Palangka Raya – Kanwil Kemenkumham Kalteng dilaksanakan Rapat Pemenuhan Data Dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB B03 Tahun 2024, bertempat di Aula Kahayan yang di hadiri oleh Kepala Divisi Adminstrasi (Joko Martanto), Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), dan Ketua Pokja serta anggota Pokja, Jumat (23/02).

Agenda rapat kali ini berfokus pada Pembahasan Rencana Aksi dan Target Prioritas Pemenuhan Data Dukung B03 berdasarkan LKE-ZI, RKT-RB, dan Target Kinerja yang harus segera dilengkapi untuk menguploadnya nanti pada Aplikasi e-RB.

Di harapkan seluruh anggota dapat bekerja secara bersama-sama untuk pemenuhan kelengkapan data dukung yang diminta sehingga perlu saling membangun koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Saya berharap kepada seluruh Tim Pokja bisa berkonsentrasi dan berkolaborasi dengan anggota yang lainnya agar data dukung yang di minta benar-benar berdasarkan pada Rencana Aksi Zona Integritas pada Tahun 2024,” ucap Joko.

Setelah rapat ini, seluruh Tim Pokja segera membuat Rencana Kerja di masing-masing Pokja berdasarkan Rencana Aksi Zona Integritas di Tahun 2024 serta terus berkoordinasi dengan Subbagian Humas, RB dan TI terkait hal-hal yang berkaitan dengan data dukung yang harus di lengkapi sekaligus dapat mengupdate perkembangan di masing-masing Pokja tersebut. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Direktur Merek dan Indikasi Geografis (Kurniaman Telaumbanua) didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S) dan Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) mengunjungi UPT Pemasyarakatan Kota Palangka Raya terkait dengan hasil olahan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah didaftarkan mereknya, Kamis (22/02).

Saat kunjungan berlangsung di Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya dan disambut oleh Sri Astiani selaku Kalapas Perempuan Palangka Raya, Direktur Merek dan IG disuguhkan dengan berbagai macam hasil olahan dan proses pengolahan yang dibuat oleh WBP Lapupala (Lapas Perempuan Palangka Raya) baik dari segi olahan makanan sampai dengan seni batik menggunakan canting.

Kemudian, kunjungan dilanjutkan ke Rutan Kelas IIA Palangka Raya yang menyuguhkan kerajinan menggunakan getah nyatu dan kerajinan lainnya. Karutan Palangka Raya menyampaikan bahwa para Warnarupa (Warga Binaan Rutan Palangka Raya) sangat kreatif dan imajiner sehingga dapat membuat produk olahan yang dapat dibuat dengan tangan-tangan yang kreatif dengan hasil yang sangat indah.

Kurniaman Telaumbanua sangat mengapresiasi produk-produk olahan WBP dan menekankan untuk mendaftarkan mereknya sehingga memberikan keamanan dan perlindungan serta menyebarluaskan brand yang dimliki oleh Lapas Perempuan Palangka Raya dan Rutan Palangka Raya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimanta Tengah ikuti Turnamen Bola Volly dan Minisoccer KAKANSAR CUP, Kamis (22/02/24).

Tunamen ini di hadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) yang di wakili Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati), Tim Kanwil Kemenkumham Kalteng yang bertanding di ajang KAKANSAR CUP merupakan Tim gabungan dari pemain Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Turnamen yang bertajuk “KAKANSAR CUP” ini di ikuti oleh Instansi Pemerintah dan BUMN di Kota Palangka Raya. Turnamen ini di selenggarakan sebagai ajang silahturahmi dan sinergitas antar Instansi Pemerintah dan BUMN.

Dalam sambutannya  Kepala Kantor Basarnas Palangka Raya (AA. Alit Suparta) mengatakan “Harapan saya kegiatan ini turnamen bola volly dan minisoccer ini dapat mempererat rasa kebersamaan kita dan membangun solidaritas serta pemain harus saling menjaga sportifitas dalam permainan” Ucap Kakansar.

Tamiang Layang - Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Tim Bidang Hukum mengunjungi Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Timur untuk melakukan koordinasi terkait inventarisasi dan monev Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda) di Kabupaten Barito Timur.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum (Khudloifah) didampingi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli muda (Doaa Risma Diputra) dan JFU (Gunawan) pada kunjungan pertama ke Bagian Hukum menyampaikan rasa terima kasih kepada Bagian Hukum yang diwakili oleh Kabag Umum (Seskal) yang telah menerima kedatangan Tim Kantor Wilayah Wilayah. Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Hukum menyampaikan bahwa maksud kedatangan tim terkait dengan data jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam propemperda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dan sudah sejauh mana prosesnya. Selain itu, Kepala Bidang Hukum juga menyampaikan bahwa Kantor Wilayah memiliki 12 (dua belas) tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang siap membantu Pemerintah Daerah baik itu dalam hal penyusunan maupun harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana nantinya terkait harmonisasi ini juga berkaitan dengan pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Timur menyambut positif atas kunjungan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, serta menyambut baik peran serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang selama ini telah membantu Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Barito Timur. Untuk Data Propemperda sejauh ini data Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sudah diserahkan kepada DPRD namun sampai sekarang masih menunggu penetapan.

Selanjutnya Tim Bidang Hukum melakukan kunjungan lanjutan ke DPRD Kabupaten Barito Timur dan diterima secara langsung oleh Kabag, Persidangan dan Perundang-undangan (Satria). Beliau menyampaikan memang benar Propemperda sampai saat ini masih belum ditetapkan dikarenakan kendala masih belum terpenuhinya kuorum jumlah anggota DPRD pada saat sidang mengingat pada periode Bulan Desember Tahun 2023 s.d Februari Tahun 2024 para anggota DPRD masih disibukkan dengan persiapan Pemilihan Umum. Namun dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan sidang kembali agar Propemperda Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 dapat segera ditetapkan. Beliau juga menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang telah disusun dan akan segera dikirimkan permohonan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Tentunya koordinasi ini merupakan salah satu wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, khususnya terkait dengan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kearifan lokal (local wisdom) di Kabupaten Barito Timur. Diharapkan hubungan dan kerja sama yang sudah terjalin ini dapat terus terjaga dan semakin solid demi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2024)