Palangka Raya — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pelayanan pencetakan Apostille di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah pada Selasa (02/06/2025).

JFT Analis Hukum Pertama, Rakhmad Akbar didampingi tim helpdesk AHU, Amaliya Mulyanor dan Juniski menerima permohonan pencetakan Apostille oleh Ade Sofiyan yang ingin melanjutkan studi ke Cina dengan permohonan pencetakan Apostille berupa ijazah dan STR Dokter. Serta, Rusdiansyah yang mengurus spesimen Tandatangan Rektor yang hendak bekerja di Jerman. Hal ini merupakan bagian dari program pembinaan dan asistensi terhadap pelaksanaan layanan Apostille, yaitu layanan pengesahan dokumen publik yang berlaku secara internasional bagi negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Apostille 1961.

Pelayanan ini sangat penting bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen legal seperti akta kelahiran, ijazah, surat nikah, atau dokumen hukum lainnya untuk keperluan pendidikan, pernikahan, atau pekerjaan di luar negeri.

Kemudian, penyerahan sertifikat Apostille dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Khudloifah.“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa memahami dan mengakses layanan Apostille dengan mudah. Dengan pendampingan langsung, proses menjadi lebih lancar dan transparan.”

Dengan komitmen Pelayanan Prima Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Ditjen AHU untuk terus meningkatkan pelayanan berbasis digital dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pendekatan langsung ke daerah, layanan Apostille diharapkan semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya — Kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memasuki hari kedua pada Selasa, (03/06). Sebanyak 12 peserta CPNS mengikuti rangkaian pembekalan yang difokuskan pada pemahaman terkait Divisi Pelayanan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sesi ini, para peserta dibekali materi mengenai tugas pokok dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum, termasuk pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, serta pemahaman mendalam tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah dan nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada para CPNS agar dapat mengenal struktur, mekanisme kerja, serta peran strategis unit pelayanan hukum dalam mendukung tugas dan fungsi kementerian secara keseluruhan.

Dengan suasana yang interaktif, peserta aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan guna memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber dari jajaran pejabat teknis di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Orientasi ini diharapkan dapat menjadi bekal awal yang kuat bagi para CPNS dalam menumbuhkan integritas, profesionalisme, dan kesiapan untuk menjalankan tugas di bidang hukum dan pelayanan publik. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Mei 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Komitmen memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) terus digencarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Melalui koordinasi strategis bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Tengah, upaya kolaboratif ini diarahkan untuk mendorong pelindungan hukum terhadap produk unggulan daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, bersama tim Bidang Kekayaan Intelektual, melakukan kunjungan koordinasi ke Sekretariat Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (2/6/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengedukasi serta memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk melindungi hasil karyanya secara hukum.

Pada kesempatan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Ketua Dekranasda, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, atas peran aktif dalam mencatatkan karya cipta yang berasal dari budaya dan potensi ekonomi lokal.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap langkah konkret Dekranasda yang telah mengajukan pelindungan hak cipta atas karya lokal. Upaya tersebut dinilai menjadi contoh inspiratif bagi pelaku UMKM dan pengrajin agar lebih peduli terhadap pelindungan Kekayaan Intelektual.

“Ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam membangun ekosistem pelindungan KI yang sehat dan berdaya saing. Kami sangat mengapresiasi Dekranasda yang telah menjadi pionir di daerah dalam memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif,” ujar Joko Martanto.

Kegiatan koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk mendorong peran aktif Dekranasda dalam melakukan edukasi dan asistensi kepada para pengrajin. Diharapkan, produk seperti kerajinan tangan, desain busana tradisional, hingga motif batik lokal Kalimantan Tengah dapat memperoleh pelindungan hukum yang layak agar tidak mudah ditiru atau disalahgunakan pihak lain.

Sinergi yang terjalin ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di Kalimantan Tengah. Upaya Dekranasda disebut dapat menjadi pemantik bagi daerah lain untuk turut aktif melindungi aset Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, Juni 2025).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Komitmen mencetak aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Orientasi CPNS Kementerian Hukum Formasi Tahun 2024 yang digelar secara serentak, Senin (03/06). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej bersama Sekretaris Jenderal Nico Afinta.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan ini secara daring dari Aula Kahayan, bersama 12 orang CPNS formasi tahun 2024 yang akan bertugas di wilayah Kalteng. Hadir mendampingi para peserta, jajaran pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Kanwil sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembinaan awal ASN Kementerian Hukum.

Dalam laporan yang disampaikan, disebutkan bahwa pada tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM yang kini telah terbagi menjadi empat kementerian berhasil meluluskan sebanyak 8.951 pelamar. Dari jumlah tersebut, 863 orang diterima pada formasi di Kementerian Hukum, termasuk 12 CPNS yang akan mengabdi di Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Para CPNS ini akan menempati berbagai jabatan strategis seperti Analis Hukum, Analis Kebijakan, Analis Kekayaan Intelektual, Analis SDM Aparatur, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Pranata Komputer.

Wakil Menteri yang akrab disapa Eddy dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas bergabungnya para CPNS yang telah melewati proses seleksi ketat. Kepada peserta orientasi, baik yang hadir secara langsung maupun daring, Eddy menekankan pentingnya memahami unsur-unsur fundamental birokrasi, yakni aturan, prosedural, dan hirarki.

“Integritas dan kapasitas intelektual akan menjadi kunci bagi saudara-saudara untuk bekerja sebagai aparatur negara. Terus jaga nilai kejujuran, konsistensi, serta komitmen, terutama mengenai etika selama bekerja,” pesan Wakil Menteri kepada seluruh CPNS Kemenkum.

Kegiatan orientasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu mendatang. Selain pengenalan terhadap nilai-nilai Kementerian Hukum, orientasi juga membekali CPNS dengan pemahaman menyeluruh mengenai peran, tanggung jawab, serta etika pelayanan publik. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Mei 2025

Foto Dokumentasi :