Palangka Raya – Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, memimpin rapat yang membahas rencana kegiatan Divisi Pelayanan Hukum untuk Semester I. Fokus utama rapat ini adalah membahas realisasi anggaran, target capaian, dan manajemen risiko untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat juga menekankan optimalisasi potensi dalam mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Divisi Pelayanan Hukum, Jumat (17/01).
Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Khudloifah, menyampaikan rencana kerja yang mencakup berbagai kegiatan strategis, termasuk pelaksanaan rencana kerja Triwulan I, monitoring dan penilaian daerah (MPD), pergantian notaris, pemberian honor notaris, pelantikan notaris dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyebaran informasi terkait administrasi hukum umum seperti pendaftaran Apostile.
Sementara itu, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Budi Hariyono, memaparkan rencana kerja di bidangnya. Bidang KI akan fokus pada peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual, baik kekayaan intelektual komunal, desain industri, indikasi geografis, dan lainnya. Untuk mendukung pencapaian target, Bidang KI akan memperluas kerja sama dengan yayasan, perguruan tinggi, dan instansi terkait.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya memaksimalkan data dukung laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak menjadi temuan. Selain itu, peningkatan kualitas program di setiap bidang, publikasi, dan promosi kepada masyarakat juga menjadi prioritas untuk memastikan penyebaran informasi tentang pelayanan hukum dapat menjangkau khalayak luas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).
