri yang merupakan cikal bakal organisasi bentukan Jepang mengalami beberapa kali perubahan nama mulai dari Tokubetsu Kaisatsu Tai, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade) dan Brimob (Brigade Mobil) kala itu perannya mulai kelihatan ketika pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Sebelumnya Belanda telah menjajah Indonesia kurang lebih tiga setengah abad lamanya. Serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Letnan Jenderal Pooten yang merupakan Panglima tertinggi angkatan perang Belanda di Indonesia. Sedangkan Jepang diwakili oleh Panglima Tentara keenam belas, Letnan Jenderal Imamura.

Setelah menyampaikan sambutan Kapolri, Kapolda Kalteng mengungkapkan dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke 78 kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri dimanapun berada. “Semoga Korps Brimob Polri dapat terus menjadi pasukan elit yang senantiasa mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tegas Djoko Poerwanto.

Setelah pelaksanaan upacara, dilaksanakan juga syukuran dan pemotongan tumpeng oleh Kapolda Kalteng dan Ketua Bhayangkari Kalteng, selain itu juga disuguhkan sejumlah atraksi kemahiran oleh Personil Brimob Polda Kalteng dikombinasikan dengan tari-tarian daerah Kalteng. (Reddok, Humas Kalteng – RT/HF, November 2023).

Kuala Kurun - Dalam rangka  penguatan peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris, Kanwil Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Notaris yang berada di wilayah kerja Kab. Gunung Mas (13-15 November 2023) yang dipimpin oleh Kepala Bidang HAM sekaligus mewakili Unsur Pemerintah (Budi Haryono) beserta anggota dari Unsur Notaris (Oen Roeslianawati) dan Unsur Akademisi (Ni Nyoman Adi Astuti) didampingi oleh JFT Analis Hukum Ahli Muda (Rizki Imawaty) beserta JFU Bidang Yankum (Gunawan Wijayanto), kegiatan ini mengagendakan pengawasan rutin terhadap Protokol Notaris serta penguatan peran dan fungsi MPDN Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pembinaan terhadap Notaris di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas.

Optimalisasi penyelenggaraan Layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah terus dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Peningkatan kualitas layanan, serta dukungan layanan yang menunjang kinerja Kantor Wilayah merupakan beberapa prioritas target capaian kinerja yang saat ini tengah menjadi fokus pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Majelis Pengawasan Daerah Notaris, tentu diperlukan dukungan dari Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya khususunya wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hal tersebut, MPDN Kota Palangka Raya melakukan pengawasan rutin terhadap Notaris Kabupaten Gunung Mas dan protokol Notaris sejumlah 5 orang Notaris Notaris di wilayah kerja Gunung Mas terkait teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan dalam pengawasan rutin tersebut Tim MPDN Kota Palangka Raya menemukan dari 5 Notaris di wilayah kerja Kabupaten Gunung Mas terdapat 2 orang Notaris aktif (protokol telah diperiksa), 1 orang Notaris tidak aktif (tidak diketahui keberadaannya) serta 2 orang Notaris yang baru dilantik yang telah terpasang plang Kantornya namun belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai Notaris dikarenakan database pada AHU belum aktif.

Dalam kesempatan ini, Ketua Tim menyampaikan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan penerapan kode etik Notaris. Untuk itu menangani Notaris Gunung Mas yang tidak aktif MPDN Kota Palangka Raya akan segera menyampaikan Laporan tersebut ke MPWN Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini harus sesuai dengan sasaran untuk memastikan terpenuhinya output capaian. (Reddok, Humas Kalteng, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Bandung - Guna meningkatkan kualitas pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaksanakan kegiatan Pra-Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN TA 2023 di Bandung, Jawa Barat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini Sebagai Koordinator Wilayah pada Seluruh satuan Kerja Pemasyarakatan turut hadir dalam Kegiatan, yang dihadiri oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Eko Herdianto, Penyusun Laporan Keuangan, Sandi Fera Veronica Bulo dan Penyusun Laporan BMN, Berming Wardhinna. Senin (13/11/2023)

Dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Anak Agung Gde Krisna, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus melakukan pembinaan dan koordinasi terkait penyusunan laporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya melalui kegiatan Pra-Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Ditjenpas 2023 di Bandung ini, Agung juga memberikan semangat dan optimis agar menghasilkan Laporan Keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke-15 "Saya yakin para pegawai di bidang keuangan dan BMN, mempunyai semangat dalam melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan tata nilai kerja kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif)." Tegas Anak Agung Gde Krisna, Sesditjenpas.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar), R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut agar pemutakhiran data dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Pra Rekonsiliasi dan Pemuktahiran Data Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pemasyarakatan TA 2023 dilaksanakan di Ballroom éL Royale Hotel Bandung mulai 13 – 17 November 2023 yang diikuti oleh 145 orang peserta. (Red-Dok - Humas Kumham Kalteng , November 2023)

Foto Dokumentasi :