Palangka Raya — Komitmen memberikan pelayanan publik yang mudah diakses dan tetap berkualitas terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Di tengah penerapan pola kerja Work From Anywhere (WFA), pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan pendekatan yang profesional sekaligus humanis, Selasa (17/03).
Ruang Layanan Kanwil Kemenkum Kalteng menerima kunjungan dari jajaran pengurus Yayasan Betang Asi Pambelum yang baru. Dipimpin oleh Ketua terpilih, Lidya Veraindah, kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait proses perubahan kepengurusan yayasan seiring telah diterbitkannya Surat Keputusan kepengurusan yang baru.
Tim layanan Kanwil yang terdiri dari Analis Hukum, Penelaah Teknis Kebijakan, serta petugas helpdesk menyambut dan memberikan pendampingan secara terbuka dan komunikatif. Dalam suasana diskusi yang cair namun tetap terarah, masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh mengenai prosedur perubahan kepengurusan yayasan.
Dijelaskan bahwa perubahan struktur organisasi yayasan merupakan hal yang diperbolehkan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diawali melalui Rapat Pembina sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, yang kemudian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar hukum.
Selain itu, disampaikan pula pentingnya kelengkapan dokumen pendukung serta peran notaris dalam penyusunan akta perubahan, hingga tahapan pelaporan resmi kepada Kementerian Hukum. Seluruh tahapan dijelaskan secara praktis agar mudah dipahami dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yayasan.
Kegiatan ini mencerminkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum secara utuh. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi juga dibimbing agar setiap proses berjalan sesuai aturan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kualitas layanan di berbagai kondisi kerja.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal dalam kondisi apa pun. Melalui pola kerja yang fleksibel ini, kami justru semakin mendorong layanan yang lebih responsif, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap masyarakat yang datang tidak hanya mendapatkan layanan, tetapi juga pemahaman yang utuh.
“Kami tidak hanya menyelesaikan administrasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami setiap prosesnya. Dengan begitu, ke depan mereka bisa lebih mandiri dan tertib dalam aspek hukum,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng kembali menunjukkan perannya sebagai mitra masyarakat dalam memastikan setiap proses administrasi hukum berjalan tertib, jelas, dan memberikan kepastian. Sebuah langkah nyata menuju pelayanan publik yang adaptif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
