Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kalimantan Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadiri Rapat Koordinasi Aksi HAM Daerah Tahun 2025, yang menjadi wadah strategis dalam memperkuat implementasi nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat daerah.

Kegiatan ini menjadi istimewa karena sekaligus memperkenalkan Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Tengah sebagai institusi baru yang resmi menjalankan tugas-tugas kenegaraan di bidang hak asasi manusia, mencakup wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenham Kalteng, Kristiana Meinalita Samosir, menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan membangun kemitraan erat dengan pemerintah daerah agar kebijakan dan program pembangunan lebih berpihak pada nilai-nilai HAM.

Menariknya, kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian,  sebagai bentuk nyata sinergi antarkementerian. Kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mendorong sistem pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanusiaan.

““Kami di Kementerian Hukum sepenuhnya mendukung langkah Kemenham dalam mendorong penegakan HAM yang lebih kuat dan terstruktur di daerah. Sinergi seperti ini harus terus kita rawat karena hukum dan hak asasi manusia adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan,” ujar Maju Amintas Siburian.

Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenham menyampaikan bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas, dan merasa aman serta hak-hak ini wajib dilindungi tanpa syarat.

Ia juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran HAM harus disikapi dengan serius dan ditindak tegas. Masyarakat tidak boleh menjadi korban diskriminasi, kekerasan, ataupun tindakan sewenang-wenang, karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya upaya pemenuhan hak-hak dasar—seperti pendidikan, kesehatan, identitas hukum, dan kebebasan berpendapat—yang harus diakses oleh semua orang tanpa pengecualian. Hal ini menjadi tanggung jawab kolektif, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam konteks penegakan hukum, Kemenham juga mendorong agar aparat penegak hukum bekerja secara adil, transparan, dan akuntabel, agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan kebenaran.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tercipta dialog aktif, pertukaran gagasan, serta perumusan rencana kerja konkret yang akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan Aksi HAM Daerah. Dengan sinergi yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah, cita-cita luhur untuk menghormati dan melindungi hak setiap individu akan semakin mendekati kenyataan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Semarang – Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi berkolaborasi dengan Pusdiklatwas BPKP Bogor sebagai tenaga pengajar dan narasumber sekaligus Pembina SPIP. Acara digelar secara luring, yakni tatap muka di Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memulai kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Pembukaan Pelatihan SPIP dilaksanakan selasa (22/04/2025) oleh Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus dan dihadiri oleh Jajaran Badiklat Hukum Jateng, Tenaga Pengajar Pusdiklatwas BPKP Bogor dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan berlangsung selama enam hari, dari tanggal 21-26 April 2025, diikuti oleh 40 peserta dari 10 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan UPT di Wilayah Kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah. Empat Orang Perwakilan peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah juga mengikuti kegiatan SPIP Terintegrasi. Seluruh peserta diinstruksikan mengikuti materi pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan.

Dalam Sambutannya Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah, dalam berbagai tekanan pentingnya penilaian mandiri ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. “Dengan mengidentifikasi risiko utama dan menyusun langkah antisipasi, kami berharap nilai SPIP Kementerian Hukum dapat meningkat,” ujarnya. Penilaian ini juga menjadi alat ukur untuk memastikan seluruh unit kerja beroperasi sesuai prinsip pengendalian internal yang efektif.

Narasumber dari Pusdiklat BPKP hadir memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme penilaian SPIP. Materi yang disampaikan meliputi penetapan indikator, evaluasi struktur organisasi, serta pengisian formulir Kriteria Kematangan Evaluasi (KKE). BPKP juga memberikan tips agar penilaian berjalan efektif dan hasilnya dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, seluruh unit kerja wajib menyelesaikan penilaian sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan pendampingan dari Biro Perencanaan dan Auditor Kementerian Hukum. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan kualitas pengendalian internal di lingkungan Kementerian Hukum, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja institusi. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Katingan – Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Kabupaten Katingan laksanakan seleksi Peacemaker Justice Award 2025 dengan melakukan penilaian melalui laman pja.bphn.go.id.

Panselda Kabupaten Katingan yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Hakim Pengadilan Agama Katingan, dan Kanwil Kementerian Hukum Kalteng melakukan penilaian terhadap Kepala Desa/ Lurah selaku peserta PJA tahun 2025 yang berasal dari Kabupaten Katingan berupa penilaian dokumen administratif maupun penilaian substantif pengalaman penyelesaian sengketa di Desa/ Kelurahan.

Pada sambutannya, Asisten 1 menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah  bekerja sama dalam penyelenggaraan PJA tahun 2025. Beliau menilai bahwa kegiatan PJA ini sangat penting untuk menjadi bekal bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing. Sehingga harapannya kedepan seluruh Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Katingan dapat mendaftar sebagai peserta PJA.

Sebelum penilaian dimulai, Hakim dari Pengadilan Agama Kabupaten Katingan memberikan pemaparan terkait pentingnya peran Kepala Desa/ Lurah sebagai pelaksana restorative justice di Desa/ Kelurahan. Beliau menyampaikan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan) haruslah menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian sengketa dan harus mengedepankan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan).

Adapun penilaian peserta berjalan dengan lancar serta diberikan rekomendasi terbaik sesuai dengan faktual dokumen yang telah disediakan masing-masing peserta melalui laman pja.bphn.go.id. Hasil dari penilaian ini nantinya akan diseleksi kembali oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk menentukan peserta yang berhak lolos ke tahap selanjutnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Sampit - Kanwil Kemenkum Kalteng - Memperkuat sinergi pelaksanaan Layanan Kenotariatan khususnya MPDN Kotawaringin Timur, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah langsung berkoordinasi bersama MPDN Kab. Kotim dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur, tentang permasalahan Kenotariatan terutama Notaris yang tidak aktif oleh tim Administrasi Hukum Umum Kepala Bidang Pelayanan AHU (Khudloifah), Ketua MPDN Kotim (Muhammad Ubit), Ketua Pengda Kabupaten Kotim (A'an Laigian), JFT Analis Hukum Muda (Rizki Imawaty), serta Anggota MPDN Kab.Kotim dan Pengurus Daerah INI Kab. Kotim. Selasa (22/04/2025)

Dalam kegiatan tersebut, dibahas strategi pelaksanaan layanan kenotariatan di wilayah kerja MPDN Kotim, serta koordinasi antara MPDN dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kotim terkait permasalahan yang dihadapi, khususnya mengenai notaris yang tidak aktif.

“Kami hadir untuk mendengar langsung dinamika di lapangan, agar langkah-langkah strategis yang diambil bisa lebih tepat sasaran. MPDN adalah garda depan dalam menjaga profesionalisme notaris, dan kami dari Kanwil akan terus mendukung penuh,” ucap Khudloifah.

Ubit juga menyampaikan bahwa, "Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat peran dan fungsi MPDN dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris," ujar Ubit dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Hukum, MPDN, serta INI sangat penting demi menjaga integritas profesi notaris di daerah.

MPDN Kabupaten Kotim dalam kesempatan itu turut menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk di wilayah Kabupaten Seruyan yang juga menjadi bagian dari cakupan pengawasan mereka. Sementara itu, Pengurus Daerah INI Kabupaten Kotim menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan bersinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan kenotariatan di daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah akan terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU guna memastikan keseragaman program layanan kenotariatan di seluruh wilayah. Selain itu, MPDN diminta untuk segera melakukan pengawasan berkala terhadap Notaris yang tidak aktif, dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya dapat berjalan lebih optimal, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pelaksana layanan hukum. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :