Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Rabu (10/09). Pertemuan berlangsung di kantor Kanwil Kemenkum Kalteng dengan fokus pembahasan penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) pada produk pertanian daerah, khususnya Beras Siam Arjuna Kapuas.

Rombongan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Meihewuyatini, bersama pejabat teknis terkait. Kehadiran mereka disambut oleh jajaran Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalteng.

Koordinasi ini membahas penyempurnaan dokumen deskripsi Indikasi Geografis (IG) Beras Siam Arjuna Kapuas agar memenuhi persyaratan pendaftaran, sekaligus menggali potensi produk pertanian unggulan lain yang dapat didaftarkan. Selain itu, turut ditekankan pentingnya peningkatan sinergi antara Kanwil dan Dinas Pertanian dalam mendorong perlindungan KI, sehingga produk lokal memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalteng bersama Dinas Pertanian Kapuas menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain pendampingan teknis lanjutan penyusunan dokumen IG, identifikasi produk unggulan daerah yang berpotensi didaftarkan sebagai KI, serta rencana sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan kelompok tani.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menyampaikan, “Kami berkomitmen mendukung penuh upaya perlindungan Indikasi Geografis ini, karena selain melindungi identitas lokal, juga akan meningkatkan daya saing produk pertanian Kapuas agar memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.”

Kanwil Kemenkum Kalteng juga mendorong pembentukan mekanisme koordinasi berkelanjutan bersama Pemerintah Daerah untuk memantau perkembangan pendaftaran KI.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dalam memberikan perlindungan hukum atas produk pertanian lokal, sehingga dapat memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) September 2025

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Kementerian Hukum RI yang digelar secara virtual pada Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Kegiatan Rapat Anev ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, termasuk jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen untuk menjaga kualitas kinerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung penuh agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional.

Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalteng, Kepala Kantor Wilayah (Hajrianor) didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Muhamad Mufid), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Deny Harlianto) serta pejabat fungsional terkait hadir dan menyimak dengan seksama arahan Sekjen Kemenkum RI.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI (Nico Afinta) yang menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran, capaian kinerja organisasi melalui indikator SAKIP dan SPIP, serta percepatan pelaksanaan program kerja menuju akhir tahun. Sekjen juga mendorong optimalisasi digitalisasi layanan, pemanfaatan aplikasi internal seperti SRIKANDI, serta penguatan koordinasi lintas sektor

“Rapat Anev adalah forum untuk memastikan target yang telah ditetapkan berjalan sesuai arah kebijakan dan rencana kerja. Evaluasi dilakukan agar kita semua dapat segera melakukan perbaikan dan langkah percepatan,” tegas Sekjen.

Paparan capaian kinerja dan anggaran kemudian disampaikan oleh para Sekretaris Unit Eselon I, mulai dari Inspektorat Jenderal hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diskusi interaktif turut digelar untuk membahas hambatan dan strategi pencapaian target di setiap wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng melaporkan progres menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tengah dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Selain itu, diinformasikan perkembangan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Kalteng yang telah mencapai 80%, serta penyampaian terkait permohonan hibah tanah di Kabupaten Barito Timur yang saat ini masih berstatus pinjam pakai sejak tahun 2018.

Menutup laporan, Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan pusat, memaksimalkan penyerapan anggaran, memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung penuh agenda reformasi birokrasi serta mengakselerasi capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2025.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng diharapkan semakin termotivasi untuk menjaga integritas, memperkuat kinerja organisasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat kapasitas dan profesionalitas pejabat fungsional Analis Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar kegiatan Profiling sekaligus Bimbingan Teknis. Agenda yang terpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara ini turut diikuti secara daring oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Rabu (10/9/2025).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi P3H, Muhamad Mufid, bersama JFT Penyuluh Ahli Madya, Agustina Dayaleluni, serta jajaran Analis Hukum di lingkungan Kanwil Kalteng.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi BPHN, Arfan Faiz Muhlizi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memetakan kondisi riil sumber daya, kompetensi, sekaligus tantangan yang dihadapi Analis Hukum. Selain itu, Profiling juga menjadi pintu masuk untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pejabat fungsional, khususnya dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala BPHN, Mien Usihen, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Analis Hukum agar mampu bekerja sesuai jenjang jabatan dan kebutuhan zaman. Ia juga mengingatkan bahwa ruang lingkup analisis hukum tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga mencakup kajian terhadap dinamika sosial, kondisi aktual, maupun isu-isu strategis di daerah.

“Melalui analisis dan evaluasi hukum, kita berharap lahir rekomendasi yang aplikatif dan solutif untuk menjawab permasalahan nyata di lapangan,” tegas Mien Usihen.

Sejalan dengan itu, Kakanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh para Analis Hukum di wilayahnya.

“Analis Hukum memiliki peran vital dalam menghadirkan rekomendasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dengan penguatan kapasitas ini, kami berharap lahir analisis yang lebih tajam, solutif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan hukum di Kalimantan Tengah,” ungkap Hajrianor.

Agenda kemudian berlanjut dengan sesi materi dan diskusi interaktif bersama para narasumber berkompeten, di antaranya: Dani R. Pinasang (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama FH Universitas Sam Ratulangi), Arfan Faiz Muhlizi (Kapus Anev BPHN), serta Dwi Agustine Kurniasih (Plt. Kabid Bina JF Analis Hukum BPHN). Diskusi dipandu langsung oleh Danang Risdiarto sebagai moderator.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Analis Hukum untuk semakin adaptif, kritis, dan produktif dalam menghadapi tantangan hukum yang terus berkembang, baik di tingkat pusat maupun daerah. (Reddok, Humas Kalteng, September 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka entry meeting pemeriksaan terinci atas kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kegiatan ini berlangsung di Aula Mentaya, Kanwil Kemenkum Kalteng, Selasa (9/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, tim pemeriksa BPK menyampaikan tujuan pemeriksaan, ruang lingkup, serta metodologi yang akan digunakan selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalteng berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim BPK. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh dan membuka akses informasi seluas-luasnya agar proses pemeriksaan berjalan lancar. “Kami berkomitmen untuk mengelola BMN secara tertib, efisien, dan akuntabel. Kehadiran BPK merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola aset negara di lingkungan Kemenkum,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan BPK (Tin Rachmawati) selaku Ketua Teknis menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kanwil Kemenkum Kalteng dalam memperkuat tata kelola aset negara.

Entry meeting ini menjadi langkah awal sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada unit kerja terkait. Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng diharapkan dapat berkolaborasi aktif dengan tim pemeriksa agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai secara optimal. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor