Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kunjungan kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum pada Rabu, 23 April 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di dua lokasi, yakni ruang kerja Sekretaris Daerah di Kantor Bupati Kotawaringin Barat dan Aula Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun yang menjadi Sekretariat MPDN Kotawaringin Barat. Rabu (23/04/2025)
Rombongan pelaksana kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, bersama dua anggota tim, Dessy Octavina Sumala Sartio dan Agus Rubiyanti yang berasal dari JFU Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Kedatangan tim disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rody Iskandar beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Sekda Rody Iskandar menyampaikan apresiasi atas inisiatif kunjungan ini dan menyatakan harapannya agar koordinasi yang dilakukan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum, khususnya dalam penyelenggaraan layanan publik bidang hukum.
"Kami menyambut baik kedatangan tim dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah ini. Saya melihat momen seperti ini sangat penting untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkum, khususnya dalam layanan di bidang Administrasi Hukum Umum. Harapan kami, ke depan bisa dilakukan perjanjian kerja sama yang lebih konkret, bahkan diintegrasikan ke dalam Mall Pelayanan Publik Kotawaringin Barat. Itu akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara cepat dan transparan." ungkap Roy.
Pada kesempatan tersebut, Joko Martanto menyampaikan berbagai layanan yang tersedia di Divisi Pelayanan Hukum, khususnya yang berada di bawah bidang AHU. Ia juga menyambut baik usulan Sekda untuk menjalin perjanjian kerja sama serta mengintegrasikan layanan hukum ke dalam Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Barat demi memudahkan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembinaan, pengawasan, dan penanganan perkara notaris di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau. Dalam sesi ini, tim menjelaskan tata cara pemeriksaan terhadap notaris yang diduga bermasalah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Disampaikan pula penggunaan Buku Panduan dari Ditjen AHU sebagai acuan pelaksanaan tugas Majelis Pengawas.
Tim menghimbau kepada Ketua MPDN Kotawaringin Barat dan seluruh anggotanya untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus notaris bermasalah yang ada, guna menjaga integritas dan profesionalitas profesi notaris di wilayah tersebut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih erat antara Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)
Foto Dokumentasi :
