Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerima kunjungan Tim Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan Pelatihan Paralegal, penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum (IRH), bertempat di Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng. Kamis (5/2/2026).
Kedatangan rombongan Pemda Barito Selatan disambut langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya (Agustina Dayaleluni) sebagai Ketua Tim Kerja beserta jajaran Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng yang membidangi pembinaan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta evaluasi reformasi hukum. Kegiatan koordinasi ini menjadi wujud nyata penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada rencana penyelenggaraan Pelatihan Paralegal di Kabupaten Barito Selatan. Pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas paralegal yang berasal dari aparatur desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu berperan sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik hukum yang diadukan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Pelatihan paralegal diharapkan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya paralegal yang kompeten, Posbankum diharapkan semakin optimal dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara cepat, sederhana, dan berkeadilan.
Selain pelatihan paralegal, koordinasi juga membahas penguatan pengelolaan JDIH sebagai sarana penyediaan dokumentasi produk hukum daerah yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Tim Kanwil Kemenkum Kalteng memberikan arahan teknis terkait standar pengelolaan JDIH, digitalisasi dokumen, serta optimalisasi pembaruan data guna mendukung transparansi dan akuntabilitas informasi hukum.
Pada kesempatan yang sama, dibahas pula pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam pembenahan regulasi, tata kelola hukum, serta harmonisasi kebijakan. Tim Kanwil memberikan pendampingan terkait pemenuhan data dukung dan strategi peningkatan nilai IRH di Kabupaten Barito Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan pembinaan hukum di daerah. “Kanwil Kemenkum Kalteng siap memberikan pendampingan teknis dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pemerintah daerah, agar pelayanan hukum semakin berkualitas, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Hajrianor. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
