Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan produktifitas kinerja serta mengoptimalkan peran kehumasan, Kantor Wilayah melaksanakan Coffe Morning sekaligus pengarahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto serta seluruh Tim Kerja Kehumasan. Senin (4/8/2025).

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah memberikan pengarahan langsung kepada tim kerja Humas, RB, dan TI dalam rangka penguatan fungsi kehumasan dan optimalisasi peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Untuk mengoptimalkan kualitas serta kuantitas pemberitaan, Kakanwil menekankan mengenai pentingnya sinergi lintas bidang untuk menciptakan komunikasi publik yang cepat, akurat, dan terpercaya. Humas harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan citra positif Kementerian kepada publik, baik melalui media sosial, website, maupun publikasi lainnya.

Beberapa amanat yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah diantaranya peningkatkan kinerja kehumasan melalui peliputan aktif seluruh kegiatan Kanwil dengan narasi yang membangun citra positif institusi, mendorong glorifikasi pencapaian dan program unggulan Kantor Wilayah melalui berbagai kanal informasi resmi, baik media sosial, website, maupun media cetak/online eksternal (lokal dan nasional) guna memperluas jangkauan informasi kepada publik, meningkatkan nilai pemberitaan kelembagaan, serta memperkuat branding institusi sebagai instansi yang aktif, profesional dan responsive. Selain itu, untuk memperluas jangkauan publikasi dan meningkatkan eksistensi institusi di ruang publik, perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan media lokal dan nasional.

Kakanwil juga mengapresiasi Tim Kerja Kehumasan yang sampai saat ini telah berhasil membangun citra positif serta menglorifikasikan berbagai kegiatan maupun program-program unggulan Kantor Wilayah. “Humas memiliki peran yang strategis dalam dalam membentuk opini publik yang positif dan konstruktif melalui rilis berita yang informatif, edukatif, dan berdampak. Oleh karena itu, Tim Kerja Humas harus selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Terimakasih atas capaian kinerja Kehumasan sampai dengan saat ini, terus tingkatkan dan kembangkan berbagai inovasi pemberitaan menarik dan yang up to date”pungkasnya. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Agustus 2025)

Depok — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, bersama jajaran pimpinan menghadiri Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang secara resmi ditutup oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Kamis (31/7).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Depok ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi capaian kinerja serta merumuskan langkah konkret untuk penguatan kinerja pada semester II tahun berjalan.

Turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Mufid, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harliyanto. Kehadiran jajaran ini menunjukkan komitmen penuh Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendorong kinerja yang PASTI dan BerAKHLAK.

Dalam arahannya, Menteri Supratman menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh unit utama dan kantor wilayah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa Rakor ini merupakan sarana penting untuk memperkuat sinergi dan responsivitas dalam menghadapi dinamika kebijakan serta tuntutan masyarakat.

"Rapat koordinasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi forum strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah kerja kita terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan reformasi birokrasi yang adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Rakor tersebut berhasil merumuskan 40 target capaian, mengidentifikasi 77 isu permasalahan, serta menghasilkan 110 rencana tindak lanjut. Hasil ini akan menjadi dasar peningkatan pelaksanaan program kerja di seluruh lingkungan Kementerian Hukum, termasuk di Kanwil Kemenkum Kalteng.

Menanggapi sambutan Menteri, Kakanwil Hajrianor menyampaikan bahwa arahan tersebut menjadi pengingat penting untuk menjaga ritme kerja dan terus memperkuat kolaborasi lintas bidang.

 “Kami di Kanwil Kemenkum Kalteng menyambut baik arahan Bapak Menteri sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja. Evaluasi ini menjadi pemacu kami untuk bekerja lebih cepat, cermat, dan berdampak, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang menjawab kebutuhan masyarakat di Kalimantan Tengah,” ujar Hajrianor.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas, inovasi, dan langkah-langkah terukur dalam menjawab tantangan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif di wilayah Kalimantan Tengah.

Dengan berakhirnya Rakor ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Kalteng, semakin siap menghadapi semester kedua dengan semangat kolaboratif dan peningkatan kinerja demi terciptanya pelayanan hukum yang semakin berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya — Kanwil Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah strategis dalam memperkuat kapasitas hak asasi manusia (HAM) di kalangan pelaku usaha di wilayahnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam dunia bisnis, guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, Kamis (31/07).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber utama Analis Kekayaan Intelektual Muda, Laila Rahmawati yang memaparkan bahwa pelatihan dan sosialisasi terkait HAM dan Bisnis bagi pelaku Usaha kini menjadi salah satu fokus utama. “Kami ingin pelaku usaha di Kalimantan Tengah memahami pentingnya menghormati HAM, mulai dari perlindungan pekerja hingga pelaksanaan bisnis yang etis dan bertanggung jawab,” ujarnya saat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

Program ini melibatkan perwakilan pelaku usaha dari berbagai sektor. Melalui serangkaian workshop, seminar, dan pendampingan, peserta diajak memahami standar internasional HAM serta regulasi nasional yang mengatur hubungan kerja, perlindungan konsumen dan pentingnya Merek dalam  Hak kekayaan Intelektual ,

Para peserta pelaku usaha, mengapresiasi positif  kegiatan tersebut. Dengan adanya pelatihan ini, pelaku usaha semakin paham bagaimana menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bertanggung jawab terhadap hak pekerja dan masyarakat sekitar.

Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah berharap bahwa peningkatan kapasitas HAM ini dapat mendorong iklim usaha yang lebih transparan dan berintegritas, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai wilayah yang ramah investasi dan berkeadilan sosial. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juli 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti kegiatan Webinar Indikasi Geografis yang mengusung tema “Dari Tangan Pengrajin untuk Dunia: Indikasi Geografis sebagai Penguat Daya Saing Kerajinan Indonesia”. Kegiatan ini digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Kamis (31/07/2025).

Webinar ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam mendorong pelindungan hukum terhadap produk kerajinan lokal melalui skema Indikasi Geografis (IG). Tema yang diangkat menekankan pentingnya menjaga warisan budaya daerah dan memperkenalkan produk kerajinan khas Indonesia ke pasar global dengan perlindungan hukum yang tepat.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalteng secara virtual. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Razilu) menyampaikan apresiasi atas peran aktif berbagai pihak dalam mendorong perlindungan IG di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, terdapat 188 produk yang telah mendapatkan perlindungan IG. Namun, baru 35 di antaranya berasal dari sektor kerajinan. Oleh karena itu, ia mendorong peran lebih besar dari komunitas pengrajin dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dalam menginisiasi pendaftaran IG guna memperkuat daya saing produk kerajinan lokal.

Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi dan komunitas pelaku IG, antara lain: Direktur Merek dan Indikasi Geografis (Hermansyah Siregar), Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional (Reni Yanita), Ketua Dewan Pakar Yayasan Batik Indonesia (Komarudin Kudiya), dan Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Perak Celuk Bali (I Made Megayasa).

Para narasumber membahas potensi kerajinan daerah, tantangan dalam perlindungan IG, serta strategi peningkatan nilai ekonomi melalui pengakuan dan perlindungan hukum. Kegiatan ini juga menjadi ajang sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melindungi serta memajukan produk kerajinan Indonesia di kancah nasional maupun internasional.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya Indikasi Geografis, diharapkan para pelaku usaha dan pengrajin di Kalimantan Tengah dan daerah lainnya terdorong untuk mendaftarkan produknya, guna memperoleh perlindungan hukum serta nilai tambah secara ekonomi. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juli 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor