Palangka Raya — Dalam rangka memastikan pelaksanaan program kerja berjalan optimal serta selaras dengan target organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (12/3/2026) di Aula Kapuas Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, yang dalam arahannya menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai instrumen strategis dalam memastikan pencapaian target organisasi sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja.
Menurutnya, monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi sarana untuk menilai capaian kinerja, tetapi juga sebagai momentum bagi seluruh unit kerja untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan program serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus manajemen kinerja organisasi. Melalui kegiatan ini kita dapat melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat dicapai, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan,” ujar Hajrianor.
Ia juga menegaskan bahwa setiap unit kerja harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.
“Kinerja organisasi yang baik tidak hanya diukur dari realisasi program, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026. Pemaparan tersebut mencakup perkembangan indikator kinerja, progres pelaksanaan kegiatan, serta tingkat penyerapan anggaran.
Melalui proses monitoring ini, pimpinan juga menelaah berbagai kendala yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah percepatan dan solusi yang tepat guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, seluruh pengampu tugas dan fungsi diminta untuk menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta menyiapkan data dukung yang diperlukan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) serta Manajemen Risiko (MR). Dalam sesi tersebut dilakukan penelaahan terhadap dokumen SPIP dan manajemen risiko yang disampaikan oleh unit kerja guna memastikan sistem pengendalian internal organisasi berjalan secara efektif.
Hajrianor juga menegaskan bahwa penerapan SPIP dan manajemen risiko merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sangat penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta mampu meminimalisir potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi,” jelasnya.
Selain kegiatan monitoring dan evaluasi, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi penerjemahan Pohon Kinerja serta Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh unit kerja mengenai keterkaitan antara sasaran strategis organisasi, indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai.
Melalui kegiatan ini diharapkan setiap unit kerja dapat memahami proses penerjemahan pohon kinerja ke dalam indikator kinerja dan target kinerja secara lebih komprehensif, sehingga pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, dan terukur.
Hasil monitoring, evaluasi, serta sosialisasi ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan capaian kinerja organisasi serta memperkuat akuntabilitas kinerja Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah pada triwulan berikutnya. (Reddok, Humas Kalteng, Maret 2026).
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
