Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerima kunjungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas dalam rangka koordinasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Tim BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng. Rabu (4/2/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi hukum agar lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Rombongan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas disambut langsung oleh Ketua Tim Kerja BPHN Penyuluh Hukum Ahli Madya (Agustina Dayaleluni) bersama Operator JDIH Kanwil Kemenkum Kalteng. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai aspek teknis pengelolaan JDIH, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga pemanfaatan website JDIH secara optimal.
Pembahasan juga mencakup standar pengunggahan dan pengelompokan produk hukum, pemutakhiran data, serta evaluasi kelengkapan dokumen hukum. Kanwil Kemenkum Kalteng turut memberikan pendampingan terkait strategi peningkatan kualitas pengelolaan JDIH sesuai dengan pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menegaskan pentingnya pengelolaan JDIH yang profesional dan berkelanjutan. “JDIH merupakan etalase informasi hukum daerah. Jika dikelola dengan baik dan tertib, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses produk hukum secara cepat dan terpercaya,” ujar Hajrianor.
Sementara itu, Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan apresiasi atas sambutan dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalteng. Ia berharap koordinasi ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Gunung Mas.
Kegiatan koordinasi ditutup dengan diskusi dan berbagi praktik baik pengelolaan JDIH sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung tertib administrasi hukum serta mewujudkan layanan informasi hukum yang transparan, akuntabel, dan inklusif bagi masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
